Senin, 16 Juli 2018 | 17:24 WIB

Daftar | Login

Macro Ad

/

Ketum MUI minta laporan atas Sukmawati dicabut

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Sukmawati Soekarnoputri. Sumber foto: https://bit.ly/2q3llfZ
Sukmawati Soekarnoputri. Sumber foto: https://bit.ly/2q3llfZ
<p>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Maruf Amin meminta laporan ke Bareskrim Mabes Polri terhadap Sukmawati Soekarnoputri, dengan dugaan penistaan agama lewat puisi, untuk dicabut oleh pelapornya.</p><p>"Bapak Ketua Umum mengimbau kepada pihak-pihak yang sudah terlanjur melaporkan Ibu Sukmawati ke Bareskrim Polri, jika memungkinkan untuk mencabut kembali laporannya dan tidak melanjutkan kasusnya," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Kamis (12/4).</p><p>Ia mengatakan, imbauan Ketum MUI itu diutarakan oleh Maruf sendiri kepada Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis saat keduanya bertemu di Kantor MUI, Jakarta, pada Rabu (11/4).</p><p>"Beliau menyarankan untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme musyawarah demi menjaga situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang sedang memasuki tahun politik, agar tercipta ketenangan, kedamaian dan tidak menimbulkan kegaduhan, gesekan dan konflik yang berkepanjangan," katanya.</p><p>Ketua Umum MUI, menurut dia, juga menjelaskan dalam menangani masalah puisi Sukmawati itu sebaiknya murni dengan pendekatan dakwah, yaitu lebih mendahulukan merangkul bukan memukul dan menuntun bukan menuntut.</p><p>"Atas penjelasan Ketua Umum MUI tersebut Ustadz Sobri mengucapkan banyak terima kasih dan bisa memahami atas langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Kyai Maruf Amin sebagai ulama sepuh yang memang lebih mendahulukan aspek dakwahnya daripada aspek hukumnya," ujarnya.</p><p>Namun, ia mengemukakan, Sobri tetap meminta izin untuk melanjutkan proses hukum Sukmawati karena demi melaksanakan tugas "amar maruf nahi munkar". Dan hal ini pun, dinyatakannya, dijawab Ketua Umum MUI tidak ada masalah karena Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara diberikan hak untuk menuntut keadilan di depan hukum sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ant) </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 16 Juli 2018 - 17:15 WIB

Tuntut kebebasan, warga geruduk Kejari Sukoharjo

Aktual Dalam Negeri | 16 Juli 2018 - 17:09 WIB

Tim Jabar juara umum lomba dayung perahu naga Piala Presiden 2018

Aktual Dalam Negeri | 16 Juli 2018 - 16:47 WIB

DPMPTSP Langkat raih penghargaan Investment Award 2018

Musibah | 16 Juli 2018 - 16:38 WIB

Pasar Gedebage terbakar, kerugian capai Rp 5,5 miliar

Ekonomi | 16 Juli 2018 - 16:26 WIB

BPS: Jumlah penduduk miskin turun 10,64 persen

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com