Jumat, 20 April 2018

Butuh regulasi multi sektor untuk selesaikan polemik angkutan daring

Jumat, 13 April 2018 18:12

ilustrasi. Foto: Elshinta.com ilustrasi. Foto: Elshinta.com
Ayo berbagi!

Diskusi permasalahan dan penanganan transportasi online digelar di Rumah Kopi K8, Manado, Kamis (12/4). Pakar Hukum Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M., memaparkan permasalahan transportasi online. Menurutnya secara yuridis sebenarnya angkutan umum sudah diakomodasi oleh undang-undang 22 tahun 2009.

"Aspek online sebenarnya yang baru dan harus dipecahkan dalam bentuk sebuah regulasi yang multi sektor, pengaturan yang ada saat ini dengan PM 108 tahun 2017 itu baru menyelesaikan aspek perhubungan, sebenarnya kalau kita cermati aspek online ini masalah ketenagakerjaan, menimbulkan ekses di bidang teknologi dan hubungan hukum antara driver, penumpang, dan aplikator," ujar Dian seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.

Lanjut Dian, kunci dari aspek hukumnya, maka mau tidak mau harus dibuat regulasi yang multi stakeholder sehingga dapat mencakupi semua aspek, tapi bukan mengubah undang-undang 22 tahun 2009, karena sudah diakomodasi undang-undang. Yang diperlukan adalah pengaturan yang lebih konkret, apakah itu dalam Peraturan Pemerintah ataupun Presiden.

"Saya pikir pembentukan Perpres bisa dikerjakan dengan cepat, sambil berjalannya PM 108, mau tidak mau pemerintah harus membuat undang-undang atau Perpres agar semua mencakup multisektor, kalau hanya satu sektor akan muncul permasalahan baru," tandasnya.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar