Sabtu, 15 Desember 2018 | 08:28 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Menteri PPPA serukan hentikan perkawinan anak

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Sumber Foto: https://bit.ly/2HgKDkx
Sumber Foto: https://bit.ly/2HgKDkx
<p>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengajak masyarakat di Sulawesi Barat untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan anak yang merupakan bentuk pelanggaran hak-hak anak.</p><p>"Perkawinan anak membuat anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak," kata Yohana saat meresmikan Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Sulawesi Barat, melalui siaran persnya diterima di Jakarta, Jumat (13/4).</p><p>Council of Foreign Relations mencatat Indonesia merupakan peringkat tujuh dari 10 negara dengan angka absolut pengantin anak tertinggi di dunia dan merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. </p><p>Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Barat menempati urutan pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai rata-rata perkawinan anak 37 persen. Hal itu diperkuat dengan pendataan keluarga terkait usia kawin pertama di Sulawesi Barat pada 2017, bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun mencapai 114.741 orang dan laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun mencapai 94.567 orang. "Maka dari itu, saya hadir di sini, di tengah masyarakat Mamuju untuk menyuarakan Kampanye Stop Perkawinan Anak," tutur Yohana.</p><p>Kampanye Stop Perkawinan Anak telah dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan media pada 2017 di tujuh provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan pada 2018, kampanye tersebut akan laksanakan di tiga provinsi. Selain di Sulawesi Barat, kampanye tersebut akan dilakukan di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Musibah | 15 Desember 2018 - 08:24 WIB

Sejumlah tanggul jebol, banjir kepung Aceh Tenggara

Megapolitan | 15 Desember 2018 - 08:12 WIB

Polda Metro Jaya perkirakan 150 ribu Jakmania ikut perayaan Persija

Arestasi | 15 Desember 2018 - 07:49 WIB

Siber Polri ungkap jaringan pemalsu kartu kredit

Megapolitan | 15 Desember 2018 - 07:37 WIB

Ini pengaturan lalu lintas saat pawai Persija

Megapolitan | 15 Desember 2018 - 07:25 WIB

Pemprov DKI siapkan acara selebrasi Persija

<p>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengajak masyarakat di Sulawesi Barat untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan anak yang merupakan bentuk pelanggaran hak-hak anak.</p><p>"Perkawinan anak membuat anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak," kata Yohana saat meresmikan Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Sulawesi Barat, melalui siaran persnya diterima di Jakarta, Jumat (13/4).</p><p>Council of Foreign Relations mencatat Indonesia merupakan peringkat tujuh dari 10 negara dengan angka absolut pengantin anak tertinggi di dunia dan merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. </p><p>Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Barat menempati urutan pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai rata-rata perkawinan anak 37 persen. Hal itu diperkuat dengan pendataan keluarga terkait usia kawin pertama di Sulawesi Barat pada 2017, bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun mencapai 114.741 orang dan laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun mencapai 94.567 orang. "Maka dari itu, saya hadir di sini, di tengah masyarakat Mamuju untuk menyuarakan Kampanye Stop Perkawinan Anak," tutur Yohana.</p><p>Kampanye Stop Perkawinan Anak telah dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan media pada 2017 di tujuh provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan pada 2018, kampanye tersebut akan laksanakan di tiga provinsi. Selain di Sulawesi Barat, kampanye tersebut akan dilakukan di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com