Sabtu, 21 April 2018

Menteri Sofyan Djalil minta Kakanwil BPN Papua selesaikan sertifikat tanah

Kamis, 12 April 2018 17:45

Sumber Foto: https://bit.ly/2qvAUwr Sumber Foto: https://bit.ly/2qvAUwr
Ayo berbagi!

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil meminta Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua untuk bertanggungjawab menyelesaikan sertifikat tanah di seluruh wilayah Provinsi Papua.

“Saya Menteri Agraria ditugaskan pak Presiden untuk mempercepat mengeluarkan sertifikat tanah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Papua, karena apa? di banyak tempat banyak sengketa tanah. Kalau ada sertifikat maka di masa yang akan datang bisa kita mencegah, supaya sengketa tanah bisa kita kurangi. Kemudian yang kedua kalau ada sertifikat maka jelas status hukum atas tanah yang kita miliki,” kata Menteri Agraria, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Selain itu, kata Djalil, apabila masyarakat ingin berusaha misalnya perlu modal maka dengan adanya sertifikat ini bisa menjadi jaminam untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank. “Kemudian hal yang lain lagi kalau ada sertifikat tanah di berbagai tempat biasanya ada kepastian hukum, tapi sengketa tidak ada, harga tanah semakin meningkat dan masyarakat lebih aman karena tanah yang mereka miliki telah mendapatkan sertifikat,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk saat ini total sertifikat yang telah diserahkan di Provinsi Papua sebanyak 3.331 sertifikat. Sertifikat yang paling banyak diserahkan sertifikat tanah adalah di Kabupaten Keerom 1.389 sertifikat, Kabupaten Jayapura 1.242 sertifikat, Kota Jayapura 636 sertifikat, Sarmi, Biak, Jayawijaya, Merauke, Kepulauan Yapen, Mimika, dan kabupaten lainnya.

“Sertifikat semua untuk Provinsi Papua pada tahun 2017 lalu, kita selesaikan sebanyak 70 ribu sertifikat. Dan tahun 2018 targetnya kita akan mengeluarkan sertifikat 80 ribu bidang tanah di Provinsi Papua ini. Kita harapkan nanti makin hari semakin banyak tanah yang bisa kita sertifikatkan, kalaupun ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan yaitu bagaimana masalah tanah hak ulayat harus kita fikirkan supaya ada kepastian,” tuturnya.

Penulis: Andi Juandi

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar