Senin, 22 Oktober 2018 | 05:12 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Cegah suap sengketa pilkada, KPK dampingi MK

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Sumber Foto : http://bit.ly/2FMLTv6
Sumber Foto : http://bit.ly/2FMLTv6
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan upaya pendampingan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dapat menghindarkan hakim-hakim agar tidak terlibat dengan praktik suap menyuap terutama saat menangani gugatan sengketa Pilkada.</p><p>Hal tersebut dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat dalam acara `KPK Mendengar` yang diselenggarakan di Gedung KPK pada Senin (12/3).</p><p>Pendampingan dari KPK tersebut dimaksudkan agar hakim-hakim di MK tidak terlibat tindak pidana penyuapan. Hal ini terkait dengan kemungkinan banyaknya gugatan yang masuk ke MK pada Pilkada serentak di 151 daerah.</p><p>Seperti dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat, pendampingan KPK dalam mengedukasi hakim sudah lama dilakukan dan bukanlah baru pertama kali.&nbsp; KPK memberikan edukasi dan pengertian suap kepada para hakim agar hakim dapat menghindari adanya praktek suap menyuap dalam sengketa Pilkada.</p><p>Pendampingan KPK ini merupakan salah satu upaya MK agar para hakim dapat menjadi hakim yang berintegritas.</p><p>“Jadi gini sejak awal pada waktu kita menangani Pilkada serentak, kita sudah meminta KPK untuk mendampingi kita supaya jangan ada kasus-kasus suap yang terjadi di tubuh MK. Sudah dua kali KPK kita minta untuk memberikan semacam pendidikan mengenai tunas integritas dan itu trainer dari KPK. Kita mulai dari Ketua MK sampai kepada kepala di MK eselon 4 dan pegawai itu sudah mendapat pendidikan integritas,” paparnya.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Sigit Kurniawan.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan upaya pendampingan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dapat menghindarkan hakim-hakim agar tidak terlibat dengan praktik suap menyuap terutama saat menangani gugatan sengketa Pilkada.</p><p>Hal tersebut dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat dalam acara `KPK Mendengar` yang diselenggarakan di Gedung KPK pada Senin (12/3).</p><p>Pendampingan dari KPK tersebut dimaksudkan agar hakim-hakim di MK tidak terlibat tindak pidana penyuapan. Hal ini terkait dengan kemungkinan banyaknya gugatan yang masuk ke MK pada Pilkada serentak di 151 daerah.</p><p>Seperti dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat, pendampingan KPK dalam mengedukasi hakim sudah lama dilakukan dan bukanlah baru pertama kali.&nbsp; KPK memberikan edukasi dan pengertian suap kepada para hakim agar hakim dapat menghindari adanya praktek suap menyuap dalam sengketa Pilkada.</p><p>Pendampingan KPK ini merupakan salah satu upaya MK agar para hakim dapat menjadi hakim yang berintegritas.</p><p>“Jadi gini sejak awal pada waktu kita menangani Pilkada serentak, kita sudah meminta KPK untuk mendampingi kita supaya jangan ada kasus-kasus suap yang terjadi di tubuh MK. Sudah dua kali KPK kita minta untuk memberikan semacam pendidikan mengenai tunas integritas dan itu trainer dari KPK. Kita mulai dari Ketua MK sampai kepada kepala di MK eselon 4 dan pegawai itu sudah mendapat pendidikan integritas,” paparnya.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Sigit Kurniawan.&nbsp;</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com