Minggu, 16 Desember 2018 | 12:01 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

CBA: Pernyataan Menkopolhukam lemahkan KPK

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Istimewa. Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta
<p>Pilkada serentak diwarnai dengan tindakan memalukan dari segelintir calon kepala daerah. Sedikitnya yang sudah ketahuan ada 4 calon kepala daerah yakni calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun berikut putranya Adriatma yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari. Kemudian calon gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, ditambah calon bupati Subang Imas Aryumningsih, selain itu sebelumnya calon Bupati Jombang Nyono Suharli juga dicokok KPK.&nbsp;</p><p>Empat orang diketahui menerima uang haram berupa suap dari pihak lain termasuk swasta. Dari ke empat orang ini saja total nilai suap yang sudah ketahuan mencapai Rp8,5 miliar lebih. Demikian disampaikan Koordinator Investasi Center for Budjet Analysis (CBA) Jajang Nurjaman kepada&nbsp;<i>Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono</i>, Selasa (13/3).</p><p>Menurut Jajang, semangat KPK memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh pemerintah pusat. Bahkan statement terakhir yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk menunda penyelidikan dan penyidikan merupakan intervensi yang akan melemahkan langkah KPK.</p><p>Menurutnya, permintaan pemerintah ini begitu menciderai semangat pemberantasan korupsi setelah sebelumnya muncul statetment yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Zulkifli Hasan agar KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Pilkada berlangsung. "Ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat ini, jika terkait pemberantasan korupsi KPK tidak boleh sampai diintervensi, ranah tupoksi KPK tidak mengurusi masalah pilkada dan pilpres. KPK adalah lembaga yang independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak siapa pun juga," ungkap Jajang.</p><p>CBA mendukung KPK agar tetap tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip “Equality before the law”. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan Korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya.</p><p><br></p><p><br></p><p> Penulis: Andi Juandi </p><p> Editor: Sigit Kurniawan.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Italia | 16 Desember 2018 - 11:57 WIB

Juve kokoh di puncak setelah menangi Derby della Mole

Liga lainnya | 16 Desember 2018 - 11:38 WIB

Perbesar peluang ke Eropa, Reims tundukkan Strasbourg

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 11:29 WIB

Gagasan PSI soal poligami dinilai tak cerminkan sikap toleran

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 11:16 WIB

Presiden umumkan kenaikan tunjangan Babinsa

Liga Italia | 16 Desember 2018 - 10:39 WIB

Penalti Ronaldo jadi penentu kemenangan Juve atas Torino

<p>Pilkada serentak diwarnai dengan tindakan memalukan dari segelintir calon kepala daerah. Sedikitnya yang sudah ketahuan ada 4 calon kepala daerah yakni calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun berikut putranya Adriatma yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari. Kemudian calon gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, ditambah calon bupati Subang Imas Aryumningsih, selain itu sebelumnya calon Bupati Jombang Nyono Suharli juga dicokok KPK.&nbsp;</p><p>Empat orang diketahui menerima uang haram berupa suap dari pihak lain termasuk swasta. Dari ke empat orang ini saja total nilai suap yang sudah ketahuan mencapai Rp8,5 miliar lebih. Demikian disampaikan Koordinator Investasi Center for Budjet Analysis (CBA) Jajang Nurjaman kepada&nbsp;<i>Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono</i>, Selasa (13/3).</p><p>Menurut Jajang, semangat KPK memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh pemerintah pusat. Bahkan statement terakhir yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk menunda penyelidikan dan penyidikan merupakan intervensi yang akan melemahkan langkah KPK.</p><p>Menurutnya, permintaan pemerintah ini begitu menciderai semangat pemberantasan korupsi setelah sebelumnya muncul statetment yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Zulkifli Hasan agar KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Pilkada berlangsung. "Ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat ini, jika terkait pemberantasan korupsi KPK tidak boleh sampai diintervensi, ranah tupoksi KPK tidak mengurusi masalah pilkada dan pilpres. KPK adalah lembaga yang independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak siapa pun juga," ungkap Jajang.</p><p>CBA mendukung KPK agar tetap tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip “Equality before the law”. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan Korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya.</p><p><br></p><p><br></p><p> Penulis: Andi Juandi </p><p> Editor: Sigit Kurniawan.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com