Sabtu, 23 Juni 2018 | 01:31 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Ini penjelasan Wapres terkait usulan kenaikan dana haji

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Jusuf Kalla. Foto: Redaksi.
Jusuf Kalla. Foto: Redaksi.
<p>Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan usulan kenaikan dana haji disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi ingin meningkatkan ekonomi sehingga menerapkan biaya pajak bagi jemaah yang menjalankan ibadah haji.</p><p><br></p><p>"Sekarang Saudi ingin memperbaiki ekonominya, tidak lagi tergantung kepada minyak saja, maka mereka sudah mulai bayar pajak, PPN (pajak pertambahan nilai) dan sebagainya; sehingga biaya haji itu naik," kata Wapres Kalla ketika memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/1).</p><p><br></p><p>Rencana kenaikan biaya haji tersebut disebabkan oleh penerapan pajak untuk biaya sejumlah pelayanan, yang selama ini tidak dikenakan pajak, seperti pembuatan visa, katering, hotel, bahan bakar pesawat dan akomodasi selama jemaah di Arab.</p><p><br></p><p>"Biaya haji itu naik bukan karena biaya pokoknya naik, tetapi karena pajak yang dikenakan kepaada 'service' di sana termasuk visa, kan musti bayar visa, dan juga katakanlah sewa bus, pajak lima persen dan macam-macam," jelasnya.</p><p><br></p><p>Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan Pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umroh pasca penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima persen oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.</p><p><br></p><p>"Sejak Januari tahun 2018 ini memang pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak bagi semua warganya termasuk warga negara asing, siapa pun itu diberlakukan sama terkait dengan semua barang, makanan, minuman, pelayanan semua bentuk retribusi itu dikenakan lima persen tidak terkecuali umroh dan haji. Karena itu sudah bisa diperkirakan biaya umroh dan haji bisa mengalami penyesuaian kenaikan lima persen ini," kata Lukman.</p><p><br></p><p>Selain menghitung besaran haji dan umroh akibat penerapan PPN dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag saat ini juga menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.</p><p><br></p><p>Salah satu besaran yang diusulkan adalah Rp20 juta per orang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah disepakati oleh Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh). (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 22 Juni 2018 - 21:39 WIB

Bamsoet ajak elite politik fokus pada pilkada

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 21:27 WIB

Menkominfo ingatkan jajaran bekerja lebih efisien

Bencana Alam | 22 Juni 2018 - 21:12 WIB

Banjir bandang melanda dua kecamatan di Banyuwangi

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 20:58 WIB

Menhub minta pemuda Toba dididik ilmu pelayaran

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 20:45 WIB

Menlu Retno dijadwalkan hadiri pertemuan CEAPAD di Bangkok

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com