Minggu, 16 Desember 2018 | 11:55 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Kemenhub dorong BUP perbarui izin konsesi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2tJh2KS
Ilustrasi. Sumber Foto: http://bit.ly/2tJh2KS
<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mendorong Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk memperbarui izin sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tahun Penyelenggaraan Pelabuhan Laut untuk melakukan kegiatan konsesi.</p><p>Kepala Sub Direktorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Ciptadi usai diskusi yang bertajuk "Evaluasi Izin Kepelabuhanan" di Jakarta, Rabu (14/3), menyebutkan dari 223 BUP, baru 10 di antaranya yang melakukan kegiatan konsesi dan 14 lainnya masih dalam proses dan sisanya masih dievaluasi.&nbsp;"Minimal yang belum dapat disesuaikan dulu izinnya, karena izin mereka keluar sebelum ada PM-nya," katanya.</p><p>Ciptadi menambahkan bagi BUP yang sudah melakukan kegiatan konsesi pun harus menyesuaikan perizinannya.&nbsp;"Mereka harus menyesuaikan, sudah dapat konsesi pun harus disesuaikan perizinannya," katanya.</p><p>Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi) Aulia Febrial Fatwa menuturkan banyak kendala yag dihadapi BUP untuk mendapatkan izin konsesi, di antaranya investasi yang cukup besar untuk pembangunan fasilitas kepelabuhanan.&nbsp;"Untuk melakukan konsesi pelabuhan, tidak hanya cukup punya kemampuan sumber daya manusia, tetapi harus ada investasi karena membangun fasilitas bisa terminal, bisa dermaga dan ini enggak murah," katanya.</p><p>Selain itu, dia menambahkan, persoalan lahan juga tidak mudah dan murah, belum lagi harus sesuai dengan standar kelaikan pelabuhan.&nbsp;"Pengusaha tidak mudah dapat modal untuk berinvestasi, makanya selama tiga tahun ini baru ada studi, baru mencari lokasi mana yang tepat, lahannya belum dikuasai, bukan murah, sekarang satu meter sudah berapa," katanya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga lainnya | 16 Desember 2018 - 11:38 WIB

Perbesar peluang ke Eropa, Reims tundukkan Strasbourg

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 11:29 WIB

Gagasan PSI soal poligami dinilai tak cerminkan sikap toleran

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 11:16 WIB

Presiden umumkan kenaikan tunjangan Babinsa

Liga Italia | 16 Desember 2018 - 10:39 WIB

Penalti Ronaldo jadi penentu kemenangan Juve atas Torino

Liga lainnya | 16 Desember 2018 - 10:28 WIB

Dortmund kembali unggul sembilan poin atas rival terdekatnya

<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mendorong Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk memperbarui izin sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tahun Penyelenggaraan Pelabuhan Laut untuk melakukan kegiatan konsesi.</p><p>Kepala Sub Direktorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Ciptadi usai diskusi yang bertajuk "Evaluasi Izin Kepelabuhanan" di Jakarta, Rabu (14/3), menyebutkan dari 223 BUP, baru 10 di antaranya yang melakukan kegiatan konsesi dan 14 lainnya masih dalam proses dan sisanya masih dievaluasi.&nbsp;"Minimal yang belum dapat disesuaikan dulu izinnya, karena izin mereka keluar sebelum ada PM-nya," katanya.</p><p>Ciptadi menambahkan bagi BUP yang sudah melakukan kegiatan konsesi pun harus menyesuaikan perizinannya.&nbsp;"Mereka harus menyesuaikan, sudah dapat konsesi pun harus disesuaikan perizinannya," katanya.</p><p>Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi) Aulia Febrial Fatwa menuturkan banyak kendala yag dihadapi BUP untuk mendapatkan izin konsesi, di antaranya investasi yang cukup besar untuk pembangunan fasilitas kepelabuhanan.&nbsp;"Untuk melakukan konsesi pelabuhan, tidak hanya cukup punya kemampuan sumber daya manusia, tetapi harus ada investasi karena membangun fasilitas bisa terminal, bisa dermaga dan ini enggak murah," katanya.</p><p>Selain itu, dia menambahkan, persoalan lahan juga tidak mudah dan murah, belum lagi harus sesuai dengan standar kelaikan pelabuhan.&nbsp;"Pengusaha tidak mudah dapat modal untuk berinvestasi, makanya selama tiga tahun ini baru ada studi, baru mencari lokasi mana yang tepat, lahannya belum dikuasai, bukan murah, sekarang satu meter sudah berapa," katanya. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com