Minggu, 24 Juni 2018 | 16:06 WIB

Daftar | Login

/

Karena diselidiki, Presiden Duterte tarik Filipina dari Mahkamah Pidana Internasional

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
BBC Indonesia
BBC Indonesia
<p>Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan ia merencanakan negaranya mundur dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mulai menyelidiki perang melawan narkoba dengan kebijakan tembak di tempat. </p><p>&quot;Tampaknya ICC digunakan sebagai alat politik melawan Filipina,&quot; kata Duterte.</p><p>Dia juga mengecam yang disebutnya sebagai 'serangan tidak beralasan' dari PBB. </p><p>Bulan Februari, ICC memulai penyelidikan tentang dugaan kriminal terkait dengan upaya Filipina memberantas perdagangan narkoba dengan kebijakan menembak mati para terduga pengedar narkoba. </p> <ul> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-42988372">Mahkamah Internasional selidiki perang melawan narkoba Presiden Duterte</a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-38313508">Presiden Duterte mengaku pernah membunuh langsung penjahat</a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-41594478">Duterte geser peran polisi dalam perang anti narkoba</a></li> </ul><p>Kepala jaksa penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengatakan pengadilan akan mengkaji laporan-laporan tentang pembunuhan tanpa proses hukum. </p><p>Duterte mengatakan Filipina akan 'segera' ke luar dari ICC namun pengadilan tersebut mengatakan prosesnya memerlukan waktu satu tahun setelah pemberitahuan untuk mundur secara resmi.</p><h3>PBB pun dikecam Duterte</h3><p>Sebuah pernyataan dari pemerintah Filipina mengatakan penyelidikan ICC sebagai 'pelanggaran proses hukum'</p><p>Presiden Duterte juga mengecam hal yang disebutnya sebagai 'serangan yang tidak beralasan, belum pernah terjadi, dan memalukan' dari PBB kepada dia dan pemerintahannya. </p><p>&quot;Tindakan yang dituduhkan kepada saya bukan genosida dan juga bukan kejahatan perang. Kematian terjadi dalam proses operasi kepolisian yang sah yang tidak bertujuan untuk membunuh.&quot;</p><p>Pernyatan itu bertolak belakang dengan komentar-komentar Duterte terkait perang melawan narkoba, termasuk kesiapannya untuk 'membantai' para pengedar maupun korban narkoba. </p><p>Kampanye Filipina untuk membasmi narkoba itu, menurut polisi, sudah menewaskan sedikitnya 4.000 terduga sejak Presiden Duterte berkuasa tahun 2016 lalu. Namun para pegit hak asasi manusia memperkirakan jumlah yang sebenarnya jauh lebih tingi. </p><p>Dunia internasional mengecam cara Filipina dalam mengatasi narkoba tersebut. </p><p>Fatou Bensouda pertama kali mengatakan 'amat prihatin' dengan laporan tentang pembunuhan tanpa proses hukum pada Oktober 2016, sekitar empat bulan setelah Presiden Duterte berkuasa dengan kampanye memberantas pengedar narkoba.</p><p>Dan bulan lalu, ICC mengumumkan penyelidikan awalnya sementara Dewan Hak Asasi PBB mempertanyakan 'catatan hak asasi manusia Filipina dan meminta negara itu menerima seorang pelapor khusus PBB'.</p><p>ICC hanya campur tangan dalam masalah di sebuah negara jika pihak berwenang tidak bisa atau tidak mau mengambil tindakan. Namun karena tidak memiliki satuan polisi sendiri, ICC harus mengandalkan sumber daya setempat dalam menangkap maupun membawa tersangka ke pengadilan di Den Haag. </p><p>Secara teori penarikan mundur dari ICC tidak akan menghentikan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang terjadi pada saat Filipina masih menjadi anggota namun praktisnya akan menimbulkan kesulitan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat. </p> <ul> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-40962953">Perang Duterte lawan narkoba dipergencar, 58 tewas ditembak pekan ini </a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-41186734">Putra Duterte bantah terlibat narkoba dan tolak menjawab Senat</a></li> <li><a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia-39337144">Seks, narkoba, tambang, dan maut: Cara Duterte mengguncang Filipina</a></li> </ul><p>Saat ini tercatat 123 anggota ICC, termasuk Filipina, sementara Amerika Serikat belum meratifikasi traktatnya dan beberapa negara -seperti Cina, India, serta Turki- tidak pernah menandatanganinya. </p><p>Bagaimanapun, pengunduran diri dari ICC tampaknya membutuhkan pengesahan dari Senat Filipina, yang megeluarkan sebuah resolusi menyatakan penarikan mundur dari traktat-traktat internasional akan sah jika mendapat persetujuan Senat, seperti dilaporkan media Filipina. </p><p>Konstitusi Filipina menyebutkan bahwa penerapan traktat internasional tidak bisa dicabut tanpa dukungan presiden dan Senat. </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 24 Juni 2018 - 15:46 WIB

JK minta selesaikan persoalan Pasar Sentral Makassar

Aktual Sepakbola | 24 Juni 2018 - 15:34 WIB

Jose Enrique sukses jalani operasi tumor otak langka

Aktual Dalam Negeri | 24 Juni 2018 - 15:11 WIB

Pemprov Jabar bantah geledah rumah dinas Wagub Jabar

Aktual Dalam Negeri | 24 Juni 2018 - 14:35 WIB

Mensos temui keluarga korban KM Sinar Bangun

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com