Selasa, 11 Desember 2018 | 19:43 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

RUU MD3 sah jadi undang-undang

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2). Sumber foto: http://bit.ly/2BSEOaN
Sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2). Sumber foto: http://bit.ly/2BSEOaN
<p>DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, Senin (12/2).</p><p>DPR sahkan RUU MD3 menjadi Undang-Undang tersebut dalam rapat paripurna, Senin, meski diwarnai dengan aksi walk out dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.</p><p>Setelah Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menanyakan apakah perubahan kedua tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang, dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, anggota parlemen yang hadir menyatakan setuju sehingga palu kemudian diketuk untuk menandai persetujuan perubahan kedua UU MD3.</p><p>Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, poin-poin perubahan kedua UU MD3 mencakup penambahan jumlah pimpinan, yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD; mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian; penguatan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR; dan penghidupan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.</p><p>"Lalu penambahan kewenangan Baleg dalam penyusunan RUU, penambahan mekanisme pemanggilan WNI dan orang asing, dan penguatan hak imunitas anggota parlemen," katanya.</p><p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan, perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sistem politik Indonesia.</p><p>Dia mengatakan, penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam Pemilu sehingga merepresentasikan rakyat. </p><p>Rapat Parpurna itu diwarnai aksi walkout oleh Fraksi PPP dan Fraksi Partai NasDem yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.</p><p>"Kami diawal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan kedua atas UU MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut," kata Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati.</p><p>Sementara, Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menganggap substansi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD, syarat kepentingan politis.</p><p>Dia menilai, penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD justru akan menciptakan oligarkhi dan merusak citra Parlemen di masyarakat sehingga meminta pengesahan RUU MD3 ditunda dan dibahas di tingkat Baleg. (Ant)&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 19:32 WIB

Menteri BUMN: Kilang Balikpapan tingkatkan produksi BBM ramah lingkungan

Kriminalitas | 11 Desember 2018 - 19:21 WIB

Dua anggota TNI korban KKSB dievakuasi ke Wamena

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 19:09 WIB

Pelaporan LKHPN pejabat PTN sangat rendah

Startup | 11 Desember 2018 - 18:55 WIB

Indonesia akhirnya memiliki asosiasi penggiat IoT

Megapolitan | 11 Desember 2018 - 18:46 WIB

Sudinhub Jaksel uji coba rekayasa lalin Ampera Raya

Parenting | 11 Desember 2018 - 18:35 WIB

PKPA kenalkan hak anak dalam agenda Indonesia 4.0

<p>DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, Senin (12/2).</p><p>DPR sahkan RUU MD3 menjadi Undang-Undang tersebut dalam rapat paripurna, Senin, meski diwarnai dengan aksi walk out dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.</p><p>Setelah Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menanyakan apakah perubahan kedua tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang, dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, anggota parlemen yang hadir menyatakan setuju sehingga palu kemudian diketuk untuk menandai persetujuan perubahan kedua UU MD3.</p><p>Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, poin-poin perubahan kedua UU MD3 mencakup penambahan jumlah pimpinan, yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD; mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian; penguatan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR; dan penghidupan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.</p><p>"Lalu penambahan kewenangan Baleg dalam penyusunan RUU, penambahan mekanisme pemanggilan WNI dan orang asing, dan penguatan hak imunitas anggota parlemen," katanya.</p><p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan, perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sistem politik Indonesia.</p><p>Dia mengatakan, penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam Pemilu sehingga merepresentasikan rakyat. </p><p>Rapat Parpurna itu diwarnai aksi walkout oleh Fraksi PPP dan Fraksi Partai NasDem yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.</p><p>"Kami diawal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan kedua atas UU MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut," kata Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati.</p><p>Sementara, Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menganggap substansi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD, syarat kepentingan politis.</p><p>Dia menilai, penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD justru akan menciptakan oligarkhi dan merusak citra Parlemen di masyarakat sehingga meminta pengesahan RUU MD3 ditunda dan dibahas di tingkat Baleg. (Ant)&nbsp;</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

Jumat, 07 Desember 2018 - 09:47 WIB

IHSG diprediksi masih bergerak melemah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com