Sabtu, 24 Februari 2018

Pemerintah: UU Ormas jamin proses hukum adil

Rabu, 14 Februari 2018 18:35

Ayo berbagi!

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar-Lembaga Agus Haryadi mengatakan bahwa Undang Undang Ormas tetap menjamin adanya proses hukum yang adil (due process of law).

"Asas proses hukum yang adil tetap dijamin dalam UU Ormas," ujar Agus di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (14/2).

Agus mengatakan hal tersebut ketika memberika keterangan mewakili pihak Pemerintah dalam sidang uji materi UU Ormas yang diajukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Munarman.

Agus menjelaskan ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum memutuskan memberikan sanksi terhadap ormas yang dianggap melanggar ketentuan.

Tahapan tersebut, antara lain peringatan tertulis, penghentian kegiatan atau pencabutan suara keterangan terdaftar, atau pencabutan status badan hukum.

UU Ormas, lanjut Agus, juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan.

"Ormas yang diberi sanksi administrasi berupa pencabutan badan hukum, atau dengan kata lain dibubarkan, tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN," jelas Agus.

Sebelumnya para Pemohon dalam dalilnya menyebutkan pihaknya merasakan kerugian konstitusional akibat berlakunya UU Ormas.

Kerugian tersebut terkait dengan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk memajukan diri dalam melakukan kegiatan sebagai warga negara secara kolektif.

Selain itu, Pemohon juga merasa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum mereka terlanggar dengan berlakunya ketentuan tersebut.

Menurut para Pemohon, proses penjatuhan sanksi kepada ormas yang diatur dalam ketentuan tersebut telah melanggar hukum karena tidak ada proses hukum sehingga pihak yang dinilai bersalah tidak bisa memberikan pembuktian.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta supaya Mahkamah menyatakan Pasal I angka 6 sampai dengan 21, kemudian Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU No.16 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar