Senin, 25 Juni 2018 | 18:45 WIB

Daftar | Login

/

IAW: KPK harus selidiki dugaan penyimpangan metode audit dana desa

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Supriyarto Rudatin.
Foto: Supriyarto Rudatin.
<p>Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis dua orang dari jajaran Inspektorat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Jarot Budi Prabowo masing - masing kurungan penjara 1,5 tahun. Selain keduanya divonis juga dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli&nbsp;masing - masing 7 dan 6 tahun penjara.&nbsp;Selain kurungan badan, keempatnya juga diharuskan membayar sejumlah uang denda.&nbsp;</p><p><br></p><p>Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya mampu menyeret empat orang tersebut ke dalam penjara. Karena hingga kini KPK belum juga menyentuh dari esensi audit yang telah disalahgunakan oleh dua auditor BPK tersebut. Apalagi pihak Inspektorat yang tidak memiliki kaitan langsung terhadap penggunaan Dana Desa atau anggaran Pendampingan Dana Desa tapi malah 'memiliki niat terdepan' untuk mengamankan audit dana tersebut ketimbang pihak penggunanya.</p><p><br></p><p>"Terlalu dangkal insting tajam aparat hukum jika berhenti atau menghentikan penyidikannya sebatas suap yang ter-OTT itu," kata Junisab Akbar di Jakarta, Senin (12/3) seperti dilaporkan <i><strong>Reporter elshinta, Supriyarto Rudatin.&nbsp;</strong></i></p><p><br></p><p>Menurutnya, bukti yang didapat KPK seperti kertas-kertas kerja para auditor sejak melakukan entry atau memulai pengauditan sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti. Apalagi ditambah dari fakta persidangan maka bukti yang didapat KPK sudah sangat layak untuk langsung menyidik Direktorat lain di Kemendes RI terkait Dana Desa. Sehingga jika dilakukan bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyat yang selama ini telah membayar pajak.</p><p><br></p><p>Junisab menilai, kejahatan oleh individu di Irjend Kemendes dan auditor BPK itu sudah terbukti dilakukan secara berjenjang.&nbsp;Lebih lanjut Junisab mengatakan, harusnya KPK menyidik juga dugaan metode audit yang sengaja disimpangkan dari tata audit yang baik dan benar. Jangan sampai KPK enggan melakukan penyidikan yang mendalam terhadap Dana Desa dan Pendampingan Dana Desa yang jumlahnya sangat fantastis tersebut. Apalagi fakta sudah menunjukkan bahwa terhadap anggaran Pendampingan Dana Desa saja sudah diendus auditor BPK RI namun sayang diduga disimpangkan melalui barter uang sehingga menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hankam | 25 Juni 2018 - 18:35 WIB

Tiga warga sipil tewas ditembak KKSB

Politik | 25 Juni 2018 - 18:24 WIB

PKS sebut penggalangan dana Prabowo bukan pencitraan

Pilkada Serentak 2018 | 25 Juni 2018 - 18:16 WIB

Personel Yonif 527/BY dikerahkan BKO Pilkada Lumajang

Hukum | 25 Juni 2018 - 18:05 WIB

Aliman Saragih menjadi dosen saat masuk DPO

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 17:56 WIB

Presiden putuskan 27 Juni sebagai Hari Libur Nasional

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 17:45 WIB

Pemerintah setuju Pilkada Serentak 27 Juni 2018 libur nasional

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com