Minggu, 16 Desember 2018 | 12:02 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Presiden keluarkan peraturan pencegahan pencucian uang

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Presiden Joko Widodo. Sumber foto: http://bit.ly/2sfFRxq
Presiden Joko Widodo. Sumber foto: http://bit.ly/2sfFRxq
<p>Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.</p><p>Informasi dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (13/3) menyebutkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret. Peraturan Presiden ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018.</p><p>Sejumlah pertimbangan penerbitan Peraturan Presiden itu adalah korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama ini belum ada pengaturannya.</p><p>Pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Korporasi sebagaimana dimaksud dalam aturan itu meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.</p><p>Pemilik manfaat dari korporasi, menurut Perpres ini, merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki saham lebih dari 25 persen pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25 persen pada perseoran terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.</p><p>Selain itu menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 persen dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota komisaris, memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Italia | 16 Desember 2018 - 11:57 WIB

Juve kokoh di puncak setelah menangi Derby della Mole

Liga lainnya | 16 Desember 2018 - 11:38 WIB

Perbesar peluang ke Eropa, Reims tundukkan Strasbourg

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 11:29 WIB

Gagasan PSI soal poligami dinilai tak cerminkan sikap toleran

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 11:16 WIB

Presiden umumkan kenaikan tunjangan Babinsa

Liga Italia | 16 Desember 2018 - 10:39 WIB

Penalti Ronaldo jadi penentu kemenangan Juve atas Torino

<p>Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.</p><p>Informasi dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (13/3) menyebutkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret. Peraturan Presiden ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018.</p><p>Sejumlah pertimbangan penerbitan Peraturan Presiden itu adalah korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama ini belum ada pengaturannya.</p><p>Pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Korporasi sebagaimana dimaksud dalam aturan itu meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.</p><p>Pemilik manfaat dari korporasi, menurut Perpres ini, merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki saham lebih dari 25 persen pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25 persen pada perseoran terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.</p><p>Selain itu menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 persen dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota komisaris, memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com