Senin, 25 Juni 2018 | 09:11 WIB

Daftar | Login

/

Presiden tak ingin ada lagi sengketa lahan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Presiden Jokowi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Radio Elshinta. Foto: Remon Fauzi/Radio Elshinta
Presiden Jokowi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Radio Elshinta. Foto: Remon Fauzi/Radio Elshinta
<p>Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ingin ada lagi kasus sengketa lahan terjadi di Indonesia setelah semakin luasnya program sertifikat tanah untuk rakyat atau reforma agraria.</p><p>"Saya tidak mau masyarakat keluhannya sama seperti itu terus," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kota Serang, Banten, Rabu (14/3).</p><p>Ia mengatakan, kepemilikan lahan yang disertai sertifikat akan lebih aman karena secara legal sudah sah. Dengan begitu tidak akan ada pihak lain yang bisa mengklaim kepemilikan terhadap lahan tersebut. "Kalau sudah pegang sertifikat itu enak. Ada orang klaim ini tanah saya, lihat sertifikat yang bapak ibu pegang, mereka akan diam. Tidak bisa apa-apa," katanya.</p><p>Oleh karena itu, ia meminta jajarannya khususnya Menteri ATR/Kepala BPN untuk segera mengejar target lebih banyak dalam menerbitkan sertifikat lahan. "Setiap saat saya kejar ke menteri soal sertifikat tanah karena setiap ke daerah keluhan yang datang soal sengketa tanah," katanya.</p><p>Hal itu dianggapnya bisa dimengerti lantaran jumlah lahan yang bersertifikat di Indonesia seharusnya mencapai 126 juta bidang, sayangnya sampai akhir 2017 baru 51 juta bidang yang berhasil disertifikasi. Tahun ini ditargetkan 7 juta lahan bisa mendapatkan bersertifikat, kemudian pada 2019 ditargetkan bertambah 9 juta lahan. "Saya sudah perintahkan di Banten, 2023 semua bidang tanah harus sudah bersertifikat," katanya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 08:45 WIB

Operasi Ketupat 2018: Angka kecelakaan dan korban meninggal turun drastis

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 08:20 WIB

Ombudsman ajak media ikut awasi layanan publik

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 08:09 WIB

Tempat istirahat jadi perhatian pemudik

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com