Selasa, 23 Oktober 2018 | 09:13 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Bos besar korupsi berjamaah KTP-el harus dibongkar

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber Foto: http://bit.ly/2mbk18O
Sumber Foto: http://bit.ly/2mbk18O
<p>Direktur Madrasah Anti-Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi mengatakan bos besar korupsi berjamaah KTP-el harus dibongkar.</p><p><br></p><p>"Setya Novanto (SN) mengajukan Justice Collaborator dan berjanji membongkar nama besar dalam korupsi proyek E-KTP," ujar Virgo Sulianto di Jakarta, Jumat.</p><p><br></p><p>Tentu publik, lanjutnya, menyambut baik, mengajukan "Justice Collaborator", berarti SN mengakui kesalahannya.</p><p><br></p><p>Jika benar masih ada nama besar dalam korupsi tersebut, tentu publik menunggu nama besar itu disebut.</p><p><br></p><p>"Harus dibongkar siapa yang menjadi Bos dalam korupsi berjamaah ini," kata dia.</p><p><br></p><p>KPK harus menindaklanjuti secara serius sinyal dari SN ini. Jika benar yang disampaikan SN maka harus diselidiki secara mendalam.</p><p><br></p><p>Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyilakan Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi dalam proyek pengadaan KTP-elektronik, mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC), pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.</p><p><br></p><p>"Jika terdakwa memiliki iktikad baik menjadi JC silakan ajukan ke KPK. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.</p><p><br></p><p>Febri menjelaskan bahwa seorang yang ingin menjadi JC harus mengakui perbuatannya dan kooperatif membuka peran pihak-pihak lain secara lebih luas. Namun, menurut dia, pelaku utama tidak akan disetujui menjadi JC. (Ant) </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 09:07 WIB

BMKG peringatkan hujan lebat-petir di Lampung

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 08:55 WIB

Mendagri: Dana kelurahan bersifat stimulan

Liga Inggris | 23 Oktober 2018 - 08:46 WIB

Sempat tertinggal, Arsenal balikkan keadaan taklukkan Leicester

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 08:34 WIB

Latihan militer ASEAN-China berlangsung tujuh hari

Ekonomi | 23 Oktober 2018 - 08:24 WIB

Mendag katakan ekspor adalah kunci pertumbuhan ekonomi

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 08:15 WIB

Mendagri tegaskan dana kelurahan tak ada kaitannya dengan Pilpres

<p>Direktur Madrasah Anti-Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi mengatakan bos besar korupsi berjamaah KTP-el harus dibongkar.</p><p><br></p><p>"Setya Novanto (SN) mengajukan Justice Collaborator dan berjanji membongkar nama besar dalam korupsi proyek E-KTP," ujar Virgo Sulianto di Jakarta, Jumat.</p><p><br></p><p>Tentu publik, lanjutnya, menyambut baik, mengajukan "Justice Collaborator", berarti SN mengakui kesalahannya.</p><p><br></p><p>Jika benar masih ada nama besar dalam korupsi tersebut, tentu publik menunggu nama besar itu disebut.</p><p><br></p><p>"Harus dibongkar siapa yang menjadi Bos dalam korupsi berjamaah ini," kata dia.</p><p><br></p><p>KPK harus menindaklanjuti secara serius sinyal dari SN ini. Jika benar yang disampaikan SN maka harus diselidiki secara mendalam.</p><p><br></p><p>Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyilakan Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi dalam proyek pengadaan KTP-elektronik, mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC), pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.</p><p><br></p><p>"Jika terdakwa memiliki iktikad baik menjadi JC silakan ajukan ke KPK. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.</p><p><br></p><p>Febri menjelaskan bahwa seorang yang ingin menjadi JC harus mengakui perbuatannya dan kooperatif membuka peran pihak-pihak lain secara lebih luas. Namun, menurut dia, pelaku utama tidak akan disetujui menjadi JC. (Ant) </p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com