Senin, 17 Desember 2018 | 18:03 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

KPK tidak akan jadi kendaraan politik

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Sumber Foto : http://bit.ly/2tIj65X
Sumber Foto : http://bit.ly/2tIj65X
<p>Penegakan hukum tidak bisa dihentikan oleh sesuatu atau apapun, dalam hal ini adalah Pilkada, karena salah satu pasal dalam peraturan yang ada tertulis bahwa seorang calon kepala daerah tidak melakukan perbuatan tercela.&nbsp;</p><p>Dihubungi&nbsp;Elshinta, Rabu (14/3) pagi, Pengamat Politik dan Dosen Universitas Parahyangan, Profesor Asep Warlan Yusuf mempertanyakan, terkait rencana KPK untuk menindak para peserta Pilkada yang terindikasi korupsi yang sempat mendapat imbauan dari Menko Polhukam, Wiranto, maka selanjutnya kapan tindakan KPK itu akan dilakukan?. "Sebelum Pilkada, pertengahan Pilkada, atau saat Pilkada telah selesai berlangsung? Memang benar, penting betul, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK mungkin ada sedikit gangguan atau mengganggu proses Pilkada tersebut, namun ini merupakan sebuah bukti bahwa kita melakukan proses demokrasi yang baik dan bersih kepada masyarakat. Jika tidak, malah akan menciderai nilai-nilai demokrasi dalam kaitanya dengan penegakan hukum dalam Pilkada," kata dia.</p><p>“Hemat saya, imbauan tadi bolehlah, tapi saya tetap KPK harus tegas bahwa ini adalah penegakan hukum. KPK tidak boleh sedikitpun terpengaruh atau terintervensi oleh kepentingan politik siapapun itu. KPK harus tegas,” imbuhnya.</p><p>Ia menilai, jangan karena adanya imbauan tersebut maka KPK justru menunda atau terpengaruh yang nantinya akan mempersulit penegakan hukum itu sendiri. "Bisa saja karena penundaan itu, alat bukti hilang atau penundaan berlangsung lama hingga calon yang terindikasi tersebut sudah terpilih, dan lain sebagainya," ujarnya.</p><p>“Menurut hemat saya, sebelum terpilih harus ada penindakan hukum. KPK agak sulit dipolitisasi karena akan ada alat hukum dan alat bukti yang akan digunakan untuk menindak tersangka. Bukti itu harus meyakinkan jangan sampai hanya sekedar ingin mencegah atau menghambat orang untuk Pilkada, kemudian KPK bermain-main dengan itu. Jika itu terjadi reputasi KPK akan hancur dan dia akan mengorbankan reputasi dan integritas KPK sendiri. Kalau yang saya lihat dari KPK saya rasa tidak akan sampai ke sana, kecil kemungkinan akan seperti itu,” jelasnya.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.</p><p>Editor : Dewi Rusiana.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Asia Pasific | 17 Desember 2018 - 17:55 WIB

Sembilan orang tewas akibat bom mobil di Suriah

Aktual Pemilu | 17 Desember 2018 - 17:33 WIB

KPU jamin hak pemilih yang belum masuk DPT

Pileg 2019 | 17 Desember 2018 - 17:12 WIB

Jokowi sebut caleg PKB punya militansi tinggi

<p>Penegakan hukum tidak bisa dihentikan oleh sesuatu atau apapun, dalam hal ini adalah Pilkada, karena salah satu pasal dalam peraturan yang ada tertulis bahwa seorang calon kepala daerah tidak melakukan perbuatan tercela.&nbsp;</p><p>Dihubungi&nbsp;Elshinta, Rabu (14/3) pagi, Pengamat Politik dan Dosen Universitas Parahyangan, Profesor Asep Warlan Yusuf mempertanyakan, terkait rencana KPK untuk menindak para peserta Pilkada yang terindikasi korupsi yang sempat mendapat imbauan dari Menko Polhukam, Wiranto, maka selanjutnya kapan tindakan KPK itu akan dilakukan?. "Sebelum Pilkada, pertengahan Pilkada, atau saat Pilkada telah selesai berlangsung? Memang benar, penting betul, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK mungkin ada sedikit gangguan atau mengganggu proses Pilkada tersebut, namun ini merupakan sebuah bukti bahwa kita melakukan proses demokrasi yang baik dan bersih kepada masyarakat. Jika tidak, malah akan menciderai nilai-nilai demokrasi dalam kaitanya dengan penegakan hukum dalam Pilkada," kata dia.</p><p>“Hemat saya, imbauan tadi bolehlah, tapi saya tetap KPK harus tegas bahwa ini adalah penegakan hukum. KPK tidak boleh sedikitpun terpengaruh atau terintervensi oleh kepentingan politik siapapun itu. KPK harus tegas,” imbuhnya.</p><p>Ia menilai, jangan karena adanya imbauan tersebut maka KPK justru menunda atau terpengaruh yang nantinya akan mempersulit penegakan hukum itu sendiri. "Bisa saja karena penundaan itu, alat bukti hilang atau penundaan berlangsung lama hingga calon yang terindikasi tersebut sudah terpilih, dan lain sebagainya," ujarnya.</p><p>“Menurut hemat saya, sebelum terpilih harus ada penindakan hukum. KPK agak sulit dipolitisasi karena akan ada alat hukum dan alat bukti yang akan digunakan untuk menindak tersangka. Bukti itu harus meyakinkan jangan sampai hanya sekedar ingin mencegah atau menghambat orang untuk Pilkada, kemudian KPK bermain-main dengan itu. Jika itu terjadi reputasi KPK akan hancur dan dia akan mengorbankan reputasi dan integritas KPK sendiri. Kalau yang saya lihat dari KPK saya rasa tidak akan sampai ke sana, kecil kemungkinan akan seperti itu,” jelasnya.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.</p><p>Editor : Dewi Rusiana.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com