Sabtu, 21 Juli 2018 | 01:32 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

BI peringatkan uang digital dilarang untuk pembayaran

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto:  http://bit.ly/2Ds5Y6i
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2Ds5Y6i
<p>Bank Indonesia memperingatkan bahwa mata uang digital (virtual currency) termasuk bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.</p><p> Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Sabtu (13/1), menjelaskan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan Rupiah.</p><p> "Pemilikan 'virtual currency' sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otyoritas yang bertanggung jawab," ujar dia.</p><p> Selain itu, kata Agusman, transaksi mata uang digital juga tidak terdapat administrator resmi, tidak memiliki "underlying asset" atau acuan yang mendasari harga mata uang digital serta memiliki nilai perdagangan yang sangat fluktuatif.</p><p> Oleh karena itu pula, pembayaran dengan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p><p> "Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital," ujarnya.</p><p> Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yakni prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang digital, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pileg 2019 | 20 Juli 2018 - 21:30 WIB

PKB: Menteri jadi caleg tidak ganggu kinerja kementerian

Sosbud | 20 Juli 2018 - 21:19 WIB

KPPPA: Anak cermin keberhasilan-kegagalan orang tua

Aktual Dalam Negeri | 20 Juli 2018 - 21:07 WIB

Kemenhub targetkan aturan angkutan online berlaku September

Pembangunan | 20 Juli 2018 - 20:44 WIB

Angkasa Pura tegaskan Terminal 4 Soetta bukan untuk LCC

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com