Sabtu, 22 September 2018 | 17:12 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames
emajels

/

Rancangan Resolusi Supervisi Akan Dibahas KRN

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
<p>Undang-undang anti korupsi Tiongkok yang pertama yaitu draf Hukum Supervisi RRT hari ini (13/3) diserahkan kepada sidang pertama Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-13 untuk dibahas. Menurut amandemen konstitusi yang baru diluluskan KRN, draf Hukum Supervisi membuat aturan keras mengenai posisi hukum, tanggung jawab dan batas kekuasaan pengawasan badan supervise, serta penjaminan hak yang sah dari orang diperiksa. Draf hukum tersebut berkemungkinan besar akan diluluskan KRN. Undang-undang ini sekaligus akan memberikan jaminan hukum bagi perjuangan anti-korupsi Tiongkok pada era baru. <p>Wakil Ketua Komite Tetap KRN ke-12, Li Jianguo dalam sidang yang berlangsung hari ini menyatakan, diperdalamnya reformasi supervisi negara adalah reformasi penting terhadap sistem politik yang diadakan oleh Komite Sentral PKT yang berintikan Xi Jinping. Pada akhir 2016, Tiongkok mulai mengadakan uji coba reformasi sistem supervisi negara di Beijing, Provinsi Shanxi dan Zhejiang, dan sekarang telah diadakan di seluruh negeri. Reformasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki badan supervisi dan badan pemeriksa, serta membentuk sebuah komisi supervisi yang dapat berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Disiplin PKT di berbagai tingkat, dalam rangka meningkatkan kepemimpinan tunggal dan terpusat PKT dalam tugas anti korupsi, membangun mekanisme supervisi negara yang terpusat, berwibawa dan efektif, sehingga tidak ada satupun pejabat publik yang terlepas dari supervisi. <p>Adapun tugas komisi supervisi yang ditetapkan dalam draf Hukum Supervisi tersebut, yaitu: melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua pejabat publik, agar mereka melaksanakan tugas sesuai hukum, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan umum, dan menjalankan praktik politik yang bersih dan jujur; melakukan pemeriksaan terhadap pejabat publik yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, misalnya korupsi, suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain; menjatuhkan hukuman dan mengusut pertanggungjawaban pejabat publik yang melanggar hukum, serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada badan kejaksaan agar pelanggar hukum diadili dan dituntut berdasarkan hukum.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pemilihan Presiden 2019 | 22 September 2018 - 17:11 WIB

TKN Jokowi-Ma`ruf persiapkan kampanye damai KPU besok

Pembangunan | 22 September 2018 - 16:28 WIB

Luhut nilai `underpass` Bali efektif urai kemacetan

Timnas Indonesia | 22 September 2018 - 16:15 WIB

Fakhri harap Brylian-Supriadi segera pulih

Aktual Dalam Negeri | 22 September 2018 - 15:52 WIB

Pemerintah buka seleksi P3K untuk guru honorer setelah CPNS

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com