Rabu, 19 September 2018 | 22:40 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Izin rumah sakit yang merawat Setnov bisa dicabut

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Sumber Foto: http://bit.ly/2D5Hxi7
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Sumber Foto: http://bit.ly/2D5Hxi7
<p>Izin rumah sakit yang merawat terdakwa korupsi KTP-e Setya Novanto saat mengalami kecelakaan bisa dicabut apabila terbukti benar menghalang-halangi proses penyidikan perkara terkait.</p><p>"Itu ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan betul dia kriminal, kalau hukumannya dari kami cabut izin," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Jakarta, Jumat.</p><p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo beserta Frederich Yunadi yang merupakan mantan pengacara Setya Novanto sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-e atas tersangka Setya Novanto.</p><p>Bimanesh merupakan dokter yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau dan diduga memanipulasi data rekam medis untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan penyidik KPK terhadap Novanto.</p><p>Menkes menyebut masih menunggu proses hukum hingga menghasilkan keputusan terkait terbukti tidaknya ada rekayasa dalam penanganan medis terdakwa korupsi KTP-e Setya Novanto.</p><p>"Kalau memang dalam hal ini ada kesalahan, ya, kalau rumah sakit dari kami kalau betul dia salah ada teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin," ucap Nila, menegaskan.</p><p>Sementara untuk dokter Bimanesh, Nila menyerahkan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa ada tidaknya etika yang dilanggar dalam menjalankan tugas sebagai dokter.</p><p>"Di IDI, di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka harus lihat dari sisi etika yang dilakukan dokter tersebut," ujar Menkes.</p><p>Nila mengatakan Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan sanksi kepada dokter secara perorangan. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 September 2018 - 21:39 WIB

Dua paket misterius dari China buat heboh Bawaslu Sumut

Sosbud | 19 September 2018 - 21:12 WIB

Bubur Asyura, makanan khas penanda buka luwur Sunan Kudus

Pemilihan Presiden 2019 | 19 September 2018 - 20:57 WIB

Pakar: Perang kata-kata dan tagar bisa picu perpecahan

Aktual Dalam Negeri | 19 September 2018 - 20:36 WIB

Bekraf gelar sosialisasi hak kekayaan intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

Senin, 17 September 2018 - 06:47 WIB

Kemenkominfo buka beasiswa pelatihan digital

Minggu, 16 September 2018 - 14:48 WIB

Kalapas Sukamiskin benarkan Sel Setnov lebih luas

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com