Tahapan diskualifikasi peserta Pilkada melalui proses
Senin, 00 0000 - 00:00 WIB | Penulis : | Editor : Administrator
Sumber Foto : http://bit.ly/2GpHcoO
<p>Terkait rencana KPK untuk menindak calon kepala daerah atau calon pemimpin dalam Pilkada serentak 2018 yang sempat menjadi kontroversi dan mendapat imbauan dari Menko Polhukam, didukung oleh Bawaslu.</p><p>Kepada Elshinta, Rabu (14/3) pagi, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam penegakan hukum pada tahapan Pilkada, tidak ada yang akan mengganggu tahapan Pilkada tersebut. Menurutnya, hal tersebut justru akan sangat baik.</p><p>Ia memaparkan, di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa jika seorang calon peserta Pilkada terindikasi politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif serta sudah dibuktikan dalam proses penanganan Bawaslu, dan sudah melalui pemeriksaan-pemeriksaan alat bukti dalam persidangan dan memang didapatkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa ada indikasi atau sudah terbukti melakukan politik uang, maka sanksinya adalah harus didiskualifikasi.</p><p>“Akan tetapi untuk sampai pada proses diskualifikasi harus melalui sejumlah proses pemeriksaan. Proses penegakan hukum yang paling penting adalah proses pembuktian. Jadi untuk sampai kepada diskualifikasi itu, melalui beberapa proses pembuktian dan lainnya dan tidak serta merta keputusan langsung untuk menyatakan peserta tersebut didiskualifikasi,” terang Ratna.</p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.&nbsp;</p><p>Editor : Dewi Rusiana.&nbsp;</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 15 November 2018 - 00:00 WIB
<P>Pesawat Air Asia diduga hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada...
Minggu, 22 April 2018 - 10:04 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang P...
Minggu, 22 April 2018 - 06:04 WIB
<p> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatak...
Minggu, 22 April 2018 - 06:04 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan saat ini terjadi fenomena menurunnya jumlah pekerja...
Minggu, 22 April 2018 - 01:04 WIB
<p> Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad minta supaya kasus Novel Baswedan ...
Minggu, 22 April 2018 - 01:04 WIB
<p>Kementerian Perdagangan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjaga stabilita...
Sabtu, 21 April 2018 - 12:04 WIB
<p>Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)  untuk menga...
Sabtu, 21 April 2018 - 09:04 WIB
<p>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan saat ini per...
Sabtu, 21 April 2018 - 08:04 WIB
<p>Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong mencabut izin lima agen penyalur tenaga k...
Sabtu, 21 April 2018 - 06:04 WIB
<p>Festival Kuliner Indonesia bertema "Kampung Jajan Campania" diadakan Kedutaan Bes...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/apc.so' - /usr/lib/php/20151012/apc.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: