Saran Ketua DPR bagi yang tak puas UU MD3
Senin, 00 0000 - 00:00 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
<p>Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa mekanisme pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi Undang-Undang sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.&nbsp;</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>"Mekanisme pengesahan UU MD3 di DPR sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku, sebelum disahkan di Rapat Paripurna DPR juga sudah melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2).</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Menurutnya, apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan konstitusi.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Selain itu, dia menjelaskan, Pasal 245 dalam UU MD3 terkait pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan MK sebab hanya penambahan frasa, mempertimbangkan, bukan mengizinkan.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>"Lalu mengenai Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, hal tersebut adalah wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis yaitu untuk menjaga kewibawaan Lembaga Negara seperti di peradilan atau `contempt of court` dan di DPR RI atau `contempt of parliament`," ujarnya.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Bambang menjelaskan, Pasal 73 mengenai pemanggilan paksa, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknik perundang-undangan, jika dalam ketentuan pasal yang terkait ada kata-kata "wajib", maka konsekuensinya adalah harus ada sanksi agar pasal tersebut dipatuhi.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Menurut dia, mengenai kata penyanderaan tersebut, sebagai konsekuensi dari ketidak patuhan terhadap kewajiban pemenuhan pemanggilan.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Dia juga menegaskan bahwa bahwa setiap profesi harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anggota Dewan.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>"Perlindungan ini juga telah dimiliki oleh wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipanggil oleh polisi, tetapi dapat dipanggil oleh Dewan Pers," katanya.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Bambang menilai, hak imunitas juga telah dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>"Apakah perubahan kedua tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju lalu dilakukan ketuk palu sebagai tanda disetujuinnya perubahan kedua UU MD3 tersebut. (Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 15 November 2018 - 00:00 WIB
<P>Pesawat Air Asia diduga hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada...
Minggu, 22 April 2018 - 10:04 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang P...
Minggu, 22 April 2018 - 06:04 WIB
<p> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatak...
Minggu, 22 April 2018 - 06:04 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan saat ini terjadi fenomena menurunnya jumlah pekerja...
Minggu, 22 April 2018 - 01:04 WIB
<p> Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad minta supaya kasus Novel Baswedan ...
Minggu, 22 April 2018 - 01:04 WIB
<p>Kementerian Perdagangan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjaga stabilita...
Sabtu, 21 April 2018 - 12:04 WIB
<p>Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)  untuk menga...
Sabtu, 21 April 2018 - 09:04 WIB
<p>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan saat ini per...
Sabtu, 21 April 2018 - 08:04 WIB
<p>Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong mencabut izin lima agen penyalur tenaga k...
Sabtu, 21 April 2018 - 06:04 WIB
<p>Festival Kuliner Indonesia bertema "Kampung Jajan Campania" diadakan Kedutaan Bes...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)