Selasa, 20 Februari 2018

Pejabat negara jadi jurkam wajib berizin

Kamis, 15 Februari 2018 11:16

Ilustrasi Sumber Foto: http://bit.ly/2Et8L2I Ilustrasi Sumber Foto: http://bit.ly/2Et8L2I
Ayo berbagi!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mengingatkan setiap pejabat negara yang menjadi juru kampanye (jurkam) dalam pilkada 2018 di daerah itu wajib mengantongi izin cuti kampanye.

"Pejabat negara yang jadi jurkam harus ada izin dari Presiden. Apabila tidak ada izin, jurkam bersangkutan akan diturunkan dari mimbar kampanye," kata Ketua KPU Kabupaten Kupang Hans Christian Louk di Oelamasi, Kamis (15/2).

Hans Louk menegaskan hal itu terkait banyaknya pejabat negara di provinsi berbasis kepulauan ini yang nantinya menjadi juru kampanye dalam pilkada 2018.

Hans mengatakan, setiap calon kepala daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah sebagai juru kampanyenya maka harus mengantongi izin cuti kampanye dan dilaporkan ke KPU sebagai penyelengara pilkada.

"Apabila izinya tidak ada maka kita akan minta hentikan kampanyenya. Kami tidak main-main dalam menegakkan aturan," katanya menegaskan.

Bahkan, kata dia, kegiatan kampanye dilakukan calon kepala daerah yang menghadirkan juru kampanye pejabat negara yang tidak berizin juga dapat dibubarkan.

Hans mengharapkan kerjasama calon bupati dan wakil bupati Kupang untuk taat terhadap aturan pelaksanaan kampanye tersebut.

"Pasangan calon juga diberikan sanksi jika menghadirkan pejabat negara sebagai jurkam tanpa izin cuti kampanye," katanya tanpa merinci sanks yang diberikan.

Hans mengatakan, setiap calon kepala daerah untuk memperhatikan secara serius kehadiran jurkamnya, sehingga pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kupang priode 2018-2023 dapat berlangsung aman dan damai.

Sementara itu untuk kampanye terbatas yang berlangsung dalam gedung maupun rumah penduduk tidak menghadirkan masyarakat yang belum berusia 17 tahun.

"Kami juga ingatkan agar tidak menghadirkan aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye terbatas. Harus hati-hati memberikan undangan jangan sampai mengundang PNS karena pasangan calon bisa terkena sanksi," ujarnya. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar