Senin, 18 Juni 2018 | 18:01 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

/

Izin rumah sakit yang merawat Setnov bisa dicabut

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Sumber Foto: http://bit.ly/2D5Hxi7
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Sumber Foto: http://bit.ly/2D5Hxi7
<p>Izin rumah sakit yang merawat terdakwa korupsi KTP-e Setya Novanto saat mengalami kecelakaan bisa dicabut apabila terbukti benar menghalang-halangi proses penyidikan perkara terkait.</p><p>"Itu ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan betul dia kriminal, kalau hukumannya dari kami cabut izin," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Jakarta, Jumat.</p><p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo beserta Frederich Yunadi yang merupakan mantan pengacara Setya Novanto sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-e atas tersangka Setya Novanto.</p><p>Bimanesh merupakan dokter yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau dan diduga memanipulasi data rekam medis untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan penyidik KPK terhadap Novanto.</p><p>Menkes menyebut masih menunggu proses hukum hingga menghasilkan keputusan terkait terbukti tidaknya ada rekayasa dalam penanganan medis terdakwa korupsi KTP-e Setya Novanto.</p><p>"Kalau memang dalam hal ini ada kesalahan, ya, kalau rumah sakit dari kami kalau betul dia salah ada teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin," ucap Nila, menegaskan.</p><p>Sementara untuk dokter Bimanesh, Nila menyerahkan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa ada tidaknya etika yang dilanggar dalam menjalankan tugas sebagai dokter.</p><p>"Di IDI, di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka harus lihat dari sisi etika yang dilakukan dokter tersebut," ujar Menkes.</p><p>Nila mengatakan Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan sanksi kepada dokter secara perorangan. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 18 Juni 2018 - 17:34 WIB

Presiden Jokowi momong cucu di pusat belanja Bogor

Aktual Dalam Negeri | 18 Juni 2018 - 17:22 WIB

Tol Palikanci dan Cipali mulai padat

Film | 18 Juni 2018 - 17:11 WIB

Incredibles 2 raih rekor debut box office

Aktual Pemilu | 18 Juni 2018 - 16:51 WIB

KPU Tanjungpinang tetapkan DPS 144.597 orang

Hukum | 18 Juni 2018 - 16:37 WIB

Sopir truk minta Polisi tindak pemalak Jalinsum

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com