Minggu, 16 Desember 2018 | 18:49 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

KPK harus umumkan calon peserta Pilkada yang terlibat kasus korupsi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Sumber Foto : http://bit.ly/2Gmks9d
Sumber Foto : http://bit.ly/2Gmks9d
<p>Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengumumkan calon kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi menuai kontroversi. Menko Polhukam Wiranto meminta rencana tersebut untuk ditunda karena rencana tersebut nantinya akan berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018.</p><p>Kepada Elshinta, Selasa (13/3) pagi, mantan pimpinan KPK, Haryono Umar mengatakan, kasus ini sebenarnya sudah lama, dari pengaduan masyarakat, pengumpulan bahan keterangan, kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa orang-orang, mengumpulkan dokumen, itu sudah dilakukan.</p><p>“Jadi kebetulan saja, kebetulan orang-orang yang terlibat itu adalah para peserta Pilkada. Sebetulnya ini sesuatu hal yang biasa dan biasanya untuk hal yang demikian ini KPK biasanya tidak menunda. Karena sebagai negara hukum dan kita adalah penegak hukum yang harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga jangan sampai nanti ada sinyalemen bahwa KPK bermain politik juga,” kata dia. </p><p>Lebih lanjut, Haryano menyatakan, siapa pun tidak boleh menghalangi penegakan hukum. “Jadi apa adanya saja, sampaikan kalau memang buktinya sudah kuat, perlu segera disampaikan ya sampaikan saja, tidak ada maksud yang lain, hanya dalam rangka penegakan hukum. Yang namanya penegakan hukum tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan apapun kondisinya itu, yang kita sebut namanya walaupun langit akan runtuh hukum akan tetap ditegakkan,” tandasnya. </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.</p><p>Editor : Dewi Rusiana.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Badminton | 16 Desember 2018 - 18:36 WIB

Hafiz/Gloria tak ingin terbebani prestasi Owi/Butet

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 18:24 WIB

Presiden minta masyarakat tak tanam kelapa sawit

Bencana Alam | 16 Desember 2018 - 18:10 WIB

Gempa M 6,1 guncang Keerom, Papua

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 17:52 WIB

Presiden bagikan 31.998 hektare SK Perhutanan Sosial Jambi

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:38 WIB

Ini faktor penyebab mahalnya hunian di Jakarta

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:25 WIB

19.612 wisatawan kunjungi Pulau Pramuka sepanjang 2018

<p>Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengumumkan calon kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi menuai kontroversi. Menko Polhukam Wiranto meminta rencana tersebut untuk ditunda karena rencana tersebut nantinya akan berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018.</p><p>Kepada Elshinta, Selasa (13/3) pagi, mantan pimpinan KPK, Haryono Umar mengatakan, kasus ini sebenarnya sudah lama, dari pengaduan masyarakat, pengumpulan bahan keterangan, kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa orang-orang, mengumpulkan dokumen, itu sudah dilakukan.</p><p>“Jadi kebetulan saja, kebetulan orang-orang yang terlibat itu adalah para peserta Pilkada. Sebetulnya ini sesuatu hal yang biasa dan biasanya untuk hal yang demikian ini KPK biasanya tidak menunda. Karena sebagai negara hukum dan kita adalah penegak hukum yang harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga jangan sampai nanti ada sinyalemen bahwa KPK bermain politik juga,” kata dia. </p><p>Lebih lanjut, Haryano menyatakan, siapa pun tidak boleh menghalangi penegakan hukum. “Jadi apa adanya saja, sampaikan kalau memang buktinya sudah kuat, perlu segera disampaikan ya sampaikan saja, tidak ada maksud yang lain, hanya dalam rangka penegakan hukum. Yang namanya penegakan hukum tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan apapun kondisinya itu, yang kita sebut namanya walaupun langit akan runtuh hukum akan tetap ditegakkan,” tandasnya. </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.</p><p>Editor : Dewi Rusiana.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com