Rabu, 26 September 2018 | 22:45 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Ketum MUI minta laporan atas Sukmawati dicabut

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Sukmawati Soekarnoputri. Sumber foto: https://bit.ly/2q3llfZ
Sukmawati Soekarnoputri. Sumber foto: https://bit.ly/2q3llfZ
<p>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Maruf Amin meminta laporan ke Bareskrim Mabes Polri terhadap Sukmawati Soekarnoputri, dengan dugaan penistaan agama lewat puisi, untuk dicabut oleh pelapornya.</p><p>"Bapak Ketua Umum mengimbau kepada pihak-pihak yang sudah terlanjur melaporkan Ibu Sukmawati ke Bareskrim Polri, jika memungkinkan untuk mencabut kembali laporannya dan tidak melanjutkan kasusnya," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Kamis (12/4).</p><p>Ia mengatakan, imbauan Ketum MUI itu diutarakan oleh Maruf sendiri kepada Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis saat keduanya bertemu di Kantor MUI, Jakarta, pada Rabu (11/4).</p><p>"Beliau menyarankan untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme musyawarah demi menjaga situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang sedang memasuki tahun politik, agar tercipta ketenangan, kedamaian dan tidak menimbulkan kegaduhan, gesekan dan konflik yang berkepanjangan," katanya.</p><p>Ketua Umum MUI, menurut dia, juga menjelaskan dalam menangani masalah puisi Sukmawati itu sebaiknya murni dengan pendekatan dakwah, yaitu lebih mendahulukan merangkul bukan memukul dan menuntun bukan menuntut.</p><p>"Atas penjelasan Ketua Umum MUI tersebut Ustadz Sobri mengucapkan banyak terima kasih dan bisa memahami atas langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Kyai Maruf Amin sebagai ulama sepuh yang memang lebih mendahulukan aspek dakwahnya daripada aspek hukumnya," ujarnya.</p><p>Namun, ia mengemukakan, Sobri tetap meminta izin untuk melanjutkan proses hukum Sukmawati karena demi melaksanakan tugas "amar maruf nahi munkar". Dan hal ini pun, dinyatakannya, dijawab Ketua Umum MUI tidak ada masalah karena Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara diberikan hak untuk menuntut keadilan di depan hukum sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ant) </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 26 September 2018 - 21:55 WIB

Prabowo-Sandiaga bisa hadirkan pemerintahan yang kuat

Pembangunan | 26 September 2018 - 21:43 WIB

Persoalan kemiskinan dan kekeringan harus jadi fokus kerja Emil-UU

Aktual Dalam Negeri | 26 September 2018 - 21:38 WIB

Komunitas haji nilai Ma`ruf Amin mampu redam benih radikalisme

Asian Games 2018 | 26 September 2018 - 21:24 WIB

Indonesia bisa dikenang sebagai negara ramah disabilitas

Ekonomi | 26 September 2018 - 21:12 WIB

Dubes Donovan pastikan Freeport tambah investasi Rp298 triliun

Ekonomi | 26 September 2018 - 20:57 WIB

KAI siap buka rute kereta Garut-Jakarta

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com