Senin, 25 Juni 2018 | 09:10 WIB

Daftar | Login

/

Dampingi istri melahirkan tidak harus cuti sebulan. Ini penjelasan KemenPANRB

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Dokumentasi - PNS. Sumber foto: http://bit.ly/2GrDHhI
Dokumentasi - PNS. Sumber foto: http://bit.ly/2GrDHhI
<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluruskan pandangan mengenai lama waktu cuti yang bisa diambil pegawai negeri sipil (PNS) saat mendampingi istri melahirkan.</p><p>Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB, Herman Suryatman, di Jakarta, Rabu (14/03), menjelaskan, cuti bagi PNS laki-laki yang mendampingi istrinya melahirkan bukanlah cuti tersendiri, tetapi merupakan salah satu jenis cuti, yakni cuti karena alasan penting. Di mana berdasarkan Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada tujuh jenis cuti untuk PNS, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.</p><p>“Cuti tersebut bukanlah cuti tersendiri semata-mata karena istri melahirkan, tetapi cuti karena alasan penting, yang antara lain dapat diambil untuk mendampingi istri apabila proses kelahirannya betul-betul membutuhkan pendampingan, seperti operasi caesar atau membutuhkan perawatan khusus,” terangnya. </p><p>Lebih jauh, Herman menjelaskan, mengutip Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, pemberian cuti karena alasan penting terdiri dari 15 poin. Dan pada poin 3 berbunyi: “PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.”</p><p>“Jadi tidak benar bahwa PNS laki-laki bisa begitu saja mengambil cuti sampai satu bulan apabila istrinya melahirkan, tetapi ada ketentuan yang ketat yakni harus melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan,” jelasnya, seraya menyampaikan bahwa dalam Perka tersebut juga disebutkan bahwa lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, paling lama satu bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis. </p><p>“Pengertian satu bulan itu merupakan waktu paling lama. Tidak selalu satu bulan, tetapi bisa kurang, disesuaikan dengan kondisi objektif dan alasan yang akuntabel,” tandas Herman, seperti diinformasikan melalui laman resmi <i>KemenPANRB</i>.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 08:45 WIB

Operasi Ketupat 2018: Angka kecelakaan dan korban meninggal turun drastis

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 08:20 WIB

Ombudsman ajak media ikut awasi layanan publik

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 08:09 WIB

Tempat istirahat jadi perhatian pemudik

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com