Kamis, 13 Desember 2018 | 12:14 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Peningkatan remunerasi ternyata tidak menghapus praktik KKN

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Sumber Foto : http://bit.ly/2FRqmB7
Sumber Foto : http://bit.ly/2FRqmB7
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka terkait praktik dugaan suap pengurusan putusan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang, setelah sebelumnya mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di PN Tangerang.</p><p>Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Sukma Violetta, saat dihubungi <i>Elshinta</i> guna menanggapi OTT tersebut, Rabu (14/3) pagi, mengatakan bahwa kasus tersebut sebenarnya menggunakan modus yang konvensional. “Modus konvensional itu melibatkan panitera, pengacara, dan kemudian hakim dan bentuk transaksinya tunai serta jumlahnya tidak besar. Hal ini sebenarnya sudah sering sekali terjadi sebelum adanya peningkatan remunerasi kepada hakim sejak tahun 2012, yang kemudian diimplementasikan tahun 2013,” kata dia.&nbsp;</p><p>Sukma menjelaskan, pada remunerasi tersebut, janji Mahkamah Agung pada saat itu, karena saat itu yang mengurus adalah Komisi Yudisial bersama dengan Kementerian Keuangan, adalah ke depan dengan adanya peningkatan remunerasi tidak akan ada lagi praktik KKN di pengadilan.</p><p>“Akan tetapi seperti kita ketahui bersama sejak bulan Februari tahun 2016, kemudian di tahun berikutnya tahun 2017, ditutup dengan adanya penangkapan terhadap hakim ketua pengadilan tinggi Manado yang semuanya terkait dengan KKN karena semuanya tertangkap OTT oleh KPK,” ujarnya.&nbsp;</p><p>"Ada begitu banyak, jadi kembali lagi ini apa maknanya? Berarti peningkatan remunerasi yang seharusnya bisa menekan terjadinya praktik KKN ternyata tidak menghapus kebiasaan buruk tersebut,” imbuhnya.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.</p><p>Editor : Dewi Rusiana.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Pemilu | 13 Desember 2018 - 12:12 WIB

KPU akan gelar pertemuan dengan parpol bahas DPT hasil perbaikan II

Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 12:04 WIB

BNN gagalkan penyelundupan 15 ribu pil ekstasi dari pasutri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:53 WIB

Presiden berikan pengarahan pada Jambore Sumber Daya PKH

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:43 WIB

KSAU resmikan Sathar 65 di Lanud Iswahjudi

Manajemen | 13 Desember 2018 - 11:35 WIB

Waspadai investasi bodong dengan melihat ciri-cirinya

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:26 WIB

Sandiaga tanggapi soal isu HAM dalam visi misi

<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka terkait praktik dugaan suap pengurusan putusan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang, setelah sebelumnya mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di PN Tangerang.</p><p>Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Sukma Violetta, saat dihubungi <i>Elshinta</i> guna menanggapi OTT tersebut, Rabu (14/3) pagi, mengatakan bahwa kasus tersebut sebenarnya menggunakan modus yang konvensional. “Modus konvensional itu melibatkan panitera, pengacara, dan kemudian hakim dan bentuk transaksinya tunai serta jumlahnya tidak besar. Hal ini sebenarnya sudah sering sekali terjadi sebelum adanya peningkatan remunerasi kepada hakim sejak tahun 2012, yang kemudian diimplementasikan tahun 2013,” kata dia.&nbsp;</p><p>Sukma menjelaskan, pada remunerasi tersebut, janji Mahkamah Agung pada saat itu, karena saat itu yang mengurus adalah Komisi Yudisial bersama dengan Kementerian Keuangan, adalah ke depan dengan adanya peningkatan remunerasi tidak akan ada lagi praktik KKN di pengadilan.</p><p>“Akan tetapi seperti kita ketahui bersama sejak bulan Februari tahun 2016, kemudian di tahun berikutnya tahun 2017, ditutup dengan adanya penangkapan terhadap hakim ketua pengadilan tinggi Manado yang semuanya terkait dengan KKN karena semuanya tertangkap OTT oleh KPK,” ujarnya.&nbsp;</p><p>"Ada begitu banyak, jadi kembali lagi ini apa maknanya? Berarti peningkatan remunerasi yang seharusnya bisa menekan terjadinya praktik KKN ternyata tidak menghapus kebiasaan buruk tersebut,” imbuhnya.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p>Penulis : Yuno.</p><p>Editor : Dewi Rusiana.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com