Pemerintah: UU Ormas jamin proses hukum adil
Senin, 00 0000 - 00:00 WIB | Penulis : Devi Novitasari | Editor : Administrator
<p>Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar-Lembaga Agus Haryadi mengatakan bahwa Undang Undang Ormas tetap menjamin adanya proses hukum yang adil (<i>due process of law</i>).</p><p>"Asas proses hukum yang adil tetap dijamin dalam UU Ormas," ujar Agus di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (14/2).</p><p>Agus mengatakan hal tersebut ketika memberika keterangan mewakili pihak Pemerintah dalam sidang uji materi UU Ormas yang diajukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Munarman.</p><p>Agus menjelaskan ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum memutuskan memberikan sanksi terhadap ormas yang dianggap melanggar ketentuan.</p><p>Tahapan tersebut, antara lain peringatan tertulis, penghentian kegiatan atau pencabutan suara keterangan terdaftar, atau pencabutan status badan hukum.</p><p>UU Ormas, lanjut Agus, juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan.</p><p>"Ormas yang diberi sanksi administrasi berupa pencabutan badan hukum, atau dengan kata lain dibubarkan, tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN," jelas Agus.</p><p>Sebelumnya para Pemohon dalam dalilnya menyebutkan pihaknya merasakan kerugian konstitusional akibat berlakunya UU Ormas.</p><p>Kerugian tersebut terkait dengan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk memajukan diri dalam melakukan kegiatan sebagai warga negara secara kolektif.</p><p>Selain itu, Pemohon juga merasa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum mereka terlanggar dengan berlakunya ketentuan tersebut.</p><p>Menurut para Pemohon, proses penjatuhan sanksi kepada ormas yang diatur dalam ketentuan tersebut telah melanggar hukum karena tidak ada proses hukum sehingga pihak yang dinilai bersalah tidak bisa memberikan pembuktian.</p><p>Dalam petitumnya, para Pemohon meminta supaya Mahkamah menyatakan Pasal I angka 6 sampai dengan 21, kemudian Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU No.16 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sabtu, 21 April 2018 - 10:04 WIB
<p>Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet ...
Sabtu, 21 April 2018 - 04:04 WIB
<p>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tampil beda saat menghadiri perin...
Sabtu, 21 April 2018 - 01:04 WIB
<p>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan elit bangsa harus mengilhami...
Jumat, 20 April 2018 - 12:04 WIB
<p>Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan Klinik Eksekutif Heritage RS Pelni, fasilitas layanan...
Jumat, 20 April 2018 - 11:04 WIB
<p>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah Indone...
Jumat, 20 April 2018 - 11:04 WIB
<p>Mantan Ketua DPR Setya Novanto enggan menjadi saksi untuk perkara lain sebelum dijatuhi von...
Jumat, 20 April 2018 - 07:04 WIB
<p>Terdakwa Richard Cristoporus meminta majelis hakim menunda sidang sebelum keluar uji labola...
Jumat, 20 April 2018 - 04:04 WIB
<p>Menteri Sekretaris Negara Pratikno meluruskan adanya anggapan Peraturan Presiden (Perpres) ...
Jumat, 20 April 2018 - 03:04 WIB
<p>Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian mengklaim bahwa institusi yan...
Jumat, 20 April 2018 - 02:04 WIB
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyikapi nama-nama yang disebut dalam putusan mant...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)