Senin, 25 Juni 2018 | 18:39 WIB

Daftar | Login

/

PBB tuduh perusahaan Singapura pasok barang mewah 'secara ilegal' ke Korea Utara

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
BBC Indonesia
BBC Indonesia
<figure> <img alt="United Nations headquarters, November 29, 2017 in New York City" src="http://c.files.bbci.co.uk/A4E9/production/_100371224_unholdsanemergencymeetingconcerningnorthkorea'snuclearambitionsattheunitednationsheadquartersnovember292017innewyorkcity.jpg" height="549" width="976" /> <footer>Getty Images</footer> <figcaption>Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat soal Korea Utara, November 2017 lalu.</figcaption> </figure><p>Sebuah bocoran draf laporan PBB mengklaim dua perusahaan Singapura telah melanggar sanksi PBB dengan memasok barang-barang mewah ke Korea Utara. </p><p>Pemerintah Singapura menyatakan telah mengetahui kasus ini dan sudah melakukan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran berdasarkan &quot;informasi kredibel&quot;.</p> <ul> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-43343416">Korea Utara-AS: Setelah saling ancam, mengapa Donald Trump dan Kim Jong-un mau bertemu?</a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-43257427">Misteri di balik 'paspor Brasil' yang diduga milik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan ayahnya </a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-42941017">Korea Utara 'dapatkan suku cadang nuklir lewat Kedubes di Jerman'</a></li> </ul><p>Melalui beragam sanksi selama dua tahun terakhir, PBB dan beberapa negara di dunia menghukum Korea Utara atas uji coba nuklir dan peluncuran roket. </p><p>Di antara sanksi yang diterapkan adalah pelarangan penjualan barang mewah ke Korut. Baik PBB maupun Singapura memberlakukan sanksi tersebut.</p><p>Namun, dengan adanya dugaan bahwa dua perusahaan Singapura memasok barang mewah ke Korut, sejumlah analis mempertanyakan seberapa luas pelanggaran semacam itu terjadi di Asia.</p><h3>Siapa yang disebut dalam laporan PBB?</h3><p>Bocoran laporan PBB menyoroti dua perusahaan asal Singapura, OCN dan T Specialist. Kedua perusahaan itu bernaung di bawah satu payung dan direkturnya pun sama.</p><p>Kedua perusahaan itu disebut memasok berbagai barang luks ke Korut, termasuk minuman anggur dan minuman keras pada Juli 2017.</p><p>Laporan PBB mengklaim bahwa antara 2011 hingga 2014 terdapat &quot;transaksi bernilai lebih dari US$2 juta (Rp27,5 miliar)&quot; yang ditengarai sebagai pembayaran barang yang dikirim ke Korut.</p><p>Uang tersebut mengalir dari rekening yang diciptakan OCN dan T Specialist di bank Korut, Daedong Credit Bank, ke rekening bank T Specialist di Singapura.</p><p>Kedua perusahaan itu juga dituding punya &quot;keterikatan kuat dan lama&quot;, termasuk kepemilikan, dengan Ryugyong Commercial Banksebuah bank yang dimasukkan dalam daftar sanksi AS pada 2017.</p><p>Baik OCN maupun T Specialist membantah melakukan kesalahan. </p><p>Kepada PBB, T Specialist mengaku bahwa dana di rekening bank Korut tidak berasal dari pemerintah Korut, tapi sebuah perusahaan yang terdaftar di Hong Kong. Adapun yang mengalir berkaitan dengan penjualan sebelum 2012.</p><p>Soal tudingan keterikatan dengan Ryugyong Commercial Bank, kedua perusahaan itu juga menepisnya.</p><p>Edmond Pereira selaku pengacara kedua perusahaan tersebut mengakui kliennya tengah diselidiki aparat Singapura, namun dia berkeras bahwa kliennya tidak punya keterkaitan finansial, kepentingan, atau hubungan apapun dengan pemerintah Korut. </p><p>Pereira mengamini bahwa kliennya &quot;pernah berbisnis dengan pihak Korea Utarasebelum sanksi PBB diberlakukan&quot;. </p><p>Dia menambahkan kliennya telah &quot;mengurangi keterlibatan mereka&quot; di Korea Urara namun &quot;hal seperti itu perlu waktu&quot;. </p><p>PBB memberlakukan larangan untuk menjual produk mewah ke Korut sejak 2006. Undang-undang Singapura juga melarang penjualan barang semacam itu ke Korut selama beberapa tahun terakhir.</p><p>Singapura, menurut Kementerian Luar Negerinya, juga melarang institusi keuangan di negara-pulau tersebut menyediakan bantuan layanan keuangan atau jasa memfasilitasi perdagangan Korut.</p><figure> <img alt="Singapore's financial business district 2018" src="http://c.files.bbci.co.uk/4DCD/production/_100371991_singaporefinancialdistrictskyline.jpg" height="549" width="976" /> <footer>Getty Images</footer> <figcaption>Singapura melarang institusi keuangan di negara-pulau tersebut menyediakan bantuan layanan keuangan atau jasa memfasilitasi perdagangan Korut.</figcaption> </figure><h3>Perdagangan Korut-Singapura</h3><p>Larangan berdagang dengan Korut baru dikeluarkan November 2017 lalu. Sebelumnya, berniaga dengan negara pimpinan Kim Jong-un itu sah-sah saja. </p><p>Laporan PBB menyebutkan sejumlah transaksi OCN dan T Specialist dengan Korut tampaknya menggunakan sistem keuangan Singapura.</p><p>Padahal, menurut PBB, adalah tanggung jawab negara anggota untuk memastikan bank-bank mereka punya &quot;pengawasan tangguh&quot; terhadap individu dan perusahaan yang membuka rekening. </p><p>BBC berupaya menghubungi dua bank yang disebutkan dalam laporan itu. Kedua bank tersebut menolak berkomentar seraya mengutip undang-undang kerahasiaan perbankan di Singapura.</p><p>Otorita Jasa Keuangan Singapura (MAS) mengatakan kepada BBC bahwa mereka bekerja sama dengan PBB untuk menangani kasus itu.</p><p>&quot;MAS akan mengambil langkah tegas terhadap institusi keuangan dalam pelanggaran regulasi terkait peningkatan pendanaan,&quot; sebut MAS dalam keterangan resmi. </p><p>MAS juga mengemukakan harapannya agar bank lebih berhati-hati terhadap &quot;penggunaan perusahaan kedok, perusahaan cangkang, usaha gabungan yang beroperasi di multiyurisdiksi serta struktur kepemilikan yang kompleks atau tidak jelas.&quot;</p><figure> <img alt="North Korean flag" src="http://c.files.bbci.co.uk/13E65/production/_98790518_gettyimages-651921078.jpg" height="549" width="976" /> <footer>Getty Images</footer> <figcaption>&quot;Mungkin Anda tidak pernah tahu bahwa dana itu datang dari Korea Utara,&quot; kata Tim Phillipps, pemimpin kawasan Asia Pasifik di Jaringan Kejahatan Keuangan perusahaan Deloitte.</figcaption> </figure><h3>Sulit ditangkap bank</h3><p>William Newcomb, mantan anggota panel ahli PBB, mengatakan Korut memang sengaja mencari celah untuk menghindari sanksi PBB.</p><p>&quot;Mereka mendirikan perusahaan kedok, lalu mendirikan perusahaan kedua di tempat lain, sebuah bank di lokasi ketiga, dan berbisnis di lokasi berbeda,&quot; jelas Newcomb.</p><p>&quot;Nah sekarang ada berbagai yurisdiksi yang terlibat dan menjadi rumit. Itulah salah satu teknik yang mereka gunakan untuk mengalahkan sanksi-sanksi,&quot; imbuhnya. </p><p>Sejumlah peneliti kejahatan keuangan mengutarakan bahwa sulit bagi bank untuk menangkap pelaku tindakan tersebut. </p><p>&quot;Mungkin Anda tidak pernah tahu bahwa dana itu datang dari Korea Utara,&quot; kata Tim Phillipps, pemimpin kawasan Asia Pasifik di Jaringan Kejahatan Keuangan perusahaan Deloitte.</p><p>Dia menambahkan, masalah soal Korut boleh jadi lebih besar di Asia Tenggara.</p><p>&quot;Jika Anda disebutkan dalam laporan di Singapura, MAS sangat mungkin meminta pemeriksaan sejarah transaksi yang panjang,&quot; kata Phillips.</p><p>&quot;Namun, kalau Anda melihat negara lain di Asia Tenggara, umumnya mereka tidak punya sistem yang matang untuk mencegah hal ini terjadi,&quot; sambungnya.</p><p>Laporan PBB mengarisbawahi betapa mudahnya perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Korut untuk menemukan celahbahkan di sistem keuangan canggih seperti di Singapura.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hankam | 25 Juni 2018 - 18:35 WIB

Tiga warga sipil tewas ditembak KKSB

Politik | 25 Juni 2018 - 18:24 WIB

PKS sebut penggalangan dana Prabowo bukan pencitraan

Pilkada Serentak 2018 | 25 Juni 2018 - 18:16 WIB

Personel Yonif 527/BY dikerahkan BKO Pilkada Lumajang

Hukum | 25 Juni 2018 - 18:05 WIB

Aliman Saragih menjadi dosen saat masuk DPO

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 17:56 WIB

Presiden putuskan 27 Juni sebagai Hari Libur Nasional

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 17:45 WIB

Pemerintah setuju Pilkada Serentak 27 Juni 2018 libur nasional

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com