Senin, 17 Desember 2018 | 18:04 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Tak sesuai aturan, APK pilgub ditertibkan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Deni Suryanti/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Deni Suryanti/Radio Elshinta
<p>Panitia Pengawan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah mulai membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan. APK tersebut dipasang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah oleh masing masing tim pemenangan. Namun ternyata, KPU kabupaten setempat belum mengeluarkan surat keputusan pemasangan APK Pilgub di Sukoharjo.</p><p>Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, Bambang Muryanto, Kamis (1/3) menegaskan, pemasangan APK ditentukan oleh masing masing KPU di tiap daerah, termasuk Sukoharjo. Mana-mana saja titik yang boleh dipasangi APK akan dibuat SK oleh KPU. Tetapi yang terjadi di Sukoharjo, tim pemenangan berinisiatif mencetak dan memasang sendiri APK Pilgub di tempat-tempat startegis. Sehingga Panwas dan Satpol PP melakukan penyisiran dan penertiban.</p><p>Menurut Bambang Muryanto, ada empat tim yang disebar ke seluruh wilayah di Sukoharjo. APK yang terpasang di fasilitas umum seperti jalan dicopot. Barang sitaan tersebut tidak akan dimusnahkan dan akan dikembalikan pada pemasang setelah menandatangani berita acara pengambilan di kantor Satpol PP.&nbsp;</p><p>Sebelumnya, Panwaslu telah melayangkan surat peringatan kepada setiap partai agar tertib mengikuti tahapan pemilu. utamanya pemasangan APK.</p><p>"APK yang dipasang di tempat pribadi milik warga tidak menyalahi aturan, sepanjang pemilik lahan tidak berkeberatan," ujarnya, seperti dilaporkan&nbsp;<i>Kontributor Elshinta, Deni Suryanti.</i></p><p>Bambang Muryanto menyatakan, APK yang telah diambil boleh dipasang kembali oleh parpol. Dengan catatan pemasangan sesuai dengan aturan dan SK KPU. Apabila belum ditentukan aturan dipasang kembali, maka pihaknya akan merekomendasikan penertiban kepada Satpol PP.&nbsp;</p><p> "Fasilitas umum yang tidak boleh dipasangi APK antara lain trotoar, gedung sekolah, gedung pemerintah dan tempat ibadah," papar dia.&nbsp; </p><p><br></p><p><br></p><p> Penulis: Andi Juandi </p><p> Editor: Sigit Kurniawan.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Asia Pasific | 17 Desember 2018 - 17:55 WIB

Sembilan orang tewas akibat bom mobil di Suriah

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 17:33 WIB

KPU jamin hak pemilih yang belum masuk DPT

Pileg 2019 | 17 Desember 2018 - 17:12 WIB

Jokowi sebut caleg PKB punya militansi tinggi

<p>Panitia Pengawan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah mulai membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan. APK tersebut dipasang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah oleh masing masing tim pemenangan. Namun ternyata, KPU kabupaten setempat belum mengeluarkan surat keputusan pemasangan APK Pilgub di Sukoharjo.</p><p>Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, Bambang Muryanto, Kamis (1/3) menegaskan, pemasangan APK ditentukan oleh masing masing KPU di tiap daerah, termasuk Sukoharjo. Mana-mana saja titik yang boleh dipasangi APK akan dibuat SK oleh KPU. Tetapi yang terjadi di Sukoharjo, tim pemenangan berinisiatif mencetak dan memasang sendiri APK Pilgub di tempat-tempat startegis. Sehingga Panwas dan Satpol PP melakukan penyisiran dan penertiban.</p><p>Menurut Bambang Muryanto, ada empat tim yang disebar ke seluruh wilayah di Sukoharjo. APK yang terpasang di fasilitas umum seperti jalan dicopot. Barang sitaan tersebut tidak akan dimusnahkan dan akan dikembalikan pada pemasang setelah menandatangani berita acara pengambilan di kantor Satpol PP.&nbsp;</p><p>Sebelumnya, Panwaslu telah melayangkan surat peringatan kepada setiap partai agar tertib mengikuti tahapan pemilu. utamanya pemasangan APK.</p><p>"APK yang dipasang di tempat pribadi milik warga tidak menyalahi aturan, sepanjang pemilik lahan tidak berkeberatan," ujarnya, seperti dilaporkan&nbsp;<i>Kontributor Elshinta, Deni Suryanti.</i></p><p>Bambang Muryanto menyatakan, APK yang telah diambil boleh dipasang kembali oleh parpol. Dengan catatan pemasangan sesuai dengan aturan dan SK KPU. Apabila belum ditentukan aturan dipasang kembali, maka pihaknya akan merekomendasikan penertiban kepada Satpol PP.&nbsp;</p><p> "Fasilitas umum yang tidak boleh dipasangi APK antara lain trotoar, gedung sekolah, gedung pemerintah dan tempat ibadah," papar dia.&nbsp; </p><p><br></p><p><br></p><p> Penulis: Andi Juandi </p><p> Editor: Sigit Kurniawan.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com