Kamis, 22 Februari 2018

Ini 14 poin revisi UU MD3

Selasa, 13 Februari 2018 10:10

Sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2). Sumber foto: http://bit.ly/2BSEOaN Sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2). Sumber foto: http://bit.ly/2BSEOaN
Ayo berbagi!

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyampaikan, ada sekitar 14 poin rumusan perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Ketua Rapat, anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, beberapa substansi materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pertama, menambah kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD serta menambah wakil pimpinan MKD,” papar Supratman di mimbar Sidang Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).

Kedua, lanjut Supratman, perumusan kewenangan DPR dalam membahas RUU yang berasal dari Presiden dan DPR. Maupun RUU yang diajukan oleh DPD.

Ketiga, penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat di DPR.

Keempat, penambahan rumusan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara. Kelima, menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Keenam, penambahan rumusan kewenangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU serta pembuatan laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang hukum. Dan ketujuh, perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD.

Kedelapan, penambahan rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat I. Rumusan kesembilan, penambahan mekanisme pemanggilan WNI atau WNA yang secara paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan panitia angket.

Kesepuluh, penguatan hal imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas. Rumusan selanjutnya, penambahan rumusan wewenang dan tugas DPD dalam memantau dan mengevaluasi rancangan Perda dan Perda.

Baleg juga membahas penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Penambahan rumusan terkait pelaksana tugas Badan Keahlian Dewan.

Dalam poin ke 13 ada penambahan rumusan Badan Keahlian DPR. Dan terakhir, rumusan terkait jumlah dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPR, dan Alat Kelengkapan Dewan hasil pemilu tahun 2014 dan ketentuan mengenai mekanisme pimpinan MPR, DPR, serta AKD setelah pemilu tahun 2019. Baleg juga merumuskan penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Penambahan rumusan terkait pelaksana tugas Badan Keahlian Dewan.

“Baleg juga merumuskan penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Penambahan rumusan terkait pelaksana tugas Badan Keahlian Dewan,” tutup Supratman, seperti diinformasikan melalui laman resmi DPR, Selasa (13/2).

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan, dalam perubahan kedua Undang-Undang MD3 sangat penting sebagai upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sitem politik Indonesia.

Dia mengatakan, penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam pemilu, sehingga merepresentasikan rakyat.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar