Minggu, 16 Desember 2018 | 18:49 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Gereja Katolik Sangkal Berdalih Atas kompensasi korban Pelecehan Seksual

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
(Courtesy: AustraliaPlus) Menteri Layanan Sosial Australia, Christian Porter berbicara kepada media dalam sebuah jumpa pers di parlemen di Canberra, Senin (13 feb 2018).
(Courtesy: AustraliaPlus) Menteri Layanan Sosial Australia, Christian Porter berbicara kepada media dalam sebuah jumpa pers di parlemen di Canberra, Senin (13 feb 2018).
<p>Gereja Katolik telah membalas klaim bahwa lembaganya "membuat alasan" dan menahan langkah mereka untuk bergabung dalam sebuah skema kompensasi untuk korban pelecehan seksual anak.</p><p>Perdana Menteri dan Jaksa Agung Australia telah mendesak otoritas gereja Katolik untuk bergabung dalam skema ganti rugi nasional, di mana Malcolm Turnbull mengatakan bahwa institusi yang tidak bergabung harus "dipermalukan" secara terbuka.</p><p>Dalam perkembangan besar, negara bagian New South Wales dan Victoria pekan lalu menjadi negara bagian pertama yang menandatangani skema ini, yang akan memberikan kompensasi hingga $ 150.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar kepada korban pelecehan seksual anak.</p><p>Dengan tanggal permulaan yang direncanakan atas skema ini yakni pada tanggal 1 Juli, Australia meningkatkan tekanan pada negara bagian dan wilayah, institusi, gereja serta badan amal lainnya untuk bergabung, memeringatkan mereka yang tidak bergerak "akan ditindak dengan keras".</p><p>Menteri Layanan Sosial Federal, Christian Porter, yang merupakan arsitek dari skema ini, telah menyoroti tanggapan "yang mengecewakan " dari Keuskupan Agung Gereja Katolik Melbourne setelah mengindikasikan bahwa mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk meninjau rincian skema ini sebelum memutuskan untuk bergabung.</p><p>"Masalah ini mungkin telah diulas lebih luas daripada masalah apapun dalam sejarah modern Australia baru-baru ini," kata Christian Porter.</p><p>"[Tanggapan ini] mulai terlihat seperti membuat-buat alasan demi membuat alasan dan penundaan, yang menurut saya akan membuat para korban kecewa.”</p><p>Tanggapan ini juga mendorong respon serupa dari Keuskupan Agung yang mengatakan bahwa "orang yang berpikiran adil" akan setuju bahwa hal yang "masuk akal" untuk mempelajari apa yang diajukan.</p><p>"Saya sarankan Jaksa Agung untuk melihat kembali komentar Uskup Hart pada hari Jumat (10/3/2018), yang tidak mungkin didefinisikan sebagai tanggapan yang mengecewakan," katanya dalam sebuah pernyataan.</p><p>Kecaman yang disampaikan Christian Porter tidak terbatas pada gereja Katolik saja. Dia juga mengecam Pemerintah Australia Barat, yang menolak bergabung dalam skema ini karena mengklaim bahwa Pemerintah Federal belum memberikan informasi yang memadai.</p><p>"Mereka mengirim juru bicara untuk mengatakan bahwa mereka tidak dapat bergabung karena tidak ada cukup informasi. Itu tidak benar," kata Porter.</p><p>"Saya pikir korban di Australia Barat (WA) akan sangat marah tentang itu. Saya pikir itu adalah tanggapan yang tidak sopan."</p><p>Komisi kerajaan telah merekomendasikan pembayaran sampai  $200.000 (Rp2,2 miliar) dan pembayaran rata-rata sebesar $ 65.000 (atau setara Rp 650 juta), namun kesepakatan tersebut mengalami jalan buntu dimana NSW dan Victoria menekankan pembayaran sebesar $150.000 (Rp 704 juta). Rata-rata pembayaran kepada penyintas pelecehan seksual anak di negara-negara bagian ini adalah sekitar $ 76.000 (Rp 823 juta).</p><p>Pembayaran ini tidak tersedia untuk orang-orang yang dihukum karena kejahatan berat atau pelanggaran seks, namun Menteri Pelayanan Sosial Dan Tehan mengatakan akan ada beberapa pengecualian.</p><p><a class="external" href="http://www.abc.net.au/news/2018-03-12/catholic-church-denies-making-excuses-over-sex-abuse-payments/9538014" target="_self" title=""><em>Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.</em></a></p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Badminton | 16 Desember 2018 - 18:36 WIB

Hafiz/Gloria tak ingin terbebani prestasi Owi/Butet

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 18:24 WIB

Presiden minta masyarakat tak tanam kelapa sawit

Bencana Alam | 16 Desember 2018 - 18:10 WIB

Gempa M 6,1 guncang Keerom, Papua

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 17:52 WIB

Presiden bagikan 31.998 hektare SK Perhutanan Sosial Jambi

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:38 WIB

Ini faktor penyebab mahalnya hunian di Jakarta

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:25 WIB

19.612 wisatawan kunjungi Pulau Pramuka sepanjang 2018

<p>Gereja Katolik telah membalas klaim bahwa lembaganya "membuat alasan" dan menahan langkah mereka untuk bergabung dalam sebuah skema kompensasi untuk korban pelecehan seksual anak.</p><p>Perdana Menteri dan Jaksa Agung Australia telah mendesak otoritas gereja Katolik untuk bergabung dalam skema ganti rugi nasional, di mana Malcolm Turnbull mengatakan bahwa institusi yang tidak bergabung harus "dipermalukan" secara terbuka.</p><p>Dalam perkembangan besar, negara bagian New South Wales dan Victoria pekan lalu menjadi negara bagian pertama yang menandatangani skema ini, yang akan memberikan kompensasi hingga $ 150.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar kepada korban pelecehan seksual anak.</p><p>Dengan tanggal permulaan yang direncanakan atas skema ini yakni pada tanggal 1 Juli, Australia meningkatkan tekanan pada negara bagian dan wilayah, institusi, gereja serta badan amal lainnya untuk bergabung, memeringatkan mereka yang tidak bergerak "akan ditindak dengan keras".</p><p>Menteri Layanan Sosial Federal, Christian Porter, yang merupakan arsitek dari skema ini, telah menyoroti tanggapan "yang mengecewakan " dari Keuskupan Agung Gereja Katolik Melbourne setelah mengindikasikan bahwa mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk meninjau rincian skema ini sebelum memutuskan untuk bergabung.</p><p>"Masalah ini mungkin telah diulas lebih luas daripada masalah apapun dalam sejarah modern Australia baru-baru ini," kata Christian Porter.</p><p>"[Tanggapan ini] mulai terlihat seperti membuat-buat alasan demi membuat alasan dan penundaan, yang menurut saya akan membuat para korban kecewa.”</p><p>Tanggapan ini juga mendorong respon serupa dari Keuskupan Agung yang mengatakan bahwa "orang yang berpikiran adil" akan setuju bahwa hal yang "masuk akal" untuk mempelajari apa yang diajukan.</p><p>"Saya sarankan Jaksa Agung untuk melihat kembali komentar Uskup Hart pada hari Jumat (10/3/2018), yang tidak mungkin didefinisikan sebagai tanggapan yang mengecewakan," katanya dalam sebuah pernyataan.</p><p>Kecaman yang disampaikan Christian Porter tidak terbatas pada gereja Katolik saja. Dia juga mengecam Pemerintah Australia Barat, yang menolak bergabung dalam skema ini karena mengklaim bahwa Pemerintah Federal belum memberikan informasi yang memadai.</p><p>"Mereka mengirim juru bicara untuk mengatakan bahwa mereka tidak dapat bergabung karena tidak ada cukup informasi. Itu tidak benar," kata Porter.</p><p>"Saya pikir korban di Australia Barat (WA) akan sangat marah tentang itu. Saya pikir itu adalah tanggapan yang tidak sopan."</p><p>Komisi kerajaan telah merekomendasikan pembayaran sampai  $200.000 (Rp2,2 miliar) dan pembayaran rata-rata sebesar $ 65.000 (atau setara Rp 650 juta), namun kesepakatan tersebut mengalami jalan buntu dimana NSW dan Victoria menekankan pembayaran sebesar $150.000 (Rp 704 juta). Rata-rata pembayaran kepada penyintas pelecehan seksual anak di negara-negara bagian ini adalah sekitar $ 76.000 (Rp 823 juta).</p><p>Pembayaran ini tidak tersedia untuk orang-orang yang dihukum karena kejahatan berat atau pelanggaran seks, namun Menteri Pelayanan Sosial Dan Tehan mengatakan akan ada beberapa pengecualian.</p><p><a class="external" href="http://www.abc.net.au/news/2018-03-12/catholic-church-denies-making-excuses-over-sex-abuse-payments/9538014" target="_self" title=""><em>Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.</em></a></p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com