Jumat, 21 September 2018 | 19:52 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Apakah MD3 tabrak konstitusi? Ini kata kalangan DPR

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2). Sumber foto: http://bit.ly/2BSEOaN
Sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2). Sumber foto: http://bit.ly/2BSEOaN
<p>Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas menilai, Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengenai pemberian izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum, tidak "menabrak" konstitusi.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>"Saya ingin jelaskan bahwa tidak ada yang kita `labrak`, justru kita mempertegas hasil keputusan Mahkamah Konstitusi," kata Supratman di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2).</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Supratman mengatakan, DPR hanya meneruskan aturan yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden.&nbsp;</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Dia menilai, yang dinormakan oleh DPR hanyalah soal pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum presiden mengeluarkan izinnya.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>"Karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kenapa itu perlu pertimbangan, tidak ada masalah kalau pertimbangan dari MKD. Karena tidak ada kewajiban dari presiden untuk tidak mengeluarkan izin apakah ada pertimbangan atau tidak," ujarnya.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Dikutip <i>Antara</i>, Supratman menegaskan, terkait norma-norma dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tersebut tidak ada satu fraksi yang tidak setuju, termasuk Fraksi NasDem dan PPP yang sempat "walk out" dalam pengesahan RUU MD3.&nbsp;</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>Dia menjelaskan, Fraksi PPP menerima semua usulan itu kecuali satu hal menyangkut mekanisme pemilihan di MPR, wakil ketua di MPR.</p><p><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Raleway, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p>"Kecuali dua hal Fraksi Partai Nasdem menolak adanya penambahan pimpinan, itu aja yang ditolak. Itu yang ada di panja ya, pembicaraan tingkat satu," ujarnya.</p><p><br></p><p>Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Perubahan Ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi undang-undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.</p><p><br></p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 21 September 2018 - 19:27 WIB

Tangkap pelaku penyalahgunaan elpiji, Polda lampung dapat apresiasi

Aktual Dalam Negeri | 21 September 2018 - 19:17 WIB

Kemenkumham dorong Pemda daftarkan HAKI

Aktual Dalam Negeri | 21 September 2018 - 19:06 WIB

Adik kandung Prabowo sebut kondisi Indonesia bak film horor

Pemilihan Presiden 2019 | 21 September 2018 - 18:56 WIB

Prabowo tak pusingkan nomor urut Pilpres

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com