Selasa, 20 Februari 2018

Pemda diminta awasi distribusi BBM satu harga

Senin, 12 Februari 2018 11:48

Ayo berbagi!

Pemerintah daerah (pemda) di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) diminta untuk turut mengawasi distribusi bahan bakar minyak satu harga.

"Bahan bakar minyak (BBM) satu harga ini rawan diselewengkan, di sisi lain kami akui pengawasan masih lemah, karenanya kami berharap pemerintah setempat, termasuk masyarakat, bisa ikut membantu mengawasi," kata Unit Manajer Komunikasi dan CSR PT Pertamina MOR VII Wilayah Sulawesi M. Roby Hervindo, di Makassar, Senin (12/2).

BBM satu harga yang didistribusikan di SPBU pada daerah 3T ini, kata dia, sering kali dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi kepada masyarakat umum.

Sementara pihak SPBU, lanjutnya, kesulitan mengidentifikasi pengecer karena mereka tampak seperti konsumen pada umumnya.

"Jadi modusnya, mereka mengisi tangki kendaraan sampai full, kemudian tangkinya dikuras, lalu diisi kembali berulang-ulang," ucapnya.

Di sisi lain, Pertamina, kata dia, tidak memiliki wewenang untuk menindak para pengecer ini, karena peran Pertamina yang terbatas sebagai operator, bukan sebagai regulator.

"Ibaratnya, Pertamina itu penjual, posisinya sama seperti pengecer, sama-sama penjual, jadi kami tidak berwenang melakukan penindakan," jelasnya.

Pertamina, kata dia, hanya bisa melakukan penindakan terhadap agen atau penyalur BBM. Pada kasus tertentu, ketika agen atau penyalur terbukti dengan sengaja menjual kepada pengecer untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, barulah pihaknya dapat bertindak.

"Sanksinya itu berat, bisa hingga penghentian suplai, ini berarti 'hukuman mati' bagi SPBU, karena mereka terus mengeluarkan biaya operasional, di sisi lain penjualan terhenti," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Pertamina terus berkomitmen menyalurkan BBM satu harga di daerah 3T untuk mewujudkan energi berkeadilan.

"Saat ini, kami fokus membangun, membangun, dan membangun, karenanya sekali lagi kami membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan setempat agar ini tidak salah sasaran," katanya.

PT Pertamina MOR VII beroperasi di wilayah Sulawesi. Pada tahun 2017, PT Pertamina MOR VII mampu membangun SPBU kompak untuk BBM satu harga di lima titik, yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara (dua titik), Sulawesi Utara (dua titik) dan Sulawesi Tengah (1 titik). (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar