Sabtu, 22 September 2018 | 17:10 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames
emajels

/

Pemerintah: UU Ormas jamin proses hukum adil

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
<p>Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar-Lembaga Agus Haryadi mengatakan bahwa Undang Undang Ormas tetap menjamin adanya proses hukum yang adil (<i>due process of law</i>).</p><p>"Asas proses hukum yang adil tetap dijamin dalam UU Ormas," ujar Agus di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (14/2).</p><p>Agus mengatakan hal tersebut ketika memberika keterangan mewakili pihak Pemerintah dalam sidang uji materi UU Ormas yang diajukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Munarman.</p><p>Agus menjelaskan ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum memutuskan memberikan sanksi terhadap ormas yang dianggap melanggar ketentuan.</p><p>Tahapan tersebut, antara lain peringatan tertulis, penghentian kegiatan atau pencabutan suara keterangan terdaftar, atau pencabutan status badan hukum.</p><p>UU Ormas, lanjut Agus, juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan.</p><p>"Ormas yang diberi sanksi administrasi berupa pencabutan badan hukum, atau dengan kata lain dibubarkan, tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN," jelas Agus.</p><p>Sebelumnya para Pemohon dalam dalilnya menyebutkan pihaknya merasakan kerugian konstitusional akibat berlakunya UU Ormas.</p><p>Kerugian tersebut terkait dengan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk memajukan diri dalam melakukan kegiatan sebagai warga negara secara kolektif.</p><p>Selain itu, Pemohon juga merasa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum mereka terlanggar dengan berlakunya ketentuan tersebut.</p><p>Menurut para Pemohon, proses penjatuhan sanksi kepada ormas yang diatur dalam ketentuan tersebut telah melanggar hukum karena tidak ada proses hukum sehingga pihak yang dinilai bersalah tidak bisa memberikan pembuktian.</p><p>Dalam petitumnya, para Pemohon meminta supaya Mahkamah menyatakan Pasal I angka 6 sampai dengan 21, kemudian Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU No.16 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pembangunan | 22 September 2018 - 16:28 WIB

Luhut nilai `underpass` Bali efektif urai kemacetan

Timnas Indonesia | 22 September 2018 - 16:15 WIB

Fakhri harap Brylian-Supriadi segera pulih

Aktual Dalam Negeri | 22 September 2018 - 15:52 WIB

Pemerintah buka seleksi P3K untuk guru honorer setelah CPNS

Aktual Olahraga | 22 September 2018 - 15:40 WIB

Atlet panjat tebing Indonesia raih medali emas dan perak di Tiongkok

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com