Minggu, 16 Desember 2018 | 23:32 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

BP Koperasi PK-5 pertanyakan kinerja kabag legislasi DPRD Medan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Amsal.
Foto: Amsal.
<p>Ketua Badan Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Gatsu (BP Koperasi PK-5) Kota Medan, Rahmadsyah mempertanyakan kinerja Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Medan Alida terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil.</p><p><br></p><p>"Kita heran, mengapa ranperda tersebut sampai saat ini belum juga memiliki naskah akademik. Padahal, ranperda ini sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dan anggarannya juga sudah ditampung di APBD TA 2017," kata Rahmadsyah kepada wartawan di Medan, termasuk <i><strong>Kontributor elshinta, Amsal,</strong></i> Rabu (14/2).</p><p><br></p><p>Menurut Rahmad, ranperda itu sudah sangat dibutuhkan para pedagang kecil di Medan yang jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provsu, jumlah pedagang kecil di Sumut mencapai 3 juta pedagang.</p><p><br></p><p>Rahmad menduga belum adanya naskah Akademik Ranperda Inisiatif Perlindungan Pedagang Kecil menjadi bukti kinerja Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Medan jeblok. Seharusnya, jelas Rahmad, tupoksi Kabag Legislasi adalah memfasilitasi penyusunan naskah akademik draf ranperda inisiatif.</p><p><br></p><p>"Kita meminta Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja kabag legislasi yang kami nilai tidak optimal dalam menjalankan tugasnya," katanya.</p><p><br></p><p>Rahmad juga sudah menyurati Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terkait kinerja kabag legislasi yang belum membuat naskah akademik Ranperda Perlindungan Kecil yang anggarannya sudah ditampung di APBD 2017.&nbsp;</p><p><br></p><p>Bahkan pihak Inspektorat Pemko Medan sudah menyurati pihak Sekretariat DPRD Medan untuk meminta klarifikasi dengan nomor surat 700.K/096 tanggal 12 Februari 2018.</p><p><br></p><p>Sementara itu, Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Medan Alida membenarkan bahwa naskah akademik Ranperda Inisiatif DPRD Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil belum dibuat.</p><p><br></p><p>"Memang belum kita buat. Soalnya naskah akademik ini harus melibat pihak akademisi. Selain itu, kerja kita juga banyak dan bukan itu saja yang kita urusi," katanya.</p><p><br></p><p>Menurut Alida, sekalipun Ranperda Inisiatif Perlindungan Pedagang Kecil sudah dimasukkan ke Propemperda DPRD Medan, namun tanpa ada kajian naskah akademik tidak akan bisa dibahas. "Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan kajian akademik," katanya.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

<p>Ketua Badan Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Gatsu (BP Koperasi PK-5) Kota Medan, Rahmadsyah mempertanyakan kinerja Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Medan Alida terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil.</p><p><br></p><p>"Kita heran, mengapa ranperda tersebut sampai saat ini belum juga memiliki naskah akademik. Padahal, ranperda ini sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dan anggarannya juga sudah ditampung di APBD TA 2017," kata Rahmadsyah kepada wartawan di Medan, termasuk <i><strong>Kontributor elshinta, Amsal,</strong></i> Rabu (14/2).</p><p><br></p><p>Menurut Rahmad, ranperda itu sudah sangat dibutuhkan para pedagang kecil di Medan yang jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provsu, jumlah pedagang kecil di Sumut mencapai 3 juta pedagang.</p><p><br></p><p>Rahmad menduga belum adanya naskah Akademik Ranperda Inisiatif Perlindungan Pedagang Kecil menjadi bukti kinerja Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Medan jeblok. Seharusnya, jelas Rahmad, tupoksi Kabag Legislasi adalah memfasilitasi penyusunan naskah akademik draf ranperda inisiatif.</p><p><br></p><p>"Kita meminta Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja kabag legislasi yang kami nilai tidak optimal dalam menjalankan tugasnya," katanya.</p><p><br></p><p>Rahmad juga sudah menyurati Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terkait kinerja kabag legislasi yang belum membuat naskah akademik Ranperda Perlindungan Kecil yang anggarannya sudah ditampung di APBD 2017.&nbsp;</p><p><br></p><p>Bahkan pihak Inspektorat Pemko Medan sudah menyurati pihak Sekretariat DPRD Medan untuk meminta klarifikasi dengan nomor surat 700.K/096 tanggal 12 Februari 2018.</p><p><br></p><p>Sementara itu, Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Medan Alida membenarkan bahwa naskah akademik Ranperda Inisiatif DPRD Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil belum dibuat.</p><p><br></p><p>"Memang belum kita buat. Soalnya naskah akademik ini harus melibat pihak akademisi. Selain itu, kerja kita juga banyak dan bukan itu saja yang kita urusi," katanya.</p><p><br></p><p>Menurut Alida, sekalipun Ranperda Inisiatif Perlindungan Pedagang Kecil sudah dimasukkan ke Propemperda DPRD Medan, namun tanpa ada kajian naskah akademik tidak akan bisa dibahas. "Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan kajian akademik," katanya.&nbsp;</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com