Menteri PPPA serukan hentikan perkawinan anak
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Sumber Foto: https://bit.ly/2HgKDkx
<p>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengajak masyarakat di Sulawesi Barat untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan anak yang merupakan bentuk pelanggaran hak-hak anak.</p><p>"Perkawinan anak membuat anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak," kata Yohana saat meresmikan Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Sulawesi Barat, melalui siaran persnya diterima di Jakarta, Jumat (13/4).</p><p>Council of Foreign Relations mencatat Indonesia merupakan peringkat tujuh dari 10 negara dengan angka absolut pengantin anak tertinggi di dunia dan merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. </p><p>Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Barat menempati urutan pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai rata-rata perkawinan anak 37 persen. Hal itu diperkuat dengan pendataan keluarga terkait usia kawin pertama di Sulawesi Barat pada 2017, bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun mencapai 114.741 orang dan laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun mencapai 94.567 orang. "Maka dari itu, saya hadir di sini, di tengah masyarakat Mamuju untuk menyuarakan Kampanye Stop Perkawinan Anak," tutur Yohana.</p><p>Kampanye Stop Perkawinan Anak telah dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan media pada 2017 di tujuh provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan pada 2018, kampanye tersebut akan laksanakan di tiga provinsi. Selain di Sulawesi Barat, kampanye tersebut akan dilakukan di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
<P>Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Ronny Franky Sompie mengakui, dari semua Pimpin...
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
<P>Presiden RI Joko Widodo diminta segera menerbitkan SK terkait tim tujuh untuk efektivitas d...
Kamis, 15 November 2018 - 00:00 WIB
<P>Pesawat Air Asia diduga hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Kementerian Luar Negeri mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga negara Indonesia (WNI) u...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menghadapi musim kemarau tahun 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) m...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang P...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam penyidikan tindak pidana k...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan 16 tahanan yang ka...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menteri Perindustrian Airlangga menyampaikan salah satu pendorong keberhasilan dalam upaya ...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan di S...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)