Jumat, 14 Desember 2018 | 02:17 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

DPRD pertanyakan kelengkapan izin pembangunan Manhattan Mall

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Anggota DPRD Medan. Foto: Amsal/Radio Elshinta.
Anggota DPRD Medan. Foto: Amsal/Radio Elshinta.
<p>DPRD Medan mempertanyakan tentang kelengkapan perizinan pembangunan gedung Manhattan Mall dan condominium di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara menyusul runtuhnya dinding bangunan di lantai 37.&nbsp;</p><p><br></p><p>"Kita tidak mau ada kejadian tersebut terulang kembali, terlebih lagi ini sangat berbahaya bagi yang melintas di kawasan tersebut," kata anggota Komisi A DPRD Medan, Roby Barus kepada wartawan, termasuk <i><strong>Kontributor elshinta, Amsal,</strong></i> Selasa (13/2).</p><p><br></p><p>Ditegaskannya lagi, pihak manajemen belum mengantongi kelengkapan izin, Pemko Medan didesak supaya melakukan tindakan tegas terhadap bangunan mega proyek tersebut.</p><p><br></p><p>“Pengawasan harus dilakukan guna menghindari bencana terulang pada bulan lalu dimana lantai 37 gedung Manhattan runtuh dengan dalih salah komunikasi akibat radio panggil yang rusak. Alasan seperti itu tidak pantas diucapkan oleh pihak pengembang yang mengerjakan mega proyek,” katanya,</p><p><br></p><p>Menyikapi keberadaan pembangunan Manhattan, kata politisi PDI Perjuangan ini, disinyalir belum dilengkapi sejumlah izin seperti Izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan lalu lintas (AMDAL Lalin) dari Kementerian Perhubungan.</p><p><br></p><p>Sama halnya dugaan pelanggaran surat izin mendirikan bangunan (SIMB) dari Pemko Medan, dugaan pelanggaran izin Keterangan Situasi Bangunan (KSB).</p><p><br></p><p>“Izin garis Sempadan Bangunan (GSB) dan pelanggaran roilen badan jalan di Jalan Gatot Subroto ll Gagak Hitam Medan patut dipertanyakan,” terangnya.</p><p><br></p><p>Roby mendesak Pemko melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Satpol PP Kota supaya mengawasi pembangunan agar tidak menyalahi ketentuan,” ungkapnya.</p><p><br></p><p>Jika terbukti ada pelanggaran, kata Roby, supaya dilakukan tindakan tegas. Selama ini pembangunan gedung Manhattan terkesan luput dari pengawasan. “Kita khawatir banyak penyimpangan yang terabaikan. Kita tidak setuju jika pembangunan berdampak buruk soal estetika kota Medan, " ujarnya.</p><p><br></p><p>Sama halnya izin AMDAL Lalin, lanjut Roby, diminta dilakukan melalui kajian yang matang soal rekayasa lalu lintas.</p><p><br></p><p>Sebab melihat keberadaan bangunan terbukti berdampak kemacetan lalu lintas di Jl Gatot Subroto dan Jl Gagak Hitam.</p><p><br></p><p>Untuk itu dewan mempertanyakan soal izin AMDAL lalin, jika memang sudah ada patut ditinjau ulang.</p><p><br></p><p>Mantan Ketua Komisi A ini, &nbsp;dugaan pelanggaran GSB sangat kental. Sama halnya pelanggaran roilen patut diragukan. "Jika terbukti melakukan pelanggaran izin diminta dinas terkait supaya menindak tegas, " imbaunya.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 21:39 WIB

Empat pekerja selamat dari penembakan di Nduga dievakuasi ke Timika

Hukum | 13 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPK: Kakak ipar Bupati Cianjur serahkan diri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 21:12 WIB

Kodam XVII/Cenderawasih menggelar pengobatan dan khitanan massal

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:58 WIB

Berseragam TNI, murid TK Angkasa bertanam sayur-sayuran

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:38 WIB

Kapolres Langkat berkunjung ke Markas Batalyon 8 Marinir

<p>DPRD Medan mempertanyakan tentang kelengkapan perizinan pembangunan gedung Manhattan Mall dan condominium di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara menyusul runtuhnya dinding bangunan di lantai 37.&nbsp;</p><p><br></p><p>"Kita tidak mau ada kejadian tersebut terulang kembali, terlebih lagi ini sangat berbahaya bagi yang melintas di kawasan tersebut," kata anggota Komisi A DPRD Medan, Roby Barus kepada wartawan, termasuk <i><strong>Kontributor elshinta, Amsal,</strong></i> Selasa (13/2).</p><p><br></p><p>Ditegaskannya lagi, pihak manajemen belum mengantongi kelengkapan izin, Pemko Medan didesak supaya melakukan tindakan tegas terhadap bangunan mega proyek tersebut.</p><p><br></p><p>“Pengawasan harus dilakukan guna menghindari bencana terulang pada bulan lalu dimana lantai 37 gedung Manhattan runtuh dengan dalih salah komunikasi akibat radio panggil yang rusak. Alasan seperti itu tidak pantas diucapkan oleh pihak pengembang yang mengerjakan mega proyek,” katanya,</p><p><br></p><p>Menyikapi keberadaan pembangunan Manhattan, kata politisi PDI Perjuangan ini, disinyalir belum dilengkapi sejumlah izin seperti Izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan lalu lintas (AMDAL Lalin) dari Kementerian Perhubungan.</p><p><br></p><p>Sama halnya dugaan pelanggaran surat izin mendirikan bangunan (SIMB) dari Pemko Medan, dugaan pelanggaran izin Keterangan Situasi Bangunan (KSB).</p><p><br></p><p>“Izin garis Sempadan Bangunan (GSB) dan pelanggaran roilen badan jalan di Jalan Gatot Subroto ll Gagak Hitam Medan patut dipertanyakan,” terangnya.</p><p><br></p><p>Roby mendesak Pemko melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Satpol PP Kota supaya mengawasi pembangunan agar tidak menyalahi ketentuan,” ungkapnya.</p><p><br></p><p>Jika terbukti ada pelanggaran, kata Roby, supaya dilakukan tindakan tegas. Selama ini pembangunan gedung Manhattan terkesan luput dari pengawasan. “Kita khawatir banyak penyimpangan yang terabaikan. Kita tidak setuju jika pembangunan berdampak buruk soal estetika kota Medan, " ujarnya.</p><p><br></p><p>Sama halnya izin AMDAL Lalin, lanjut Roby, diminta dilakukan melalui kajian yang matang soal rekayasa lalu lintas.</p><p><br></p><p>Sebab melihat keberadaan bangunan terbukti berdampak kemacetan lalu lintas di Jl Gatot Subroto dan Jl Gagak Hitam.</p><p><br></p><p>Untuk itu dewan mempertanyakan soal izin AMDAL lalin, jika memang sudah ada patut ditinjau ulang.</p><p><br></p><p>Mantan Ketua Komisi A ini, &nbsp;dugaan pelanggaran GSB sangat kental. Sama halnya pelanggaran roilen patut diragukan. "Jika terbukti melakukan pelanggaran izin diminta dinas terkait supaya menindak tegas, " imbaunya.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com