Minggu, 24 Juni 2018 | 14:08 WIB

Daftar | Login

/

Pejabat negara jadi jurkam wajib berizin

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Ilustrasi Sumber Foto: http://bit.ly/2Et8L2I
Ilustrasi Sumber Foto: http://bit.ly/2Et8L2I
<p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mengingatkan setiap pejabat negara yang menjadi juru kampanye (jurkam) dalam pilkada 2018 di daerah itu wajib mengantongi izin cuti kampanye.</p><p>"Pejabat negara yang jadi jurkam harus ada izin dari Presiden. Apabila tidak ada izin, jurkam bersangkutan akan diturunkan dari mimbar kampanye," kata Ketua KPU Kabupaten Kupang Hans Christian Louk di Oelamasi, Kamis (15/2).</p><p>Hans Louk menegaskan hal itu terkait banyaknya pejabat negara di provinsi berbasis kepulauan ini yang nantinya menjadi juru kampanye dalam pilkada 2018.</p><p>Hans mengatakan, setiap calon kepala daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah sebagai juru kampanyenya maka harus mengantongi izin cuti kampanye dan dilaporkan ke KPU sebagai penyelengara pilkada.</p><p>"Apabila izinya tidak ada maka kita akan minta hentikan kampanyenya. Kami tidak main-main dalam menegakkan aturan," katanya menegaskan.</p><p>Bahkan, kata dia, kegiatan kampanye dilakukan calon kepala daerah yang menghadirkan juru kampanye pejabat negara yang tidak berizin juga dapat dibubarkan.</p><p>Hans mengharapkan kerjasama calon bupati dan wakil bupati Kupang untuk taat terhadap aturan pelaksanaan kampanye tersebut.</p><p>"Pasangan calon juga diberikan sanksi jika menghadirkan pejabat negara sebagai jurkam tanpa izin cuti kampanye," katanya tanpa merinci sanks yang diberikan.</p><p>Hans mengatakan, setiap calon kepala daerah untuk memperhatikan secara serius kehadiran jurkamnya, sehingga pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kupang priode 2018-2023 dapat berlangsung aman dan damai.</p><p>Sementara itu untuk kampanye terbatas yang berlangsung dalam gedung maupun rumah penduduk tidak menghadirkan masyarakat yang belum berusia 17 tahun.</p><p>"Kami juga ingatkan agar tidak menghadirkan aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye terbatas. Harus hati-hati memberikan undangan jangan sampai mengundang PNS karena pasangan calon bisa terkena sanksi," ujarnya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Lingkungan | 24 Juni 2018 - 13:38 WIB

Bantul dorong pengembangan bawang merah organik

Asia Pasific | 24 Juni 2018 - 13:26 WIB

Turki akan pilih presiden dan anggota parlemen hari ini

Musibah | 24 Juni 2018 - 12:50 WIB

Warga Kupang alami krisis air bersih

Aktual Dalam Negeri | 24 Juni 2018 - 12:37 WIB

Kementan rilis varietas baru padi gogo produktivitas tinggi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com