Wapres: BPKH harus berinvestasi dengan baik
Senin, 00 0000 - 00:00 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Jusuf Kalla. Foto: Redaksi.
<p>Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH) harus melakukan investasi dengan baik terhadap dana haji sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk menutup kekurangan keperluan jemaah.</p><p><br></p><p>"Ya harus investasi dengan baik dan yang menguntungkan, seperti contoh lembaga tabung haji (Malaysia) itu punya kebun sawit, punya tambak, punya investasi gedung, punya tanah sehingga dia sangat bagus pengelolaannya," kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/1).</p><p><br></p><p>Pengelolaan dana keuangan haji harus dilakukan dengan baik dan berhati-hati supaya tidak disalahgunakan keuntungannya untuk kepentingan golongan tertentu.</p><p><br></p><p>BPKH selaku pengelola dana haji diharapkan memiliki keberanian untuk berinvestasi dengan menggunakan dana tabungan haji milik rakyat Indonesia.</p><p><br></p><p>Sementara itu, terkait rencana kenaikan biaya naik haji, Wapres mengatakan bisa saja menggunakan keuntungan simpanan dana haji untuk menutupi kekurangan. Namun hal itu perlu dikaji dan dihitung secara rinci apabila ingin digunakan.</p><p><br></p><p>"Dana haji itu bisa saja diambil keuntungannya, tapi jangan lupa itu jangka panjang karena (kalau) anda setor hari ini (maka) nanti naik hajinya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Sehingga, kalau tidak diatur dengan baik, bisa-bisa lima atau 10 tahun lagi akan sulit. Jadi harus hati-hati," kata Wapres.</p><p><br></p><p>Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin membenarkan pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umroh pasca penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima persen oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.</p><p><br></p><p>Selain menghitung besaran haji dan umroh akibat penerapan PPN dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.</p><p><br></p><p>Salah satu besaran yang diusulkan adalah Rp20 juta per orang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah disepakati oleh Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh).(Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Minggu, 22 April 2018 - 08:04 WIB
<p>Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementeria...
Sabtu, 21 April 2018 - 12:04 WIB
<p>Peresmian operasional Kereta Api (KA) Bandara di Sumatera Barat batal dilangsungkan Sabtu i...
Sabtu, 21 April 2018 - 03:04 WIB
<p> Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Kanada melalui Indonesia-Canada Tra...
Jumat, 20 April 2018 - 11:04 WIB
<p>Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat (20/4) pagi bergerak...
Jumat, 20 April 2018 - 11:04 WIB
<p>Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/4), dibuka menguat tipis ...
Jumat, 20 April 2018 - 10:04 WIB
<p>Saat ini Corporate Forum for Community Development atau CFCD tengah merintis terbentuknya L...
Jumat, 20 April 2018 - 10:04 WIB
<p><em>Pernahkah saat belanja online, bukannya &apos;seneng&apos;, tapi malah &a...
Jumat, 20 April 2018 - 10:04 WIB
<p>Pengumuman kelulusan SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui has...
Jumat, 20 April 2018 - 09:04 WIB
<p>Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2018, Pertamina Mar...
Jumat, 20 April 2018 - 08:04 WIB
<p>Kapal Tanker MT Mars sandar di Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung milik PT Pelab...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)