Kamis, 20 September 2018 | 22:32 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Myanmar 'membuldoser' desa Rohingya di Rakhine, kata Amnesty International

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
BBC Indonesia
BBC Indonesia
<p>Myanmar dituduh melakukan sebuah &quot;perampasan lahan secara militer&quot; terhadap daerah di wilayah negara bagian Rakhine yang dulu dihuni oleh etnik Rohingya, seperti disampaikan Amnesty International dalam laporan terbarunya. </p><p>Kelompok HAM itu menyebut berdasarkan gambar citra satelit dan para saksi, desa-desa tersebut telah dibuldoser untuk melancarkan proyek infrastruktur baru sejak Januari lalu. </p><p>Seorang juru bicara Amnesty mengatakan bahwa langkah militer ini &quot;dikhawatirkan&quot; menghilangkan bukti kejahatan terhadap Rohingya.</p><p>Pemerintah Myanmar belum memberikan respon terhadap laporan tersebut. </p><p>Sebelumnya, Myanmar meminta &quot;bukti yang jelas&quot; untuk mendukung tuduhan dari PBB yang menyebutkan ada dugaan &quot;aksi genosida&quot; terhadap Rohingya. </p><p>Amnesty mengatakan ketika gambar dalam laporan terbaru ini mewakili &quot;hanya sebagian, situasi yang meningkatkan kepedulian mengenai implikasinya terhadap masa depan ratusan ribu Rohingya... seperti puluhan ribu orang yang masih hidup di wilayah tersebut&quot;. </p> <ul> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-43301293">Krisis Rohingya: Utusan PBB mengatakan pengungsi alami 'pemaksaan kelaparan' </a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-43168120">Foto satelit 'perlihatkan' desa Rohingya dibuldoser Myanmar</a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah-38043463">Krisis Rohingya: Ledakan bom guncang ibukota negara Rakhine, Myanmar</a></li> </ul><p>Pada Agustus lalu, militer Myanmar meluncurkan sebuah operasi militer di negara bagian Rakhine setelah serangan mematikan di kantor polisi. </p><p>Militer mengatakan serangan itu untuk menindak pemberontak, tetapi laporan menyebutkan adanya pelanggaran HAM, pembunuhan dan pembakaran desa-desa.</p><p>Sekitar 700.000 orang Rohingya- sebagian besar minoritas Muslim - sejak saat itu melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, bergabung dengan para pengungsi dari gelombang kekerasan yang terjadi sebelumnya. </p><p>Bangladesh dan Myanmar menyepakati rencana repratriasi pada Januari lalu, yang akan dilihat sebagai kedatangan kembali warga Rohingya kembali ke Myanmar dalam waktu dua tahun. </p><p>Bagaimanapun masih ada kekhawatiran mengenai keselamatan mereka dalam rencana tersebut. </p><p>Laporan Amnesty yang berjudul <em>Remaking Rakhine State,</em> menyebutkan bahwa bersamaan dengan pembangunan infrastuktur yang baru untuk warga sipil untuk mengakomodasi penduduk yang akan kembali, wilayah ini &quot;dimiliterisasi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan&quot;. </p><p>&quot;Pangkalan baru tengah dibuat untuk menampung pasukan yang sama yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya,&quot; kata Tirana Hassan, Direktur Reaksi Krisis Amnesty International.</p><p>&quot;Ini membuat kembalinya pengunsi Rohingya dengan sukarela, aman dan bermartabat jauh dari harapan.&quot;</p><p>Amnesty juga mengatakan bahwa fasilitas baru bagi pasukan keamanan dan jalanan telah dibangun di sekitar lokasi yang sebelumnya merupakan desa-desa etnik Rohingya, yang diduga wilayah itu akan digunakan untuk mengakomodasi lebih banyak pasukan keamanan. </p> <ul> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-43120359">Myanmar 'membuldoser' kuburan massal Rohingya untuk 'hilangkan bukti pembantaian'</a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-42996430">Krisis Rohingya: Wartawan Reuters ditahan 'karena menyelidiki dugaan pembunuhan di Myanmar' </a></li> </ul><p>Dengan membuldozer seluruh desa, otoritas juga &quot;menghapus bukti kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menyebabkan sulitnya upaya untuk meminta pertangungjawaban di masa mendatang,&quot; jelas Hassan.</p><p>Dia mengatakan pembangunan ini &quot;sangat dibutuhkan&quot; di Rakhine, salah satu negara bagian yang termiskin di Myanmar, namun harus &quot;bermanfaat bagi semua orang terlepas dari etnisitas mereka, tidak mempertegas sistem apartheid terhadap orang Rohingya&quot;.</p><p>Wilayah Rakhine sebagian besar tertutup bagi penyelidi PBB, kelompok HAM dan media, yang menyulitkan untuk menverifikasi laporan seperti itu secara independen.</p><p>Pemerintah Myanmar menolak memberikan kewarganegaraan dan kesempatan yang sama terhadap Rohingya, yang disebutnya sebagai imigran yang ilegal dan tidak disukai oleh mayoritas Buddha. </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 September 2018 - 21:40 WIB

Langkat raih 3 kategori dalam lomba desa percontohan se-Sumut

Pemilihan Presiden 2019 | 20 September 2018 - 21:29 WIB

Beberapa tokoh GNPF Ulama masuk timses Prabowo-Sandiaga

Aktual Olahraga | 20 September 2018 - 21:12 WIB

Langkat tuan rumah sepeda nusantara 2018

Aktual Dalam Negeri | 20 September 2018 - 20:44 WIB

Aplikasi E-Babinsa sangat membantu tingkatkan pelayanan kepada masyarakat

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com