Minggu, 16 Desember 2018 | 18:46 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Rancangan Konsep Reformasi Badan Pemerintah Tiongkok Diserahkan kepada KRN

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
<p>Rancangan konsep reformasi badan pemerintah Tiongkok yang baru telah diserahkan kepada Sidang Pertama Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-13 untuk dibahas. Menurut naskah tersebut, Dewan Negara sebagai badan administrasi tertinggi di Tiongkok akan terdiri atas 27 kementerian atau departemen setelah dirombak, termasuk beberapa kementerian yang baru, antara lain, Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Ekosistem, Kementerian Pertanian dan Pedesaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Komisi Kesehatan Nasional dan Departemen Urusan Veteran dan Demobilisan. Jumlah badan tingkat kementerian berkurang 8 dan jumlah badan tingkat sub-menteri akan berkurang 7. <p>Beberapa saat sebelum sidang KRN dan sidang MPPR dibuka, Sidang Pleno ke-3 Kongres Nasional ke-19 PKT telah membahas dan meluluskan Keputusan Komite Sentral PKT mengenai Peningkatan Reformasi Lembaga PKT dan Negara serta Rancangan tentang Peningkatan Reformasi Lembaga PKT dan Negara. Diserahkannya rancangan reformasi lembaga pemerintah putaran baru kepada Sidang KRN ke-13 menandakan tugas yang diajukan dalam Kongres Nasional ke-19 PKT tentang peningkatan reformasi kelembagaan dan sistem administrasi negara telah memasuki tahap implementasi. Reformasi kelembagaan akan melibatkan sistem kepemimpinan PKT, sistem pemerintahan negara, sistem kekuatan bersenjata dan sistem urusan organisasi massa. Tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan modernisasi sistem pemerintahan negara dan pengelolaan negara. Rancangan yang diserahkan kepada Sidang KRN untuk dibahas hanya berisi reformasi kelembagaan pemerintah Tiongkok. <p>Anggota Dewan Negara Tiongkok Wang Yong menjelaskan, reformasi baru ini dilakukan untuk membentuk sistem pemerintahan yang melaksanakan administrasi berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab yang jelas, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehingga terbentuk sebuah pemerintah yang mengabdi demi kepuasan rakyat. <p>Wang Yong menambahkan: "Reformasi bertolak dari perubahan fungsi pemerintah, bertujuan menghapus sistem dan mekanisme yang mengekang peranan decisional pasar dalam distribusi sumber daya serta menghapus sistem yang menghambat optimalisasi fungsi pemerintah. Reformasi badan tersebut akan berfokus mendorong pembangunan berkualitas tinggi, melalui pembangunan sistem ekonomi modern, peningkatan dan penyempurnaan fungsi pemerintah di bidang regulasi ekonomi, pengawasan dan pengelolaan pasar, administrasi sosial, layanan publik dan pelestarian lingkungan hidup.".</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Badminton | 16 Desember 2018 - 18:36 WIB

Hafiz/Gloria tak ingin terbebani prestasi Owi/Butet

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 18:24 WIB

Presiden minta masyarakat tak tanam kelapa sawit

Bencana Alam | 16 Desember 2018 - 18:10 WIB

Gempa M 6,1 guncang Keerom, Papua

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 17:52 WIB

Presiden bagikan 31.998 hektare SK Perhutanan Sosial Jambi

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:38 WIB

Ini faktor penyebab mahalnya hunian di Jakarta

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:25 WIB

19.612 wisatawan kunjungi Pulau Pramuka sepanjang 2018

<p>Rancangan konsep reformasi badan pemerintah Tiongkok yang baru telah diserahkan kepada Sidang Pertama Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-13 untuk dibahas. Menurut naskah tersebut, Dewan Negara sebagai badan administrasi tertinggi di Tiongkok akan terdiri atas 27 kementerian atau departemen setelah dirombak, termasuk beberapa kementerian yang baru, antara lain, Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Ekosistem, Kementerian Pertanian dan Pedesaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Komisi Kesehatan Nasional dan Departemen Urusan Veteran dan Demobilisan. Jumlah badan tingkat kementerian berkurang 8 dan jumlah badan tingkat sub-menteri akan berkurang 7. <p>Beberapa saat sebelum sidang KRN dan sidang MPPR dibuka, Sidang Pleno ke-3 Kongres Nasional ke-19 PKT telah membahas dan meluluskan Keputusan Komite Sentral PKT mengenai Peningkatan Reformasi Lembaga PKT dan Negara serta Rancangan tentang Peningkatan Reformasi Lembaga PKT dan Negara. Diserahkannya rancangan reformasi lembaga pemerintah putaran baru kepada Sidang KRN ke-13 menandakan tugas yang diajukan dalam Kongres Nasional ke-19 PKT tentang peningkatan reformasi kelembagaan dan sistem administrasi negara telah memasuki tahap implementasi. Reformasi kelembagaan akan melibatkan sistem kepemimpinan PKT, sistem pemerintahan negara, sistem kekuatan bersenjata dan sistem urusan organisasi massa. Tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan modernisasi sistem pemerintahan negara dan pengelolaan negara. Rancangan yang diserahkan kepada Sidang KRN untuk dibahas hanya berisi reformasi kelembagaan pemerintah Tiongkok. <p>Anggota Dewan Negara Tiongkok Wang Yong menjelaskan, reformasi baru ini dilakukan untuk membentuk sistem pemerintahan yang melaksanakan administrasi berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab yang jelas, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehingga terbentuk sebuah pemerintah yang mengabdi demi kepuasan rakyat. <p>Wang Yong menambahkan: "Reformasi bertolak dari perubahan fungsi pemerintah, bertujuan menghapus sistem dan mekanisme yang mengekang peranan decisional pasar dalam distribusi sumber daya serta menghapus sistem yang menghambat optimalisasi fungsi pemerintah. Reformasi badan tersebut akan berfokus mendorong pembangunan berkualitas tinggi, melalui pembangunan sistem ekonomi modern, peningkatan dan penyempurnaan fungsi pemerintah di bidang regulasi ekonomi, pengawasan dan pengelolaan pasar, administrasi sosial, layanan publik dan pelestarian lingkungan hidup.".</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com