Senin, 25 Juni 2018 | 18:48 WIB

Daftar | Login

/

Kemkominfo bantah data pelanggan seluler dijual, yang ada penyalahgunaan data

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Sumber Foto:  http://bit.ly/2FAnbP5
Sumber Foto: http://bit.ly/2FAnbP5
<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika menepis adanya penjualan data pelanggan kartu prabayar ke negara lain dan kebocoran data nomor induk kependudukan (NIK) serta kartu keluarga (KK) menyusul keharusan registrasi ulang pelanggan seluler di seluruh Indonesia.</p><p>"Ada isu kebocoran data, penjualan data ke negara asing, semuanya sama sekali tidak benar. Pak Menteri juga sudah membantah di Twitter soal penjualan data karena data ini sama sekali tidak kami utak atik," ujar Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad M. Ramli dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Rabu (14/3).</p><p>Terkait adanya pelanggan salah satu operator yang mengaku NIK-nya dipakai oleh 50 nomor seluler, Ahmad Ramli mengatakan yang terjadi adalah penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum untuk melakukan registrasi ulang nomor seluler.</p><p>Ia menegaskan seluruh data kependudukan aman karena Kementerian Dalam Negeri mempunyai SOP yang ketat untuk melindunginya, selain itu operator memiliki ISO 270001. Kemendagri punya SOP yang ketat untuk melindungi itu, operator seluler juga dengan ISO 270001. Jadi kata-kata kebocoran itu terlalu tendensius, yang terjadi penyalahgunaan data untuk registrasi," tutur Ahmad Ramli.</p><p>Kebijakan registrasi kartu seluler prabayar selain untuk kenyamanan dan keamanan pelanggan jasa telekomunikasi juga disampaikannya akan membawa dunia digital Indonesia lebih baik. Berkembangnya teknologi mengubah fungsi telepon seluler dari hanya untuk melakukan panggilan dan mengirim SMS menjadi untuk berbagai transaksi keuangan.</p><p>Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melindungi kerahasiaan semua data penduduk. "Pengamanan data diatur, semua data penduduk dirahasiakan. Adminduk level pemanfaatan data. Dengan hak akses. Operator boleh membuka dibatasi hanya NIK dan KK dengan hak akses. Melalui sistem virtual, private network. Boleh mengakses, tetapi tidak diberi data," ujar dia. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 18:46 WIB

Kapolri: Kecelakaan menurun 30 persen selama Operasi Ketupat 2018

Hankam | 25 Juni 2018 - 18:35 WIB

Tiga warga sipil tewas ditembak KKSB

Politik | 25 Juni 2018 - 18:24 WIB

PKS sebut penggalangan dana Prabowo bukan pencitraan

Pilkada Serentak 2018 | 25 Juni 2018 - 18:16 WIB

Personel Yonif 527/BY dikerahkan BKO Pilkada Lumajang

Hukum | 25 Juni 2018 - 18:05 WIB

Aliman Saragih menjadi dosen saat masuk DPO

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 17:56 WIB

Presiden putuskan 27 Juni sebagai Hari Libur Nasional

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com