Minggu, 16 Desember 2018 | 18:48 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Revisi UUD Merupakan Langkah Penting dalam Mendorong Sistem Pemerintahan Negara dan Modernidasi Kemampuan Pemerintahan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
<p>Memeriksa rancangan amendemen UUD merupakan salahsatu agenda penting dalam sidang ke-1 KRN ke-13 yang dibuka di Beijing. Beberapa wakil KRN Tiongkok berpendapat, amendemen UUD merupakan langkah penting dalam mendorong pemerintahan negara berdasarkan hukum dan sistem pemerintahan negara serta modernisasi pemerintahan. <p>11 dalam 21 usul rancangan amendemen UUD berhubungan dengan komisi pengawasan. Para wakil berpendapat, pemberian status UUD kepada Komisi Pengawasan merupakan penyesuaian kembali penting dalam sistem politik, kekuasaan politik dan hubungan politik Tiongkok, juga merupakan desain tingkat tinggi penting terhadap sistem pengawasan negara. <p>Berkenaan tiadanya masa bakti Sekjen Komite Sentral Partai dan Ketua Komisi Militer Pusat Partai dalam Piagam PKT dan juga Ketua Komisi Militer Sentral Tiongkok dalam UUD yang berlaku, dalam rancangan amdendemen UUD kali ini tidak diadakan penetapan mengenai masa bakti terhadap jabatan Presiden. <p>Mengenai amendemen tersebut, para wakil KRN ketika berdiskusi berpendapat, itu sesuai dengan sistem pimpinan tunggal pemimpin PKT, Republik Rakyat Tiongkok dan tentara rakyat Tiongkok. <p>Dicantumkannya mendorong pembentukan komunitas senasib manusia ke dalam rancangan amendemen UUD itu mengundang perhatian. Wakil KRN, Ketua Kamar Dadang Internasional Jalan Sutera Lv Jianzhong berpendapat, amendemen tersebut sesuai dengan kepentingan fundamental rakyat Tiongkok bahkan seluruh dunia, dan akan mendapat pengakuan masyarakat internasional. </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Badminton | 16 Desember 2018 - 18:36 WIB

Hafiz/Gloria tak ingin terbebani prestasi Owi/Butet

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 18:24 WIB

Presiden minta masyarakat tak tanam kelapa sawit

Bencana Alam | 16 Desember 2018 - 18:10 WIB

Gempa M 6,1 guncang Keerom, Papua

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 17:52 WIB

Presiden bagikan 31.998 hektare SK Perhutanan Sosial Jambi

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:38 WIB

Ini faktor penyebab mahalnya hunian di Jakarta

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:25 WIB

19.612 wisatawan kunjungi Pulau Pramuka sepanjang 2018

<p>Memeriksa rancangan amendemen UUD merupakan salahsatu agenda penting dalam sidang ke-1 KRN ke-13 yang dibuka di Beijing. Beberapa wakil KRN Tiongkok berpendapat, amendemen UUD merupakan langkah penting dalam mendorong pemerintahan negara berdasarkan hukum dan sistem pemerintahan negara serta modernisasi pemerintahan. <p>11 dalam 21 usul rancangan amendemen UUD berhubungan dengan komisi pengawasan. Para wakil berpendapat, pemberian status UUD kepada Komisi Pengawasan merupakan penyesuaian kembali penting dalam sistem politik, kekuasaan politik dan hubungan politik Tiongkok, juga merupakan desain tingkat tinggi penting terhadap sistem pengawasan negara. <p>Berkenaan tiadanya masa bakti Sekjen Komite Sentral Partai dan Ketua Komisi Militer Pusat Partai dalam Piagam PKT dan juga Ketua Komisi Militer Sentral Tiongkok dalam UUD yang berlaku, dalam rancangan amdendemen UUD kali ini tidak diadakan penetapan mengenai masa bakti terhadap jabatan Presiden. <p>Mengenai amendemen tersebut, para wakil KRN ketika berdiskusi berpendapat, itu sesuai dengan sistem pimpinan tunggal pemimpin PKT, Republik Rakyat Tiongkok dan tentara rakyat Tiongkok. <p>Dicantumkannya mendorong pembentukan komunitas senasib manusia ke dalam rancangan amendemen UUD itu mengundang perhatian. Wakil KRN, Ketua Kamar Dadang Internasional Jalan Sutera Lv Jianzhong berpendapat, amendemen tersebut sesuai dengan kepentingan fundamental rakyat Tiongkok bahkan seluruh dunia, dan akan mendapat pengakuan masyarakat internasional. </p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com