Sabtu, 22 September 2018 | 19:02 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames
emajels

/

Mahfud: Putusan soal `Presidential Threshold` jangan diperdebatkan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Sumber Foto: http://bit.ly/2mlBqeb
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Sumber Foto: http://bit.ly/2mlBqeb
<p>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tetap pada angka 20 persen tidak perlu lagi diperdebatkan.</p><p>"Sudah tidak perlu diperdebatkan, sekarang sudah diputus dan harus disiapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya," kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.</p><p>Dia mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman mau tidak mau harus diterima dan dilaksanakan.</p><p>"Setiap putusan MK memang selalu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Jangan berharap setiap ada putusan lalu semua orang bersorak senang, pasti ada yang protes, terlepas dari itu sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat," kata Mahfud.</p><p>Menurut Mahfud, penilaian yang menganggap putusan MK soal ambang batas pencalonan presiden lemah lantaran mengacu hasil pemilu 2014, tidak tepat. Sebab, pada kenyataannya hukum zaman Belanda pun saat ini masih bisa diberlakukan di Indonesia tanpa masalah.</p><p>"Itu boleh kalau memang di masa peralihan. Tidak di masa peralihanpun sebenarnya boleh hukum yang lama diberlakukan sebagai patokan. Yang penting DPR setuju dan tidak sewenang-wenang, dan menurut saya itu tidak sewenang-wenang karena sudah diatur dan dibicarakan secara panjang lebar ketika UU itu dibahas," kata dia.</p><p>Mahfud menilai apapun hasil keputusan MK mengenai ambang batas pencalonan presiden akan menjadi perdebatan. Apabila MK memutuskan ambang batas 0 persen, maka juga akan muncul pertanyaan tentang bagaimana cara menguji sebuah partai yang belum pernah ikut pemilu dan tiba-tiba mencalonkan presiden.</p><p> "Saya sudah menduga, ini mau diputuskan apapun pasti akan ramai," kata dia. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 September 2018 - 18:50 WIB

Prabowo: Indonesia merdeka bukan untuk jadi antek asing

Aktual Dalam Negeri | 22 September 2018 - 18:37 WIB

Jokowi akan terima Din Syamsuddin terkait pengunduran diri

Lingkungan | 22 September 2018 - 18:25 WIB

LSM: Moratorium sawit langkah kurang bertaring

Sosbud | 22 September 2018 - 17:47 WIB

PP Sumut gelar renungan peringati Hari Kesaktian Pancasila

Pembangunan | 22 September 2018 - 17:35 WIB

Menko Kemaritiman: Pembangunan Bandara Singaraja harus jadi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com