Kamis, 13 Desember 2018 | 14:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Pansus Hak angket KPK rekomendasikan ada pengawas eksternal di KPK

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: Doddy Handoko/ Elshinta.com
Sumber foto: Doddy Handoko/ Elshinta.com
<p>Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa &nbsp;mengatakan harus ada pengawas eksternal selain pengawasan internal KPK.&nbsp;</p><p>"Diperlukan adanya lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi," ujarnya ketika membacakan rekomendasi Pansus Hak Angket KPK &nbsp;dalam siding Paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).</p><p>Dikatakannya, dalam konteks tata kelola kelembagaan yang tercermin dari struktur organisasi KPK, ada ketidaksetaraan, karena KPK menempatkan tugas koordinasi dan supervisi hanya pada level unit kerja di bawah Deputi bidang Penindakan dan tugas monitoring di level direktorat.&nbsp;</p><p>“Padahal tugas pencegahan dan penindakan berada di level Deputi. Ada pula pandangan kalau penempatan pengawasan internal di bawah Deputi juga kurang tepat karena akan menjadi subordinat,”ucapnya. (Dody/Den)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kesehatan | 13 Desember 2018 - 14:31 WIB

Gejala khas pneumonia, batuk disertai sesak napas

Liga lainnya | 13 Desember 2018 - 14:24 WIB

Pawai kemenangan Persija juara Liga 1 hari Sabtu

Pemilihan Presiden 2019 | 13 Desember 2018 - 14:07 WIB

Sandiaga tanggapi soal isu HAM dalam visi misi

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 13:57 WIB

Anies peroleh Moeslim Choice Government Award 2018

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 13:42 WIB

11 persen warga Aceh belum punya KTP elektronik

<p>Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa &nbsp;mengatakan harus ada pengawas eksternal selain pengawasan internal KPK.&nbsp;</p><p>"Diperlukan adanya lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi," ujarnya ketika membacakan rekomendasi Pansus Hak Angket KPK &nbsp;dalam siding Paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).</p><p>Dikatakannya, dalam konteks tata kelola kelembagaan yang tercermin dari struktur organisasi KPK, ada ketidaksetaraan, karena KPK menempatkan tugas koordinasi dan supervisi hanya pada level unit kerja di bawah Deputi bidang Penindakan dan tugas monitoring di level direktorat.&nbsp;</p><p>“Padahal tugas pencegahan dan penindakan berada di level Deputi. Ada pula pandangan kalau penempatan pengawasan internal di bawah Deputi juga kurang tepat karena akan menjadi subordinat,”ucapnya. (Dody/Den)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com