Kamis, 20 September 2018 | 04:34 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Wapres: BPKH harus berinvestasi dengan baik

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Jusuf Kalla. Foto: Redaksi.
Jusuf Kalla. Foto: Redaksi.
<p>Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH) harus melakukan investasi dengan baik terhadap dana haji sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk menutup kekurangan keperluan jemaah.</p><p><br></p><p>"Ya harus investasi dengan baik dan yang menguntungkan, seperti contoh lembaga tabung haji (Malaysia) itu punya kebun sawit, punya tambak, punya investasi gedung, punya tanah sehingga dia sangat bagus pengelolaannya," kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/1).</p><p><br></p><p>Pengelolaan dana keuangan haji harus dilakukan dengan baik dan berhati-hati supaya tidak disalahgunakan keuntungannya untuk kepentingan golongan tertentu.</p><p><br></p><p>BPKH selaku pengelola dana haji diharapkan memiliki keberanian untuk berinvestasi dengan menggunakan dana tabungan haji milik rakyat Indonesia.</p><p><br></p><p>Sementara itu, terkait rencana kenaikan biaya naik haji, Wapres mengatakan bisa saja menggunakan keuntungan simpanan dana haji untuk menutupi kekurangan. Namun hal itu perlu dikaji dan dihitung secara rinci apabila ingin digunakan.</p><p><br></p><p>"Dana haji itu bisa saja diambil keuntungannya, tapi jangan lupa itu jangka panjang karena (kalau) anda setor hari ini (maka) nanti naik hajinya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Sehingga, kalau tidak diatur dengan baik, bisa-bisa lima atau 10 tahun lagi akan sulit. Jadi harus hati-hati," kata Wapres.</p><p><br></p><p>Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin membenarkan pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umroh pasca penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima persen oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.</p><p><br></p><p>Selain menghitung besaran haji dan umroh akibat penerapan PPN dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.</p><p><br></p><p>Salah satu besaran yang diusulkan adalah Rp20 juta per orang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah disepakati oleh Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh).(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
FitRadioSemarang
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 September 2018 - 21:39 WIB

Dua paket misterius dari China buat heboh Bawaslu Sumut

Sosbud | 19 September 2018 - 21:12 WIB

Bubur Asyura, makanan khas penanda buka luwur Sunan Kudus

Pemilihan Presiden 2019 | 19 September 2018 - 20:57 WIB

Pakar: Perang kata-kata dan tagar bisa picu perpecahan

Aktual Dalam Negeri | 19 September 2018 - 20:36 WIB

Bekraf gelar sosialisasi hak kekayaan intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

Senin, 17 September 2018 - 06:47 WIB

Kemenkominfo buka beasiswa pelatihan digital

Minggu, 16 September 2018 - 14:48 WIB

Kalapas Sukamiskin benarkan Sel Setnov lebih luas

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com