Senin, 22 Oktober 2018 | 05:15 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Menaker minta pengawasan keselamatan kerja lebih proaktif

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2ExE3ko
Sumber foto: http://bit.ly/2ExE3ko
<p>Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri meminta pengawasan ketenagakerjaan terhadap keselamatan kerja lebih proaktif mengevaluasi perusahaan dan industri yang menggunakan bahan baku berbahaya.</p><p><br></p><p>"Kami mendorong pengawasan ke industri berbahan baku berbahaya lebih diperhatikan," ujarnya di sela peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/1).</p><p><br></p><p>Ia mengaku tak ingin peristiwa meledaknya pabrik petasan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis (26/10/2017) silam, terjadi lagi di Tanah Air sehingga pengawasan harus lebih ditingkatkan.</p><p><br></p><p>"Harus turun, melihat dan mengecek standart K3 di perusahaan itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kalau belum maka lakukan evaluasi dan pembinaan terus-menerus, termasuk penegakan hukum jika diperlukan," ucapnya.</p><p><br></p><p>Pada kesempatan sama, Menaker juga mengajak para pekerja dan perusahaan membiasakan keselamatan sebagai budaya kerja sehingga kecelakaan bisa ditekan.</p><p><br></p><p>Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun setiap tahunnya.</p><p><br></p><p>Rinciannya, pada 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, pada 2016 sejumlah 105.182 kasus atau mengalami penurunan 4,6 persen, sedangkan sampai Agustus 2017 terdapat 80.392 kasus.</p><p><br></p><p>Menurut dia, masih terjadinya kecelakaan kerja dikarenakan beberapa faktor, yakni kesadaran di kalangan dunia usaha serta pekerja, penetapan sistem manajemen terkait kepatuhan perusahan ke regulasi pemerintah, dan pengawasan ketenagakerjaan.</p><p><br></p><p>Kementeriannya sebagai pemegang kebijakan nasional tentang K3, kata dia, sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3.</p><p><br></p><p>Selain itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga hingga masyarakat industri berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus melakukan berbagai upaya di bidang K3.</p><p><br></p><p>Apabila K3 terlaksana dengan baik, lanjut dia, maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat serta meningkatnya produktivitas kerja.</p><p><br></p><p>Sementara itu, pada rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan K3 Nasional 2018 di Surabaya, dilakukan penyerahan penghargaan Pembina K3 kepada bupati/wali kota, penghargaan kecelakaan nihil, penerapan sistem manajemen K3, serta program pencegahan dan penanggulangan HIV. (Ant) </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

<p>Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri meminta pengawasan ketenagakerjaan terhadap keselamatan kerja lebih proaktif mengevaluasi perusahaan dan industri yang menggunakan bahan baku berbahaya.</p><p><br></p><p>"Kami mendorong pengawasan ke industri berbahan baku berbahaya lebih diperhatikan," ujarnya di sela peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/1).</p><p><br></p><p>Ia mengaku tak ingin peristiwa meledaknya pabrik petasan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis (26/10/2017) silam, terjadi lagi di Tanah Air sehingga pengawasan harus lebih ditingkatkan.</p><p><br></p><p>"Harus turun, melihat dan mengecek standart K3 di perusahaan itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kalau belum maka lakukan evaluasi dan pembinaan terus-menerus, termasuk penegakan hukum jika diperlukan," ucapnya.</p><p><br></p><p>Pada kesempatan sama, Menaker juga mengajak para pekerja dan perusahaan membiasakan keselamatan sebagai budaya kerja sehingga kecelakaan bisa ditekan.</p><p><br></p><p>Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun setiap tahunnya.</p><p><br></p><p>Rinciannya, pada 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, pada 2016 sejumlah 105.182 kasus atau mengalami penurunan 4,6 persen, sedangkan sampai Agustus 2017 terdapat 80.392 kasus.</p><p><br></p><p>Menurut dia, masih terjadinya kecelakaan kerja dikarenakan beberapa faktor, yakni kesadaran di kalangan dunia usaha serta pekerja, penetapan sistem manajemen terkait kepatuhan perusahan ke regulasi pemerintah, dan pengawasan ketenagakerjaan.</p><p><br></p><p>Kementeriannya sebagai pemegang kebijakan nasional tentang K3, kata dia, sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3.</p><p><br></p><p>Selain itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga hingga masyarakat industri berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus melakukan berbagai upaya di bidang K3.</p><p><br></p><p>Apabila K3 terlaksana dengan baik, lanjut dia, maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat serta meningkatnya produktivitas kerja.</p><p><br></p><p>Sementara itu, pada rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan K3 Nasional 2018 di Surabaya, dilakukan penyerahan penghargaan Pembina K3 kepada bupati/wali kota, penghargaan kecelakaan nihil, penerapan sistem manajemen K3, serta program pencegahan dan penanggulangan HIV. (Ant) </p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com