Minggu, 16 Desember 2018 | 12:01 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Bawaslu dukung KPK

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Sumber Foto : http://bit.ly/2IqUuBV
Sumber Foto : http://bit.ly/2IqUuBV
<p>Menko Polhukam mengimbau agar KPK menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi. Namun, KPK justru mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengganti calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.</p><p>Terkait hal tersebut, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi Elshinta, Rabu (14/3) pagi mengatakan, jika tujuan dari KPK untuk penegakan hukum maka pihaknya akan mendukung.</p><p>“Kalau tujuan untuk menegakkan hukum saya kira kita semua harus mendukung. Apalagi Bawaslu juga adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum di dalam Pemilu dan karena ini berkaitan dengan Pemilu, saya kira ini akan membantu tugas-tugas Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum, khususnya terkait dengan indikasi jika dalam pelaksanaan pemilihan tersebut terjadi politik uang dan juga soal dana kampanye,” kata dia. </p><p>Lebih lanjut, Ratna mengatakan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan kerjasama dengan KPK untuk mensuport tugas-tugas penegakan hukum di dalam Pemilu pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).</p><p>“Saya kira penegakan hukum kalau dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang sudah diatur tidak ada yang akan mengganggu tahapan Pilkada. Tentu akan sangat baik dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dalam hal ini pemimpin yang bebas atau tidak terindikasi dengan kasus korupsi,” jelasnya. </p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.</p><p>Editor : Dewi Rusiana.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Italia | 16 Desember 2018 - 11:57 WIB

Juve kokoh di puncak setelah menangi Derby della Mole

Liga lainnya | 16 Desember 2018 - 11:38 WIB

Perbesar peluang ke Eropa, Reims tundukkan Strasbourg

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 11:29 WIB

Gagasan PSI soal poligami dinilai tak cerminkan sikap toleran

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 11:16 WIB

Presiden umumkan kenaikan tunjangan Babinsa

Liga Italia | 16 Desember 2018 - 10:39 WIB

Penalti Ronaldo jadi penentu kemenangan Juve atas Torino

<p>Menko Polhukam mengimbau agar KPK menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi. Namun, KPK justru mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengganti calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.</p><p>Terkait hal tersebut, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi Elshinta, Rabu (14/3) pagi mengatakan, jika tujuan dari KPK untuk penegakan hukum maka pihaknya akan mendukung.</p><p>“Kalau tujuan untuk menegakkan hukum saya kira kita semua harus mendukung. Apalagi Bawaslu juga adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum di dalam Pemilu dan karena ini berkaitan dengan Pemilu, saya kira ini akan membantu tugas-tugas Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum, khususnya terkait dengan indikasi jika dalam pelaksanaan pemilihan tersebut terjadi politik uang dan juga soal dana kampanye,” kata dia. </p><p>Lebih lanjut, Ratna mengatakan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan kerjasama dengan KPK untuk mensuport tugas-tugas penegakan hukum di dalam Pemilu pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).</p><p>“Saya kira penegakan hukum kalau dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang sudah diatur tidak ada yang akan mengganggu tahapan Pilkada. Tentu akan sangat baik dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dalam hal ini pemimpin yang bebas atau tidak terindikasi dengan kasus korupsi,” jelasnya. </p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.</p><p>Editor : Dewi Rusiana.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com