Minggu, 16 Desember 2018 | 18:51 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Masyarakat diminta tak khawatir pasca MD3 disahkan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Sumber foto: http://bit.ly/2FGuaSC
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Sumber foto: http://bit.ly/2FGuaSC
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait sejumlah pasal dalam Perubahan Kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan akan sah menjadi UU pada Kamis (15/3).</p><p>"Kami harap publik tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena UU MD3 itu hanya mengatur tata cara kami di DPR, tidak ada anggota DPR jadi kebal hukum dan tidak ada UU MD3 merusak demokrasi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).</p><p>Dia mencontohkan aturan mengenai wewenang DPR untuk pemanggilan paksa seseorang pada Pasal 73 ayat (3) dan (4), pasal tersebut sebenarnya bukan aturan baru. Menurut dia, upaya pemanggilan paksa sudah ada aturannya sejak dua tahun lalu dalam UU MD3, namun tidak pernah digunakan hingga saat ini. </p><p>"Karena semua menteri, kepala lembaga negara, kepala lembaga ketika dua kali tidak datang dipanggil DPR, maka panggilan ketiga mereka dateng," ujarnya.</p><p>"Terkait UU MD3 sesuai aturan perundang-undangan, maka hari ini (14/3) adalah terakhir dan mulai Pukul 00.00 WIB nanti malam, UU tersebut berlaku dan mudah-mudahan besok (15/3) pemerintah sudah memberi nomor atas UU tersebut sehingga bisa diundangkan dan dilaksanakan," lanjutnya.</p><p>Selain itu, Bambang juga memuji sikap masyarakat yang tidak setuju hasil Perubahan Kedua UU MD3 yang telah disepakati DPR dan Pemerintah, lalu mereka tidak gaduh namun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Badminton | 16 Desember 2018 - 18:36 WIB

Hafiz/Gloria tak ingin terbebani prestasi Owi/Butet

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 18:24 WIB

Presiden minta masyarakat tak tanam kelapa sawit

Bencana Alam | 16 Desember 2018 - 18:10 WIB

Gempa M 6,1 guncang Keerom, Papua

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 17:52 WIB

Presiden bagikan 31.998 hektare SK Perhutanan Sosial Jambi

Megapolitan | 16 Desember 2018 - 17:38 WIB

Ini faktor penyebab mahalnya hunian di Jakarta

<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait sejumlah pasal dalam Perubahan Kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan akan sah menjadi UU pada Kamis (15/3).</p><p>"Kami harap publik tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena UU MD3 itu hanya mengatur tata cara kami di DPR, tidak ada anggota DPR jadi kebal hukum dan tidak ada UU MD3 merusak demokrasi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).</p><p>Dia mencontohkan aturan mengenai wewenang DPR untuk pemanggilan paksa seseorang pada Pasal 73 ayat (3) dan (4), pasal tersebut sebenarnya bukan aturan baru. Menurut dia, upaya pemanggilan paksa sudah ada aturannya sejak dua tahun lalu dalam UU MD3, namun tidak pernah digunakan hingga saat ini. </p><p>"Karena semua menteri, kepala lembaga negara, kepala lembaga ketika dua kali tidak datang dipanggil DPR, maka panggilan ketiga mereka dateng," ujarnya.</p><p>"Terkait UU MD3 sesuai aturan perundang-undangan, maka hari ini (14/3) adalah terakhir dan mulai Pukul 00.00 WIB nanti malam, UU tersebut berlaku dan mudah-mudahan besok (15/3) pemerintah sudah memberi nomor atas UU tersebut sehingga bisa diundangkan dan dilaksanakan," lanjutnya.</p><p>Selain itu, Bambang juga memuji sikap masyarakat yang tidak setuju hasil Perubahan Kedua UU MD3 yang telah disepakati DPR dan Pemerintah, lalu mereka tidak gaduh namun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com