Minggu, 16 Desember 2018 | 02:42 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Setnov: Pemberian `fee` proyek KTP-el bukan atas kesepakatan dirinya

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Setya Novanto. Sumber foto: Sumber Foto : http://bit.ly/2pmkJAX
Setya Novanto. Sumber foto: Sumber Foto : http://bit.ly/2pmkJAX
<p>Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto menyatakan pemberian "fee" terkait proyek KTP elektronik (KTP-el) bukan atas kesepakatan dirinya saat itu.</p><p>"Sejak dimulai perencanaan KTP-el, perubahan sumber anggaran sampai dengan adanya kesepatakan pemberian 'fee' kepada anggota Komisi II DPR oleh saudara Irman, Andi Agustinus, almarhum Burhanuddin Napitupulu ternyata hal tersebut sudah direncanakan dan disepakati sebelum saya ditemui oleh Andi Agustinus bersama Irman, Diah Anggareni, Sugiharto di Hotel Gran Melia Kuningan," kata Setnov saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4).</p><p>"Kesepakatan pemberian 'fee' kepada Komisi II DPR adalah kesepakatan antara saudara Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu," lanjutnya. </p><p>Menurut Setnov, selama proses persidangan terhadap dirinya tidak ditemukan fakta soal pemberian "fee" tersebut. </p><p>"Selama proses persidanggan ini berlangsung menurut saya fakta ini tidak pernah terungkap di persidangan, padahal Irman dalam Berita Acara Pemeriksaan menceritakan secara detil awal mula pembicaraan fee dengan almarhum Burhanuddin Napitupulu," kata dia. </p><p>Setnov menjelaskan, pada awal Februari 2010, Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu telah mendapat kesepakatan pemberian "fee" kepada anggota DPR. Pada sekitar Februari 2010, kata dia, setelah rapat antara Kemendagri dengan Komisi II DPR, Irman diminta oleh almarhum Burhanuddin Napitupulu untuk bertemu di ruang kerjanya di lantai 10 gedung DPR RI. Dalam pertemuan itu almarhum Burhanuddin Napitupulu meminta menjelaskan tentang manfaat KTP-el.</p><p>"Setelah mendapat penjelasan saudara Irman, almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa program itu bagus dan siap mendukung, tetapi bagaimana dengan kebutuhan pemberian uang kepada kawan-kawan di Komisi II nantinya," tuturnya.</p><p>Ia mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut Irman memang tidak menjanjian apa-apa, hanya menyampaikan akan mengawal program tersebut sampai tuntas.</p><p>"Pada akhirnya almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa 'saya setuju dengan pendirian Pak Irman itu bagus tetapi kawan-kawan kita perlu perhatian, terkait dengan hal itu Pak Irman tidak usah mikir kami tidak akan membebani Pak Irman nanti ada caranya untuk itu'," ungkap Setnov. </p><p>Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.</p><p>Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya. (Ant) </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Peristiwa Hari Ini | 15 Desember 2018 - 23:56 WIB

Kabar duka, Rois Syuriah PCNU Malang, KH Buchori Amin meninggal dunia

Kriminalitas | 15 Desember 2018 - 21:59 WIB

Petani mengeluh sayurannya banyak dicuri

Politik | 15 Desember 2018 - 21:39 WIB

PDI Perjuangan sanggah tuduhan pengrusakan bendera Demokrat

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 21:07 WIB

KPU soal kotak suara berbahan karton

<p>Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto menyatakan pemberian "fee" terkait proyek KTP elektronik (KTP-el) bukan atas kesepakatan dirinya saat itu.</p><p>"Sejak dimulai perencanaan KTP-el, perubahan sumber anggaran sampai dengan adanya kesepatakan pemberian 'fee' kepada anggota Komisi II DPR oleh saudara Irman, Andi Agustinus, almarhum Burhanuddin Napitupulu ternyata hal tersebut sudah direncanakan dan disepakati sebelum saya ditemui oleh Andi Agustinus bersama Irman, Diah Anggareni, Sugiharto di Hotel Gran Melia Kuningan," kata Setnov saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4).</p><p>"Kesepakatan pemberian 'fee' kepada Komisi II DPR adalah kesepakatan antara saudara Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu," lanjutnya. </p><p>Menurut Setnov, selama proses persidangan terhadap dirinya tidak ditemukan fakta soal pemberian "fee" tersebut. </p><p>"Selama proses persidanggan ini berlangsung menurut saya fakta ini tidak pernah terungkap di persidangan, padahal Irman dalam Berita Acara Pemeriksaan menceritakan secara detil awal mula pembicaraan fee dengan almarhum Burhanuddin Napitupulu," kata dia. </p><p>Setnov menjelaskan, pada awal Februari 2010, Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu telah mendapat kesepakatan pemberian "fee" kepada anggota DPR. Pada sekitar Februari 2010, kata dia, setelah rapat antara Kemendagri dengan Komisi II DPR, Irman diminta oleh almarhum Burhanuddin Napitupulu untuk bertemu di ruang kerjanya di lantai 10 gedung DPR RI. Dalam pertemuan itu almarhum Burhanuddin Napitupulu meminta menjelaskan tentang manfaat KTP-el.</p><p>"Setelah mendapat penjelasan saudara Irman, almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa program itu bagus dan siap mendukung, tetapi bagaimana dengan kebutuhan pemberian uang kepada kawan-kawan di Komisi II nantinya," tuturnya.</p><p>Ia mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut Irman memang tidak menjanjian apa-apa, hanya menyampaikan akan mengawal program tersebut sampai tuntas.</p><p>"Pada akhirnya almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa 'saya setuju dengan pendirian Pak Irman itu bagus tetapi kawan-kawan kita perlu perhatian, terkait dengan hal itu Pak Irman tidak usah mikir kami tidak akan membebani Pak Irman nanti ada caranya untuk itu'," ungkap Setnov. </p><p>Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.</p><p>Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya. (Ant) </p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com