Sabtu, 21 April 2018

Setnov: Pemberian `fee` proyek KTP-el bukan atas kesepakatan dirinya

Jumat, 13 April 2018 11:40

Setya Novanto. Sumber foto: Sumber Foto : http://bit.ly/2pmkJAX Setya Novanto. Sumber foto: Sumber Foto : http://bit.ly/2pmkJAX
Ayo berbagi!

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto menyatakan pemberian "fee" terkait proyek KTP elektronik (KTP-el) bukan atas kesepakatan dirinya saat itu.

"Sejak dimulai perencanaan KTP-el, perubahan sumber anggaran sampai dengan adanya kesepatakan pemberian 'fee' kepada anggota Komisi II DPR oleh saudara Irman, Andi Agustinus, almarhum Burhanuddin Napitupulu ternyata hal tersebut sudah direncanakan dan disepakati sebelum saya ditemui oleh Andi Agustinus bersama Irman, Diah Anggareni, Sugiharto di Hotel Gran Melia Kuningan," kata Setnov saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4).

"Kesepakatan pemberian 'fee' kepada Komisi II DPR adalah kesepakatan antara saudara Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu," lanjutnya.

Menurut Setnov, selama proses persidangan terhadap dirinya tidak ditemukan fakta soal pemberian "fee" tersebut.

"Selama proses persidanggan ini berlangsung menurut saya fakta ini tidak pernah terungkap di persidangan, padahal Irman dalam Berita Acara Pemeriksaan menceritakan secara detil awal mula pembicaraan fee dengan almarhum Burhanuddin Napitupulu," kata dia.

Setnov menjelaskan, pada awal Februari 2010, Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu telah mendapat kesepakatan pemberian "fee" kepada anggota DPR. Pada sekitar Februari 2010, kata dia, setelah rapat antara Kemendagri dengan Komisi II DPR, Irman diminta oleh almarhum Burhanuddin Napitupulu untuk bertemu di ruang kerjanya di lantai 10 gedung DPR RI. Dalam pertemuan itu almarhum Burhanuddin Napitupulu meminta menjelaskan tentang manfaat KTP-el.

"Setelah mendapat penjelasan saudara Irman, almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa program itu bagus dan siap mendukung, tetapi bagaimana dengan kebutuhan pemberian uang kepada kawan-kawan di Komisi II nantinya," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut Irman memang tidak menjanjian apa-apa, hanya menyampaikan akan mengawal program tersebut sampai tuntas.

"Pada akhirnya almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa 'saya setuju dengan pendirian Pak Irman itu bagus tetapi kawan-kawan kita perlu perhatian, terkait dengan hal itu Pak Irman tidak usah mikir kami tidak akan membebani Pak Irman nanti ada caranya untuk itu'," ungkap Setnov.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar