Kamis, 13 Desember 2018 | 12:12 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Permen Kominfo untuk lindungi pengguna seluler

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Sumber Foto : http://bit.ly/2Inj0Eb
Sumber Foto : http://bit.ly/2Inj0Eb
<p>Dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika pada akhir tahun 2016 lalu dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi pelanggannya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).&nbsp;Demikian diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika,&nbsp;Rudiantara&nbsp;dalam diskusi publik di Perpustakaan Nasional Jakarta seperti dilaporkan Reporter elshinta, Bayu Koosyadi.&nbsp;&nbsp;</p><p>Dalam acara yang mengambil tema&nbsp; ‘Menanti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Urgensi dan Harapan Masyarakat’ tersebut, Rudiantara mengatakan data-data pelanggan atau konsumen tidak disalahgunakan oleh operator komunikasi dengan adanya Peraturan Menteri meski tanpa ada undang-undang.</p><p>“Jadi tahun 2016 kita membuat peraturan menteri tentang perlindungan data pribadi khususnya untuk PSE karena operator seluler juga masuk sebagai PSE. Dalam registrasi prabayar yang&nbsp;rame-rame&nbsp;ini, tidak ada operator yang berani untuk melakukan, memanfaatkan data-data pelanggannya untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan secara aturan,” paparnya.</p><p>Dalam kesempatan yang sama menurut menkominfo terkait dengan registrasi kartu seluler prabayar kebocoran data yang selama ini ramai dalam pemberitaan bukanlah di Kemenkominfo maupun pada operator kebocoran data baik berupa nomor kartu keluarga maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) lebih disebabkan oleh&nbsp;fotokopi KK maupun KTP yang salah satunya banyak di media sosial atau medsos.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Sigit Kurniawan.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 12:04 WIB

BNN gagalkan penyelundupan 15 ribu pil ekstasi dari pasutri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:53 WIB

Presiden berikan pengarahan pada Jambore Sumber Daya PKH

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:43 WIB

KSAU resmikan Sathar 65 di Lanud Iswahjudi

Manajemen | 13 Desember 2018 - 11:35 WIB

Waspadai investasi bodong dengan melihat ciri-cirinya

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:26 WIB

Sandiaga tanggapi soal isu HAM dalam visi misi

Hukum | 13 Desember 2018 - 11:15 WIB

KPK tuntut maksimal Bupati Cianjur agar jera

<p>Dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika pada akhir tahun 2016 lalu dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi pelanggannya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).&nbsp;Demikian diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika,&nbsp;Rudiantara&nbsp;dalam diskusi publik di Perpustakaan Nasional Jakarta seperti dilaporkan Reporter elshinta, Bayu Koosyadi.&nbsp;&nbsp;</p><p>Dalam acara yang mengambil tema&nbsp; ‘Menanti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Urgensi dan Harapan Masyarakat’ tersebut, Rudiantara mengatakan data-data pelanggan atau konsumen tidak disalahgunakan oleh operator komunikasi dengan adanya Peraturan Menteri meski tanpa ada undang-undang.</p><p>“Jadi tahun 2016 kita membuat peraturan menteri tentang perlindungan data pribadi khususnya untuk PSE karena operator seluler juga masuk sebagai PSE. Dalam registrasi prabayar yang&nbsp;rame-rame&nbsp;ini, tidak ada operator yang berani untuk melakukan, memanfaatkan data-data pelanggannya untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan secara aturan,” paparnya.</p><p>Dalam kesempatan yang sama menurut menkominfo terkait dengan registrasi kartu seluler prabayar kebocoran data yang selama ini ramai dalam pemberitaan bukanlah di Kemenkominfo maupun pada operator kebocoran data baik berupa nomor kartu keluarga maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) lebih disebabkan oleh&nbsp;fotokopi KK maupun KTP yang salah satunya banyak di media sosial atau medsos.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis: Yuno.</p><p>Editor: Sigit Kurniawan.&nbsp;</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com