Selasa, 11 Desember 2018 | 19:40 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Masyarakat diimbau tak khawatir pasal penghinaan parlemen

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Sumber foto: http://bit.ly/2ClWPtG
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Sumber foto: http://bit.ly/2ClWPtG
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan aturan mengenai larangan menghina parlemen atau "contempt of parliament" yang ada dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hasil perubahan kedua yang baru disetujui DPR RI.</p><p> Bambang Soesatyo mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (15/2), menanggapi banyaknya kritik dari masyarakat.</p><p> Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo menegaskan, dirinya siap mempertaruhkan jabatannya jika sampai ada rakyat yang dipenjara lantaran mengkritik DPR RI.</p><p> "Tidak benar kalau ada yang menilai DPR anti-kritik. Saya tegaskan bahwa DPR butuh kritik untuk meningkatkan kinerja," kata Bamsoet.</p><p> Sebelumnya, Bamsoet dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa persidangan DPR RI, Rabu (14/2), sudah menegaskan hal tersebut.</p><p> Bamsoet dalam pidatonya menegaskan, DPR RI bukan lembaga anti kritik, tapi kritik berbeda dengan penghinaan, penistaan, pelecehan, ataupun fitnah.</p><p> Mantan ketua Komisi III DPR itu juga menyatakan, menjamin tak akan ada rakyat ataupun wartawan yang bakal dipenjara karena mengkritik para wakil rakyat di Senayan.</p><p> "Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada rakyat, termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu dipenjara," tegasnya.</p><p> Politisi Partai Golkar ini menambahkan, kritik merupakan vitamin bagi DPR RI.</p><p> Namun, lanjutnya, kritik berbeda dengan penghinaan, penistaan, pelecehan, ataupun fitnah.</p><p> "Sebagai mantan Ketua Komisi III dan wartawan yang bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, saya paham dan tahu persis mana kritik, mana penghinaan dan fitnah," tegasnya.</p><p> Menurut Bamsoet, tak harus jadi anggota DPR RI terlebih dahulu untuk memidanakan orang yang melakukan penghinaan ataupun fitnah.</p><p> Jika perbuatan seseorang memang memenuhi delik penghinaan ataupun fitnah, kata dia, maka dapat dijerat dengan KUHP.</p><p> "Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan dari UU MD3 yang baru saja disetujui DPR RI," katanya.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 19:32 WIB

Menteri BUMN: Kilang Balikpapan tingkatkan produksi BBM ramah lingkungan

Kriminalitas | 11 Desember 2018 - 19:21 WIB

Dua anggota TNI korban KKSB dievakuasi ke Wamena

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 19:09 WIB

Pelaporan LKHPN pejabat PTN sangat rendah

Startup | 11 Desember 2018 - 18:55 WIB

Indonesia akhirnya memiliki asosiasi penggiat IoT

Megapolitan | 11 Desember 2018 - 18:46 WIB

Sudinhub Jaksel uji coba rekayasa lalin Ampera Raya

Parenting | 11 Desember 2018 - 18:35 WIB

PKPA kenalkan hak anak dalam agenda Indonesia 4.0

<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan aturan mengenai larangan menghina parlemen atau "contempt of parliament" yang ada dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hasil perubahan kedua yang baru disetujui DPR RI.</p><p> Bambang Soesatyo mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (15/2), menanggapi banyaknya kritik dari masyarakat.</p><p> Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo menegaskan, dirinya siap mempertaruhkan jabatannya jika sampai ada rakyat yang dipenjara lantaran mengkritik DPR RI.</p><p> "Tidak benar kalau ada yang menilai DPR anti-kritik. Saya tegaskan bahwa DPR butuh kritik untuk meningkatkan kinerja," kata Bamsoet.</p><p> Sebelumnya, Bamsoet dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa persidangan DPR RI, Rabu (14/2), sudah menegaskan hal tersebut.</p><p> Bamsoet dalam pidatonya menegaskan, DPR RI bukan lembaga anti kritik, tapi kritik berbeda dengan penghinaan, penistaan, pelecehan, ataupun fitnah.</p><p> Mantan ketua Komisi III DPR itu juga menyatakan, menjamin tak akan ada rakyat ataupun wartawan yang bakal dipenjara karena mengkritik para wakil rakyat di Senayan.</p><p> "Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada rakyat, termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu dipenjara," tegasnya.</p><p> Politisi Partai Golkar ini menambahkan, kritik merupakan vitamin bagi DPR RI.</p><p> Namun, lanjutnya, kritik berbeda dengan penghinaan, penistaan, pelecehan, ataupun fitnah.</p><p> "Sebagai mantan Ketua Komisi III dan wartawan yang bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, saya paham dan tahu persis mana kritik, mana penghinaan dan fitnah," tegasnya.</p><p> Menurut Bamsoet, tak harus jadi anggota DPR RI terlebih dahulu untuk memidanakan orang yang melakukan penghinaan ataupun fitnah.</p><p> Jika perbuatan seseorang memang memenuhi delik penghinaan ataupun fitnah, kata dia, maka dapat dijerat dengan KUHP.</p><p> "Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan dari UU MD3 yang baru saja disetujui DPR RI," katanya.(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

Jumat, 07 Desember 2018 - 09:47 WIB

IHSG diprediksi masih bergerak melemah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com