Kamis, 20 September 2018 | 14:55 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Upah sektoral Kota Bekasi belum ditetapkan, buruh ancam unjuk rasa

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Eko Purnomo.
Foto: Eko Purnomo.
<p>Jika tidak menemui kesepakatan bersama antara pekerja, pengusaha dan pemerintah kota Bekasi Jawa barat terkait penetapan upah minimum sektoral 2018 di kota Bekasi, sekitar 5000 buruh dari serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi bersama serikat kerja lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi di Kota Bekasi.</p><p><br></p><p>Menurut Saiful Anwar, sekertaris DPC Spsi wilayah Bekasi, pihaknya telah menyampaikan ijin untuk unjuk rasa ke polres metro Bekasi kota, dari 5000 buruh akan menggunakan sepeda motor dan mobil dan sudah menjadi kesepakatan bersama jika tidak ada titik temu penetapan upah sektoral di kota Bekasi.</p><p><br></p><p>"Kami akan berunjuk rasa di kantor walikota Bekasi, DPRD serta kantor apindo kota Bekasi." Ujar Saiful saat menggelar sesi konsolidasi dan silaturahmi bersama pengurus SPSI.</p><p><br></p><p>Nada yang sama juga di lontarkan, ketua SPSI wilayah Bekasi, Abdullah bahwa upah minimum sektoral telah diatur pada pp78 tentang pengupahan terlebih di kota Bekasi adanya sektor unggulan atau sebut saja PT Bridgestone yang memproduksi ban, sehingga upah tersebut memang harus diputuskan bersama.</p><p><br></p><p>"Upah sektoral di kota Bekasi sudah berjalan sejak 2006, namun tahun ini cukup miris karena pihak Apindo belum sepakat," papar Abdullah.</p><p><br></p><p>Untuk SPSI Bekasi, dikatakan Abdullah telah memiliki kajian dalam penetapan upah sektoral di kota Bekasi, sehingga dengan waktu yang tinggal satu bulan lagi pihaknya sangat berharap adanya kesamaan yang selanjutnya kesepakatan tersebut akan dibawa ke propinsi Jawa barat untuk disahkannya upah sektoral kota Bekasi.</p><p><br></p><p>"Jika hingga 16 Februari mendatang penetapan upah sektoral belum diserahkan tentu merugikan buruh," kata Abdullah seperti dilaporkan <i><strong>Kontributor elshinta, Eko Purnomo</strong></i>, Senin (12/2). </p><p><br></p><p>Dalam hal ini Abdullah juga meminta agar pemerintah kota Bekasi memiliki <i>political will </i>atau keberpihakan terhadap kaum buruh dan bisa menjadi penentu kebijakan yang berimbang karena upah sektoral seperti di daerah lain di Jawa barat seperti Depok juga sudah ditetapkan.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
FitRadioSemarang
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 September 2018 - 14:35 WIB

Mensos: Stok rastra tak terpengaruh impor beras

Aktual Pemilu | 20 September 2018 - 14:30 WIB

Bagi pemilih yang belum punya KTP-el, ini opsi dari KPU

Aktual Dalam Negeri | 20 September 2018 - 14:22 WIB

DPRD segera panggil Disdukcapil Medan terkait pemilih ganda

Arestasi | 20 September 2018 - 14:18 WIB

Dede `Idol` terancam tujuh tahun penjara

Peluang | 20 September 2018 - 14:08 WIB

Aneka peluang usaha potensial dari jamur tiram

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

Senin, 17 September 2018 - 06:47 WIB

Kemenkominfo buka beasiswa pelatihan digital

Minggu, 16 September 2018 - 14:48 WIB

Kalapas Sukamiskin benarkan Sel Setnov lebih luas

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com