Minggu, 16 Desember 2018 | 18:49 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

IAW: KPK harus selidiki dugaan penyimpangan metode audit dana desa

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Supriyarto Rudatin.
Foto: Supriyarto Rudatin.
<p>Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis dua orang dari jajaran Inspektorat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Jarot Budi Prabowo masing - masing kurungan penjara 1,5 tahun. Selain keduanya divonis juga dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli&nbsp;masing - masing 7 dan 6 tahun penjara.&nbsp;Selain kurungan badan, keempatnya juga diharuskan membayar sejumlah uang denda.&nbsp;</p><p><br></p><p>Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya mampu menyeret empat orang tersebut ke dalam penjara. Karena hingga kini KPK belum juga menyentuh dari esensi audit yang telah disalahgunakan oleh dua auditor BPK tersebut. Apalagi pihak Inspektorat yang tidak memiliki kaitan langsung terhadap penggunaan Dana Desa atau anggaran Pendampingan Dana Desa tapi malah 'memiliki niat terdepan' untuk mengamankan audit dana tersebut ketimbang pihak penggunanya.</p><p><br></p><p>"Terlalu dangkal insting tajam aparat hukum jika berhenti atau menghentikan penyidikannya sebatas suap yang ter-OTT itu," kata Junisab Akbar di Jakarta, Senin (12/3) seperti dilaporkan <i><strong>Reporter elshinta, Supriyarto Rudatin.&nbsp;</strong></i></p><p><br></p><p>Menurutnya, bukti yang didapat KPK seperti kertas-kertas kerja para auditor sejak melakukan entry atau memulai pengauditan sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti. Apalagi ditambah dari fakta persidangan maka bukti yang didapat KPK sudah sangat layak untuk langsung menyidik Direktorat lain di Kemendes RI terkait Dana Desa. Sehingga jika dilakukan bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyat yang selama ini telah membayar pajak.</p><p><br></p><p>Junisab menilai, kejahatan oleh individu di Irjend Kemendes dan auditor BPK itu sudah terbukti dilakukan secara berjenjang.&nbsp;Lebih lanjut Junisab mengatakan, harusnya KPK menyidik juga dugaan metode audit yang sengaja disimpangkan dari tata audit yang baik dan benar. Jangan sampai KPK enggan melakukan penyidikan yang mendalam terhadap Dana Desa dan Pendampingan Dana Desa yang jumlahnya sangat fantastis tersebut. Apalagi fakta sudah menunjukkan bahwa terhadap anggaran Pendampingan Dana Desa saja sudah diendus auditor BPK RI namun sayang diduga disimpangkan melalui barter uang sehingga menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Badminton | 16 Desember 2018 - 18:36 WIB

Hafiz/Gloria tak ingin terbebani prestasi Owi/Butet

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 18:24 WIB

Presiden minta masyarakat tak tanam kelapa sawit

Bencana Alam | 16 Desember 2018 - 18:10 WIB

Gempa M 6,1 guncang Keerom, Papua

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 17:52 WIB

Presiden bagikan 31.998 hektare SK Perhutanan Sosial Jambi

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:38 WIB

Ini faktor penyebab mahalnya hunian di Jakarta

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:25 WIB

19.612 wisatawan kunjungi Pulau Pramuka sepanjang 2018

<p>Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis dua orang dari jajaran Inspektorat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Jarot Budi Prabowo masing - masing kurungan penjara 1,5 tahun. Selain keduanya divonis juga dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli&nbsp;masing - masing 7 dan 6 tahun penjara.&nbsp;Selain kurungan badan, keempatnya juga diharuskan membayar sejumlah uang denda.&nbsp;</p><p><br></p><p>Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya mampu menyeret empat orang tersebut ke dalam penjara. Karena hingga kini KPK belum juga menyentuh dari esensi audit yang telah disalahgunakan oleh dua auditor BPK tersebut. Apalagi pihak Inspektorat yang tidak memiliki kaitan langsung terhadap penggunaan Dana Desa atau anggaran Pendampingan Dana Desa tapi malah 'memiliki niat terdepan' untuk mengamankan audit dana tersebut ketimbang pihak penggunanya.</p><p><br></p><p>"Terlalu dangkal insting tajam aparat hukum jika berhenti atau menghentikan penyidikannya sebatas suap yang ter-OTT itu," kata Junisab Akbar di Jakarta, Senin (12/3) seperti dilaporkan <i><strong>Reporter elshinta, Supriyarto Rudatin.&nbsp;</strong></i></p><p><br></p><p>Menurutnya, bukti yang didapat KPK seperti kertas-kertas kerja para auditor sejak melakukan entry atau memulai pengauditan sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti. Apalagi ditambah dari fakta persidangan maka bukti yang didapat KPK sudah sangat layak untuk langsung menyidik Direktorat lain di Kemendes RI terkait Dana Desa. Sehingga jika dilakukan bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyat yang selama ini telah membayar pajak.</p><p><br></p><p>Junisab menilai, kejahatan oleh individu di Irjend Kemendes dan auditor BPK itu sudah terbukti dilakukan secara berjenjang.&nbsp;Lebih lanjut Junisab mengatakan, harusnya KPK menyidik juga dugaan metode audit yang sengaja disimpangkan dari tata audit yang baik dan benar. Jangan sampai KPK enggan melakukan penyidikan yang mendalam terhadap Dana Desa dan Pendampingan Dana Desa yang jumlahnya sangat fantastis tersebut. Apalagi fakta sudah menunjukkan bahwa terhadap anggaran Pendampingan Dana Desa saja sudah diendus auditor BPK RI namun sayang diduga disimpangkan melalui barter uang sehingga menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com