Jumat, 14 Desember 2018 | 02:14 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Pilkada Langkat 2018

Panwaslih gelar sidang penyelesaian sengketa pilkada

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Sumber foto: M Salim/Radio Elshinta
Sumber foto: M Salim/Radio Elshinta
<p>Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar sidang penyelesaian sengketa dalam pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 di gedung PPK Kabupaten Langkat Stabat, Kamis (15/2).</p><p>Dalam sidang sengketa tersebut yang melibatkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Djohar Arifin Husin dan Iskandar sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat sebagai termohon.</p><p>Djohar Arifin Husin dan Iskandar dalam sidang sengketa pertama didampingi kuasa hukum Syamsul Huda dan Ansyar Panjaitan, sedangkan pihak termohon KPU Langkat diwakili oleh Hadiningtyas, Elida Hafni dan dihadiri Muhammad Khair serta Sopian Sitepu anggota KPU Langkat, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (15/2).</p><p>Dalam sidang sengketa tersebut pasangan Djohar Arifin Husin dan Iskandar mempersoalkan pelaksanan verifikasi faktual dukungan perbaikan, yang dituangkan dalam permohonannya yang antara lain Djohar Arifin Husin dan Iskandar melalui kuasa hukumnya menuntut KPU membatalkan putusan KPU Langkat tentang rekapitulasi perhitungan verifikasi faktual tanggal 8 Februari 2018.</p><p>Setelah pembacaan permohonannya oleh pihak pemohon, majelis sidang penyelesian sengketa yang di ketuai Marhadenis Nasution dan didampingi Aidil Fitri serta Husni Laili meminta KPU Langkat yang diwakili kuasa hukumnya untuk memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon. Kepada majelis sidang sengketa kuasa hukum termohon meminta waktu untuk memberikan jawaban.</p><p>Akhirnya Majelis Sidang Sengketa memutuskan menunda sidang dan memberikan waktu kepada KPU Langkat untuk menjawab permohonnan termohon pada hari, Sabtu (17/2) mendatang.</p><p>Usai sidang sengketa, anggota KPU Langkat, Sopian Sitepu yang didampingi Muhammad Khair yang juga anggota KPU Langkat menyatakan akan mengikuti prosesnya sesuai peraturan perundang- undangan.</p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Angga Kusuma.</p><p>Editor: Sigit Kurniawan. </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 21:39 WIB

Empat pekerja selamat dari penembakan di Nduga dievakuasi ke Timika

Hukum | 13 Desember 2018 - 21:26 WIB

KPK: Kakak ipar Bupati Cianjur serahkan diri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 21:12 WIB

Kodam XVII/Cenderawasih menggelar pengobatan dan khitanan massal

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:58 WIB

Berseragam TNI, murid TK Angkasa bertanam sayur-sayuran

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 20:38 WIB

Kapolres Langkat berkunjung ke Markas Batalyon 8 Marinir

<p>Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar sidang penyelesaian sengketa dalam pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 di gedung PPK Kabupaten Langkat Stabat, Kamis (15/2).</p><p>Dalam sidang sengketa tersebut yang melibatkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Djohar Arifin Husin dan Iskandar sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat sebagai termohon.</p><p>Djohar Arifin Husin dan Iskandar dalam sidang sengketa pertama didampingi kuasa hukum Syamsul Huda dan Ansyar Panjaitan, sedangkan pihak termohon KPU Langkat diwakili oleh Hadiningtyas, Elida Hafni dan dihadiri Muhammad Khair serta Sopian Sitepu anggota KPU Langkat, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (15/2).</p><p>Dalam sidang sengketa tersebut pasangan Djohar Arifin Husin dan Iskandar mempersoalkan pelaksanan verifikasi faktual dukungan perbaikan, yang dituangkan dalam permohonannya yang antara lain Djohar Arifin Husin dan Iskandar melalui kuasa hukumnya menuntut KPU membatalkan putusan KPU Langkat tentang rekapitulasi perhitungan verifikasi faktual tanggal 8 Februari 2018.</p><p>Setelah pembacaan permohonannya oleh pihak pemohon, majelis sidang penyelesian sengketa yang di ketuai Marhadenis Nasution dan didampingi Aidil Fitri serta Husni Laili meminta KPU Langkat yang diwakili kuasa hukumnya untuk memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon. Kepada majelis sidang sengketa kuasa hukum termohon meminta waktu untuk memberikan jawaban.</p><p>Akhirnya Majelis Sidang Sengketa memutuskan menunda sidang dan memberikan waktu kepada KPU Langkat untuk menjawab permohonnan termohon pada hari, Sabtu (17/2) mendatang.</p><p>Usai sidang sengketa, anggota KPU Langkat, Sopian Sitepu yang didampingi Muhammad Khair yang juga anggota KPU Langkat menyatakan akan mengikuti prosesnya sesuai peraturan perundang- undangan.</p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Angga Kusuma.</p><p>Editor: Sigit Kurniawan. </p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com