Jumat, 21 September 2018 | 19:54 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Pejabat negara jadi jurkam wajib berizin

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Ilustrasi Sumber Foto: http://bit.ly/2Et8L2I
Ilustrasi Sumber Foto: http://bit.ly/2Et8L2I
<p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mengingatkan setiap pejabat negara yang menjadi juru kampanye (jurkam) dalam pilkada 2018 di daerah itu wajib mengantongi izin cuti kampanye.</p><p>"Pejabat negara yang jadi jurkam harus ada izin dari Presiden. Apabila tidak ada izin, jurkam bersangkutan akan diturunkan dari mimbar kampanye," kata Ketua KPU Kabupaten Kupang Hans Christian Louk di Oelamasi, Kamis (15/2).</p><p>Hans Louk menegaskan hal itu terkait banyaknya pejabat negara di provinsi berbasis kepulauan ini yang nantinya menjadi juru kampanye dalam pilkada 2018.</p><p>Hans mengatakan, setiap calon kepala daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah sebagai juru kampanyenya maka harus mengantongi izin cuti kampanye dan dilaporkan ke KPU sebagai penyelengara pilkada.</p><p>"Apabila izinya tidak ada maka kita akan minta hentikan kampanyenya. Kami tidak main-main dalam menegakkan aturan," katanya menegaskan.</p><p>Bahkan, kata dia, kegiatan kampanye dilakukan calon kepala daerah yang menghadirkan juru kampanye pejabat negara yang tidak berizin juga dapat dibubarkan.</p><p>Hans mengharapkan kerjasama calon bupati dan wakil bupati Kupang untuk taat terhadap aturan pelaksanaan kampanye tersebut.</p><p>"Pasangan calon juga diberikan sanksi jika menghadirkan pejabat negara sebagai jurkam tanpa izin cuti kampanye," katanya tanpa merinci sanks yang diberikan.</p><p>Hans mengatakan, setiap calon kepala daerah untuk memperhatikan secara serius kehadiran jurkamnya, sehingga pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kupang priode 2018-2023 dapat berlangsung aman dan damai.</p><p>Sementara itu untuk kampanye terbatas yang berlangsung dalam gedung maupun rumah penduduk tidak menghadirkan masyarakat yang belum berusia 17 tahun.</p><p>"Kami juga ingatkan agar tidak menghadirkan aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye terbatas. Harus hati-hati memberikan undangan jangan sampai mengundang PNS karena pasangan calon bisa terkena sanksi," ujarnya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 21 September 2018 - 19:27 WIB

Tangkap pelaku penyalahgunaan elpiji, Polda lampung dapat apresiasi

Aktual Dalam Negeri | 21 September 2018 - 19:17 WIB

Kemenkumham dorong Pemda daftarkan HAKI

Aktual Dalam Negeri | 21 September 2018 - 19:06 WIB

Adik kandung Prabowo sebut kondisi Indonesia bak film horor

Pemilihan Presiden 2019 | 21 September 2018 - 18:56 WIB

Prabowo tak pusingkan nomor urut Pilpres

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com