Senin, 18 Juni 2018 | 22:21 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

/

Masyarakat diimbau tak khawatir pasal penghinaan parlemen

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Sumber foto: http://bit.ly/2ClWPtG
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Sumber foto: http://bit.ly/2ClWPtG
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan aturan mengenai larangan menghina parlemen atau "contempt of parliament" yang ada dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hasil perubahan kedua yang baru disetujui DPR RI.</p><p> Bambang Soesatyo mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (15/2), menanggapi banyaknya kritik dari masyarakat.</p><p> Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo menegaskan, dirinya siap mempertaruhkan jabatannya jika sampai ada rakyat yang dipenjara lantaran mengkritik DPR RI.</p><p> "Tidak benar kalau ada yang menilai DPR anti-kritik. Saya tegaskan bahwa DPR butuh kritik untuk meningkatkan kinerja," kata Bamsoet.</p><p> Sebelumnya, Bamsoet dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa persidangan DPR RI, Rabu (14/2), sudah menegaskan hal tersebut.</p><p> Bamsoet dalam pidatonya menegaskan, DPR RI bukan lembaga anti kritik, tapi kritik berbeda dengan penghinaan, penistaan, pelecehan, ataupun fitnah.</p><p> Mantan ketua Komisi III DPR itu juga menyatakan, menjamin tak akan ada rakyat ataupun wartawan yang bakal dipenjara karena mengkritik para wakil rakyat di Senayan.</p><p> "Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada rakyat, termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu dipenjara," tegasnya.</p><p> Politisi Partai Golkar ini menambahkan, kritik merupakan vitamin bagi DPR RI.</p><p> Namun, lanjutnya, kritik berbeda dengan penghinaan, penistaan, pelecehan, ataupun fitnah.</p><p> "Sebagai mantan Ketua Komisi III dan wartawan yang bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, saya paham dan tahu persis mana kritik, mana penghinaan dan fitnah," tegasnya.</p><p> Menurut Bamsoet, tak harus jadi anggota DPR RI terlebih dahulu untuk memidanakan orang yang melakukan penghinaan ataupun fitnah.</p><p> Jika perbuatan seseorang memang memenuhi delik penghinaan ataupun fitnah, kata dia, maka dapat dijerat dengan KUHP.</p><p> "Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan dari UU MD3 yang baru saja disetujui DPR RI," katanya.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 18 Juni 2018 - 21:53 WIB

KPU RI ingatkan pakta integritas harus dilaksanakan

Asia Pasific | 18 Juni 2018 - 21:45 WIB

Beijing batasi kendaraan bermotor

Aktual Dalam Negeri | 18 Juni 2018 - 21:26 WIB

90.000 kendaraan kembali lalui Jakarta-Cikampek

Bencana Alam | 18 Juni 2018 - 20:48 WIB

Warga ikut padamkan kebakaran hutan TNRAW

Kecelakaan | 18 Juni 2018 - 20:33 WIB

KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com