Jumat, 20 Juli 2018 | 01:54 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Butuh regulasi multi sektor untuk selesaikan polemik angkutan daring

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
ilustrasi. Foto: Elshinta.com
ilustrasi. Foto: Elshinta.com
<p>Diskusi permasalahan dan penanganan transportasi online digelar di Rumah Kopi K8, Manado, Kamis (12/4). Pakar Hukum Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M., memaparkan permasalahan transportasi online. Menurutnya secara yuridis sebenarnya angkutan umum sudah diakomodasi oleh undang-undang 22 tahun 2009.</p><p>"Aspek online sebenarnya yang baru dan harus dipecahkan dalam bentuk sebuah regulasi yang multi sektor, pengaturan yang ada saat ini dengan PM 108 tahun 2017 itu baru menyelesaikan aspek perhubungan, sebenarnya kalau kita cermati aspek online ini masalah ketenagakerjaan, menimbulkan ekses di bidang teknologi dan hubungan hukum antara driver, penumpang, dan aplikator," ujar Dian seperti dalam rilis yang diterima <i>Redaksi Elshinta.</i></p><p>Lanjut Dian, kunci dari aspek hukumnya, maka mau tidak mau harus dibuat regulasi yang multi stakeholder sehingga dapat mencakupi semua aspek, tapi bukan mengubah undang-undang 22 tahun 2009, karena sudah diakomodasi undang-undang. Yang diperlukan adalah pengaturan yang lebih konkret, apakah itu dalam Peraturan Pemerintah ataupun Presiden.</p><p>"Saya pikir pembentukan Perpres bisa dikerjakan dengan cepat, sambil berjalannya PM 108, mau tidak mau pemerintah harus membuat undang-undang atau Perpres agar semua mencakup multisektor, kalau hanya satu sektor akan muncul permasalahan baru," tandasnya.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 21:37 WIB

Satlantas Jayapura ajak siswa tertib lalu lintas

Sosbud | 19 Juli 2018 - 21:25 WIB

Tiga persen jemaah calon haji Kudus `Risti`

Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 21:12 WIB

AP I robohkan rumah warga penolak bandara

Pemilihan Presiden 2019 | 19 Juli 2018 - 21:01 WIB

Moeldoko dinilai figur tepat cawapres Jokowi

Pembangunan | 19 Juli 2018 - 20:50 WIB

Presiden Jokowi akan resmikan infrastruktur Gorontalo

Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 20:39 WIB

Menteri PPN/Bappenas soroti rokok pembentuk garis kemiskinan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com