Kamis, 13 Desember 2018 | 12:07 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

BNPT bisa gunakan data kependudukan mantan teroris

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Sumber Foto : http://bit.ly/2p3he2Q
Sumber Foto : http://bit.ly/2p3he2Q
<p>Kementerian Dalam Negeri akan merekomendasikan kepada BNPT Untuk memanfaatkan penggunaan data kependudukan terhadap mantan teroris</p><p>Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara antara Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Nasional penanggulangan terorisme (BNPT) seperti dilaporkan Reporter elshinta, Sapto Prabowo, Senin (12/3).</p><p>Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala BNPT, Suhardi Alius.&nbsp;Usai acara penandatanganan MoU tersebut, Tjahtjo menyampaikan, dengan adanya bentuk kerjasama itu, maka pihak Kementerian Dalam Negeri akan merekomendasikan penggunaan data kependudukan kepada BNPT untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. </p><p>Lebih lanjut Tjahtjo menerangkan, kepada para mantan teroris yang kini sudah berhasil menjalani pembinaan melalui program deradikalisasi, maka mereka sebagai warga negara berhak memiliki data kependudukan.</p><p>“Sudah ada sinyal, sebagai warga negara, dia berhak punya data. Karena KTP juga bagian daripada nyawa warga negara kita. Dia punya KTP kan dia punya BPJS, dia bisa punya kartu sehat, dia punya kartu pintar dan sebagainya. Saya kira itu akan terus kita update. Datanya ada di kita namanya siapa, tinggalnya di mana, kerjaannya apa, keahliannya apa, semua lengkap. Datanya dari tingkat RT, RW sampai Kapolsek sampai Koramil juga ikut memantau dengan baik,” paparnya.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p> Penulis: Yuno. </p><p> Editor: Sigit Kurniawan.&nbsp;</p><p><br></p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 12:04 WIB

BNN gagalkan penyelundupan 15 ribu pil ekstasi dari pasutri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:53 WIB

Presiden berikan pengarahan pada Jambore Sumber Daya PKH

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:43 WIB

KSAU resmikan Sathar 65 di Lanud Iswahjudi

Manajemen | 13 Desember 2018 - 11:35 WIB

Waspadai investasi bodong dengan melihat ciri-cirinya

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:26 WIB

Sandiaga tanggapi soal isu HAM dalam visi misi

Hukum | 13 Desember 2018 - 11:15 WIB

KPK tuntut maksimal Bupati Cianjur agar jera

<p>Kementerian Dalam Negeri akan merekomendasikan kepada BNPT Untuk memanfaatkan penggunaan data kependudukan terhadap mantan teroris</p><p>Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara antara Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Nasional penanggulangan terorisme (BNPT) seperti dilaporkan Reporter elshinta, Sapto Prabowo, Senin (12/3).</p><p>Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala BNPT, Suhardi Alius.&nbsp;Usai acara penandatanganan MoU tersebut, Tjahtjo menyampaikan, dengan adanya bentuk kerjasama itu, maka pihak Kementerian Dalam Negeri akan merekomendasikan penggunaan data kependudukan kepada BNPT untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. </p><p>Lebih lanjut Tjahtjo menerangkan, kepada para mantan teroris yang kini sudah berhasil menjalani pembinaan melalui program deradikalisasi, maka mereka sebagai warga negara berhak memiliki data kependudukan.</p><p>“Sudah ada sinyal, sebagai warga negara, dia berhak punya data. Karena KTP juga bagian daripada nyawa warga negara kita. Dia punya KTP kan dia punya BPJS, dia bisa punya kartu sehat, dia punya kartu pintar dan sebagainya. Saya kira itu akan terus kita update. Datanya ada di kita namanya siapa, tinggalnya di mana, kerjaannya apa, keahliannya apa, semua lengkap. Datanya dari tingkat RT, RW sampai Kapolsek sampai Koramil juga ikut memantau dengan baik,” paparnya.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p> Penulis: Yuno. </p><p> Editor: Sigit Kurniawan.&nbsp;</p><p><br></p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com