Senin, 17 Desember 2018 | 01:45 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Menteri Sofyan Djalil minta Kakanwil BPN Papua selesaikan sertifikat tanah

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Sumber Foto: https://bit.ly/2qvAUwr
Sumber Foto: https://bit.ly/2qvAUwr
<p>Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil meminta Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua untuk bertanggungjawab menyelesaikan sertifikat tanah di seluruh wilayah Provinsi Papua.</p><p>“Saya Menteri Agraria ditugaskan pak Presiden untuk mempercepat mengeluarkan sertifikat tanah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Papua, karena apa? di banyak tempat banyak sengketa tanah. Kalau ada sertifikat maka di masa yang akan datang bisa kita mencegah, supaya sengketa tanah bisa kita kurangi. Kemudian yang kedua kalau ada sertifikat maka jelas status hukum atas tanah yang kita miliki,” kata Menteri Agraria, seperti dilaporkan <i>Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.</i></p><p>Selain itu, kata Djalil, apabila masyarakat ingin berusaha misalnya perlu modal maka dengan adanya sertifikat ini bisa menjadi jaminam untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank. “Kemudian hal yang lain lagi kalau ada sertifikat tanah di berbagai tempat biasanya ada kepastian hukum, tapi sengketa tidak ada, harga tanah semakin meningkat dan masyarakat lebih aman karena tanah yang mereka miliki telah mendapatkan sertifikat,” ujarnya.</p><p>Ia mengatakan, untuk saat ini total sertifikat yang telah diserahkan di Provinsi Papua sebanyak 3.331 sertifikat. Sertifikat yang paling banyak diserahkan sertifikat tanah adalah di Kabupaten Keerom 1.389 sertifikat, Kabupaten Jayapura 1.242 sertifikat, Kota Jayapura 636 sertifikat, Sarmi, Biak, Jayawijaya, Merauke, Kepulauan Yapen, Mimika, dan kabupaten lainnya.</p><p>“Sertifikat semua untuk Provinsi Papua pada tahun 2017 lalu, kita selesaikan sebanyak 70 ribu sertifikat. Dan tahun 2018 targetnya kita akan mengeluarkan sertifikat 80 ribu bidang tanah di Provinsi Papua ini. Kita harapkan nanti makin hari semakin banyak tanah yang bisa kita sertifikatkan, kalaupun ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan yaitu bagaimana masalah tanah hak ulayat harus kita fikirkan supaya ada kepastian,” tuturnya.</p><p><br></p><p><br></p><p> Penulis: Andi Juandi </p><p> Editor: Sigit Kurniawan.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

<p>Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil meminta Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua untuk bertanggungjawab menyelesaikan sertifikat tanah di seluruh wilayah Provinsi Papua.</p><p>“Saya Menteri Agraria ditugaskan pak Presiden untuk mempercepat mengeluarkan sertifikat tanah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Papua, karena apa? di banyak tempat banyak sengketa tanah. Kalau ada sertifikat maka di masa yang akan datang bisa kita mencegah, supaya sengketa tanah bisa kita kurangi. Kemudian yang kedua kalau ada sertifikat maka jelas status hukum atas tanah yang kita miliki,” kata Menteri Agraria, seperti dilaporkan <i>Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.</i></p><p>Selain itu, kata Djalil, apabila masyarakat ingin berusaha misalnya perlu modal maka dengan adanya sertifikat ini bisa menjadi jaminam untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank. “Kemudian hal yang lain lagi kalau ada sertifikat tanah di berbagai tempat biasanya ada kepastian hukum, tapi sengketa tidak ada, harga tanah semakin meningkat dan masyarakat lebih aman karena tanah yang mereka miliki telah mendapatkan sertifikat,” ujarnya.</p><p>Ia mengatakan, untuk saat ini total sertifikat yang telah diserahkan di Provinsi Papua sebanyak 3.331 sertifikat. Sertifikat yang paling banyak diserahkan sertifikat tanah adalah di Kabupaten Keerom 1.389 sertifikat, Kabupaten Jayapura 1.242 sertifikat, Kota Jayapura 636 sertifikat, Sarmi, Biak, Jayawijaya, Merauke, Kepulauan Yapen, Mimika, dan kabupaten lainnya.</p><p>“Sertifikat semua untuk Provinsi Papua pada tahun 2017 lalu, kita selesaikan sebanyak 70 ribu sertifikat. Dan tahun 2018 targetnya kita akan mengeluarkan sertifikat 80 ribu bidang tanah di Provinsi Papua ini. Kita harapkan nanti makin hari semakin banyak tanah yang bisa kita sertifikatkan, kalaupun ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan yaitu bagaimana masalah tanah hak ulayat harus kita fikirkan supaya ada kepastian,” tuturnya.</p><p><br></p><p><br></p><p> Penulis: Andi Juandi </p><p> Editor: Sigit Kurniawan.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com