Senin, 25 Juni 2018 | 09:22 WIB

Daftar | Login

/

Presiden keluarkan peraturan pencegahan pencucian uang

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Presiden Joko Widodo. Sumber foto: http://bit.ly/2sfFRxq
Presiden Joko Widodo. Sumber foto: http://bit.ly/2sfFRxq
<p>Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.</p><p>Informasi dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (13/3) menyebutkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret. Peraturan Presiden ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018.</p><p>Sejumlah pertimbangan penerbitan Peraturan Presiden itu adalah korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama ini belum ada pengaturannya.</p><p>Pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Korporasi sebagaimana dimaksud dalam aturan itu meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.</p><p>Pemilik manfaat dari korporasi, menurut Perpres ini, merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki saham lebih dari 25 persen pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25 persen pada perseoran terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.</p><p>Selain itu menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 persen dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota komisaris, memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Luar Negeri | 25 Juni 2018 - 09:17 WIB

Yuan Tiongkok melemah jadi 6,4893 terhadap dolar AS

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 08:45 WIB

Operasi Ketupat 2018: Angka kecelakaan dan korban meninggal turun drastis

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 08:20 WIB

Ombudsman ajak media ikut awasi layanan publik

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com