Fredrich Yunadi bantah seluruh dakwaan KPK
Senin, 00 0000 - 00:00 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Administrator
Sumber foto: http://bit.ly/2DIgPZM
<p>Pengacara Fredrich Yunadi membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menyatakan ia bekerja sama dengan dokter dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo bekerja sama untuk menghindarkan ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa dalam perkara korupsi KTP-Elektronik.</p><p> "Etikad baik yang menentukan adalah dewan etik peradi, bukan KPK, tidak ada alat hukum yang bisa menguji, menilai etika suatu advokat. Dakwaan JPU mengungkapkan bahwa JPU KPK salah menafsirkan hukum, KPK masuk ke ranah kode etik advokat yang bukan haknya," kata Fredrich di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/2).</p><p> Fredrich membacakan nota keberatan (eksespsi) sebanyak 79 butir dalam 37 halaman.</p><p> Ia didakwa pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP</p><p> Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.</p><p> "JPU dan penyidik KPK sekonyong-konyo memfitnah, menciptakan opini masyarakat, melakukan `abuse of power` menjerat terdakwa seolah-olah melakukan tindak pidana pasal 21 dengan memposisikan dirinya sebagai dewan kehormatan Peradi sehingga secara `de facto` dan `de jure` melecehkan peradi sebagai salah satu unsur penegak hukum, menghina 100 ribu advokat atau 50 ribu advokat di bawah Peradi, memaksa negara hukum jadi negara kekuasaan," tambah Fredrich.</p><p> Fredrich menilai bahwa JPU KPK melakukan pemalsuan dakwaan tersebut, termasuk karena merasa tidak pernah ditahan oleh JPU.</p><p> "Kami tidak pernah ditahan JPU karena kami ditahan penyidik sejak 13 Januari hingga 1 Februari 2018, kemudian pada 1 Februari 2018 secara melawan hukum penyidik dan JPU memaksa dalam rutan dan secara lisan, ada 14 penyidik KPK menyatakan berkas sudah lengkap alias P21, dan kami terdakwa diminta mendandatangani BAP tahap 2," ungkap Fredrich.</p><p> Ia pun mempertanyakan dimana penasihat hukumnya, tapi dijawab penyidik bernama Rizka bahwa sudah ditelepon tapi tidak hadir.</p><p> "Penasihat hukum kami dari unsur DPN Peradi, pengacara senior secara hukum wajib dipanggil via surat resmi bukan telepon. Apa Rizka tahu, kemudian 14 penyidik dan 14 JPU yang berada di dalam ruang tamu tahanan mencoba meneror agar kami menandatangani berkas P21 dan penyerahan berkas, tegas kami tolak," tambah Fredrich dengan berapi-api.</p><p> Peristiwa itu menurut Fredrich disaksikan oleh Kepala Rutan KPK dan sejumlah pengawal tahanan.</p><p> "Karena itu kami meminta majelis hakim agar memerintahkan JPU KPK memanggil saksi dalam acara eksepsi untuk memberikan kesaksian percobaan pemaksaan terdakwa karena tidak ada berita acara penyerahan tahap 2 dan berita acara penahanan. Secara `de facto` kami tetap disekap oknum KPK," ungkap Fredrich.(Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sabtu, 21 April 2018 - 10:04 WIB
<p>Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet ...
Sabtu, 21 April 2018 - 04:04 WIB
<p>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tampil beda saat menghadiri perin...
Sabtu, 21 April 2018 - 01:04 WIB
<p>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan elit bangsa harus mengilhami...
Jumat, 20 April 2018 - 12:04 WIB
<p>Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan Klinik Eksekutif Heritage RS Pelni, fasilitas layanan...
Jumat, 20 April 2018 - 11:04 WIB
<p>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah Indone...
Jumat, 20 April 2018 - 11:04 WIB
<p>Mantan Ketua DPR Setya Novanto enggan menjadi saksi untuk perkara lain sebelum dijatuhi von...
Jumat, 20 April 2018 - 07:04 WIB
<p>Terdakwa Richard Cristoporus meminta majelis hakim menunda sidang sebelum keluar uji labola...
Jumat, 20 April 2018 - 04:04 WIB
<p>Menteri Sekretaris Negara Pratikno meluruskan adanya anggapan Peraturan Presiden (Perpres) ...
Jumat, 20 April 2018 - 03:04 WIB
<p>Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian mengklaim bahwa institusi yan...
Jumat, 20 April 2018 - 02:04 WIB
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyikapi nama-nama yang disebut dalam putusan mant...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 157
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 134
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once